“Pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani persoalan banjir di Aceh. Selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, itu berarti pemerintah telah menakar dan memiliki kemampuan dalam menangani seluruh permasalahan yang ada,” ujar Bey dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pernyataan ini disampaikan oleh Ujang Bey, politisi dari Fraksi NasDem, yang menekankan peran pemerintah pusat dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam koordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pernyataan Bey muncul menanggapi surat Pemerintah Aceh kepada lembaga internasional seperti PBB, UNDP, dan UNICEF, yang sempat menimbulkan pertanyaan publik terkait perlunya bantuan asing.

Bey meminta agar masyarakat tidak menyikapi surat tersebut secara berlebihan dan tetap fokus pada respon cepat dan tepat untuk korban banjir Aceh.

“Terkait surat itu, tidak perlu ditanggapi secara reaksioner. Yang terpenting adalah pemerintah bergerak cepat, tepat, dan simultan agar keluhan masyarakat terdampak banjir dapat segera tertangani,” tegas Bey.

Bey menekankan pentingnya komunikasi antara Kemendagri dan Pemerintah Aceh agar tidak muncul perbedaan persepsi di masyarakat.

Langkah ini dianggap vital untuk memastikan penanganan bencana Aceh berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Saya berharap dalam waktu dekat, Mendagri, sebagai kementerian yang membawahi pemerintahan daerah, dapat mengomunikasikan hal ini dengan baik bersama Pemerintah Aceh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” tambah Bey.

Pernyataan Bey sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra, termasuk Aceh.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dari sejumlah kepala negara sahabat, tetapi menegaskan komitmen kemandirian Indonesia dalam penanganan bencana.

(dpr)

The post Ujang Bey: Indonesia Siap Tangani Banjir Aceh Tanpa Bantuan Asing appeared first on seketika.com.

“Permasalahan sertifikat tanah tidak bisa hanya diselesaikan berdasarkan viralitas di media sosial atau prinsip ‘no viral, no justice’. Kita harus menempuh proses hukum yang tepat untuk memastikan keadilan,” ujar Ujang Bey dalam RDP Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil BPN Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur, serta berbagai pihak lainnya yang berlangsung di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/02/2025).

Ujang Bey mengungkapkan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki seseorang harus memberikan hak penuh atas tanah yang bersangkutan.

Namun, jika terjadi sengketa antara BPN dan pengadilan, proses hukum adalah jalan yang harus ditempuh untuk penyelesaiannya.

“Jika sertifikat yang Anda miliki bagaikan memiliki sapi tetapi hanya pegang tulang, sementara dagingnya dimiliki orang lain, itu jelas ketidakadilan. Penyelesaian harus dilakukan melalui langkah hukum yang sesuai,” tambahnya.

The post Ujang Bey Tekankan Pentingnya Langkah Hukum untuk Selesaikan Masalah Sertifikat Tanah appeared first on seketika.com.