Namun, Wamenag Romo Syafii dengan tegas menolak tindakan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa, baik oleh individu maupun kelompok.

“Budaya kita adalah saling memberi, terutama saat Hari Idulfitri. Sejak dulu, kita diajarkan untuk peduli kepada sesama,” ujar Wamenag Romo Syafii di Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025.

Romo Syafii menambahkan bahwa pada setiap Lebaran, ia selalu menyiapkan uang khusus untuk diberikan kepada cucu, anak-anak sekitar rumah, serta tetangga yang membutuhkan.

Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk kedermawanan, tetapi juga untuk mendidik anak-anak agar belajar peduli dan berbagi.

The post Wamenag Romo Syafii Tegaskan Budaya Memberi di Idulfitri, Tolak Meminta THR Secara Paksa appeared first on seketika.com.

Layanan pengaduan ini dapat diakses secara online melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id. Namun, sebelum mengajukan laporan, Kemnaker menyarankan agar pekerja terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan HRD perusahaan.

“Jika ada pertanyaan terkait THR atau pembayaran yang belum diterima, pekerja bisa berkonsultasi atau melapor ke Posko THR Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id,” tulis Kemnaker dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (25/3/2025).

THR Wajib Dibayar Penuh Paling Lambat H-7 Lebaran
Kemnaker menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

“THR paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh,” ujar Yassierli, dikutip cnbc Selasa (25/3/2025).

Kebijakan ini berlandaskan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker No. 6 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan THR. Dalam regulasi tersebut, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak menerima THR.

Siapa Saja yang Berhak Menerima THR?
Berdasarkan aturan yang berlaku, berikut adalah kategori pekerja yang berhak mendapatkan THR:

• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
• Buruh harian
• Pekerja rumah tangga
• Tenaga honorer
• Pekerja outsourcing

“Sesuai aturan, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan berhak menerima THR, baik yang berstatus PKWT, PKWTT, maupun buruh harian lepas yang memenuhi ketentuan perundang-undangan,” jelas Yassierli.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR Keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Dana ini nantinya akan dikelola untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Selain itu, perusahaan juga berpotensi dikenakan sanksi administratif, yang meliputi:

• Teguran tertulis
• Pembatasan kegiatan usaha
• Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
• Pembekuan izin usaha

The post Pekerja Bisa Laporkan Jika Belum Terima THR appeared first on seketika.com.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pihaknya akan mengecek alasan di balik nominal tersebut serta jumlah jam kerja mitra yang menerimanya.

“Nanti kami cek kenapa mereka dapat Rp 50.000 dan berapa jam kerja,” ujar Immanuel dikutip cnbc, Senin (24/3).

Ia juga menyatakan akan mengklarifikasi aplikator mana yang memberikan BHR dengan nominal tersebut. Jika benar terjadi, pemerintah tak segan untuk memberikan peringatan kepada aplikator terkait.

“Kalau itu benar terjadi, memalukan. Lebih baik uangnya dikembalikan saja. Negara ini mampu, saya juga mampu mengembalikan Rp 50.000 itu. Jangan hina bangsa ini. Para driver ojol adalah patriot bangsa, jangan sampai mereka diperlakukan tidak adil,” tegasnya.

Menurut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang mencakup BHR, mitra ojol yang memiliki kinerja baik berhak menerima bonus sebesar 20% dari rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir.

Namun, seorang mitra ojol yang menerima BHR Rp 50.000 mengaku memiliki total penghasilan tahunan sebesar Rp 33 juta, atau sekitar Rp 2,75 juta per bulan. Jika mengacu pada aturan 20% dari penghasilan rata-rata, seharusnya BHR yang diterima mencapai Rp 550.000.

Protes dari Serikat Pekerja Ojol

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan bahwa kejadian ini menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan aplikator.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto telah jelas, bahwa mitra ojol yang memenuhi syarat harus menerima BHR sebesar Rp 1 juta, bahkan Presiden sempat menyampaikan keinginannya agar jumlah tersebut bisa ditambah.

Selain itu, Lily juga menyoroti ketentuan dan kriteria yang diterapkan oleh aplikator, yang menurutnya tidak adil. Ia menjelaskan bahwa sepinya orderan pengemudi ojol bukanlah semata-mata karena kinerja mereka, melainkan akibat berbagai skema yang diberlakukan platform, seperti:

• Akun prioritas
• Skema slot
• Skema aceng
• Skema level/tingkat prioritas

The post Pemerintah Selidiki Dugaan Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp 50.000 appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pencairan THR ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para penerima dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“THR ASN kami bayarkan sesuai dengan hak mereka, dengan harapan dapat menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya bagi pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Menkeu pada Senin (17/3).

Rincian Pencairan THR untuk PNS, PPPK, Polri, TNI, dan PPNPN

• THR PNS telah dibayarkan sebesar Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai.
• THR PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.
• THR anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil.
• THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.
• THR PPNPN sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

Hingga Senin sore, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84% dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran THR.

The post THR ASN dan Pensiunan 2025 Cair, Meningkatkan Ekonomi Jelang Idulfitri appeared first on seketika.com.

Kepala Disnaker Kota Tangsel, Sabam Maringan, menjelaskan bahwa pembentukan posko ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 yang mengatur Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2025.

Posko Pengaduan THR ini diatur melalui Surat Keputusan Kepala Disnaker Kota Tangsel Nomor: 500.15.14.1/015/Disnaker/2025.

“Jadi kita bentuk posko pengaduan THR di Tangsel, ya tujuan utamanya memberikan pelayanan bagi pekerja yang tidak dibayarkan THR-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sabam dalam keterangan yang diperoleh pada Senin (17/3/2025).

Dengan adanya Posko Pengaduan THR di Tangsel, Disnaker berharap agar seluruh perusahaan di wilayah Tangsel dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan THR kepada pekerja.

The post Posko Pengaduan THR Tangsel: Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi Menjelang Idulfitri appeared first on seketika.com.

“Mengikuti tips-tips ini, kita dapat mengelola THR dengan lebih cerdas”

Seketika.com, JAKARTA – Seiring dengan kedatangan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024, para pekerja di seluruh Indonesia bersiap-siap untuk menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Meskipun sering dianggap sebagai pendapatan tambahan yang digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan, penting bagi kita untuk mengelola THR dengan bijak guna menghindari masalah keuangan di masa mendatang.

Menyadari hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sejumlah tips untuk membantu kita mengelola THR dengan lebih baik. Berikut adalah ringkasan tips-tips tersebut:

1. Prioritaskan Kewajiban Keuangan

Sebelum menggunakan THR untuk keperluan lainnya, pastikan untuk mengalokasikan sebagian dari jumlah tersebut untuk melunasi atau mencicil utang-utang yang mungkin kita miliki. Membebaskan diri dari beban utang adalah langkah penting dalam mengamankan kestabilan keuangan kita.

2. Simpan atau Investasikan Sebagian THR

Alihkan setidaknya 10% dari jumlah THR untuk ditabung atau diinvestasikan. Hal ini membantu kita membangun dana darurat dan merencanakan masa depan finansial yang lebih stabil. Melalui investasi, kita juga dapat meningkatkan nilai aset dan kekayaan kita di masa yang akan datang.

3. Perhitungkan Kebutuhan Pokok Hari Raya

The post Tips Kelola Uang THR dengan Bjak, Jangan Habis Begitu Saja appeared first on seketika.com.

“Langkah-langkah konkret harus diikuti untuk memastikan implementasi di lapangan”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi surat edaran Kementerian Tenaga Kerja yang mengimbau perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para driver ojek online dan kurir.

“Pemberian THR kepada para driver ojek online maupun kurir merupakan langkah yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dimana semua pihak yang berkontribusi mendapat penghargaan yang setimpal,” ujar Netty dalam sebuah rilis pers di Jakarta pada hari Rabu (20/03/2024).

Netty menyatakan bahwa meskipun para driver ojek online dan kurir memiliki status sebagai mitra, namun kontribusi mereka terhadap perusahaan seharusnya dihargai dengan memberikan THR.

Pemberian THR keagamaan adalah salah satu kewajiban perusahaan terhadap para pekerja, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seperti para driver ojek online dan pengantar paket.

Netty menambahkan bahwa tidak adil jika para driver online, yang merupakan tulang punggung pertumbuhan perusahaan, tidak mendapatkan THR.

Meskipun mereka adalah mitra, namun kontribusi mereka dalam mempermudah aktivitas masyarakat serta mendorong ekonomi nasional tidak bisa diabaikan.

Oleh karena itu, Netty menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya mengeluarkan imbauan belaka.

The post Imbauan THR untuk Driver Ojek Online dan Kurir Di Apresiasi Legislator Netty Prasetiyani Aher appeared first on seketika.com.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan penutup yang diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada tanggal 13 Maret 2024”

Seketika.com, Jakarta –  Presiden Joko Widodo  telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tahun 2024 ini menjadi strategi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat, termasuk melalui pengeluaran bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat.

Langkah ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa peningkatan pengeluaran bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dilakukan melalui pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.

Hal ini diatur dalam peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Maret 2024 dan dapat diakses melalui laman JDIH Sekretariat Kabinet.

Pasal 5 peraturan ini menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri dalam kondisi tertentu, seperti sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dengan gaji yang dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The post Inilah Aturan THR dan Gaji ke-13 Aparatur Negara dan Pensiunan 2024 appeared first on seketika.com.