Polri memindahkan ratusan warga negara asing yang sebelumnya diamankan dalam pengungkapan jaringan judi online internasional di Jakarta Barat. Total ada 321 orang yang kini menjalani pemeriksaan lanjutan di sejumlah kantor imigrasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pendalaman identitas, dokumen perjalanan, hingga kemungkinan pelanggaran keimigrasian yang terkait dengan kasus perjudian online tersebut.

Kasus ini menjadi salah satu pengungkapan besar terkait praktik judi online lintas negara di Indonesia. Banyaknya WNA yang diamankan menunjukkan jaringan operasi diduga melibatkan sistem internasional dan aktivitas terorganisasi.

Koordinasi antara kepolisian dan imigrasi juga menjadi sorotan karena penanganan dilakukan secara terpadu. Pemeriksaan keimigrasian dinilai penting untuk menentukan status hukum para WNA yang terlibat.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut proses pemindahan dilakukan pada Minggu, 10 Mei 2026.

Dari total 321 WNA yang diamankan, sebanyak 150 orang dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Kemudian 150 lainnya dipindahkan ke Direktorat Imigrasi Pusat.

Sementara itu, 21 orang lainnya menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

The post 321 WNA Jaringan Judi Online Dipindahkan, Fakta Lengkap Operasi Polri appeared first on seketika.com.

“Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang kemudian buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,”

Seketika.com, Balikpapan – Direktorat Tindak Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan suap terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara pengurus DID adalah pengembangan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini pengembangan perkara dari terpidana YP dan RS keduanya ASN di Kementerian Keuangan yang proses penyidikannya ditangani oleh KPK RI, yang kemudian pada 16 Agustus lalu menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi suap terkait pengurusan DID kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Mengenai pelimpahan penanganan perkara pemberi suap dari KPK ke Polri kata Trunoyudo merupakan hal yang wajar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini bentuk sinergitas antara KPK dan Polri khususnya dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Trunoyudo.

Trunoyudo membeberkan bahwa kasus dugaan suap naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 Januari 2024 lalu. Ia mengungkapkan pada Maret 2017 lalu, dimana RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

The post Dirtipidkor Bareskrim Polri Usut Perkara Dugaan Suap Pengurusan DID di Pemkot Balikpapan appeared first on seketika.com.