Sri Mulyani menegaskan, “Kami memastikan bahwa beasiswa KIP tidak akan mengalami pemotongan atau pengurangan anggaran. Program ini akan terus mendukung para mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan.”

Menkeu menyampaikan bahwa untuk tahun anggaran 2025, jumlah penerima beasiswa KIP diperkirakan mencapai 1.040.192 mahasiswa, dengan anggaran sebesar Rp 14,69 triliun yang telah disiapkan untuk mendukung program ini.

“Dengan anggaran yang telah disiapkan, program KIP tidak akan terganggu. Mahasiswa yang menerima beasiswa KIP bisa melanjutkan pendidikan mereka tanpa kendala,” tambah Menkeu.

Selain beasiswa KIP, Menkeu juga memastikan bahwa program beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), beasiswa Kemendikti Saintek, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama akan tetap berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

The post Daftar Beasiswa dan UKT yang Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran, Menkeu Sri Mulyani Indrawati appeared first on seketika.com.

“Dua hal utama dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.”

Seketika.com, Jakarta – Menindaklanjuti masukan masyarakat terkait implementasi uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 serta koordinasi dengan berbagai perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengumumkan keputusan pembatalan kenaikan UKT.

“Terima kasih atas masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Saya mendengar aspirasi mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden, dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT. Dalam waktu dekat, Kemendikbudristek akan mereevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN,” ujar Mendikbudristek setelah bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (27/5).

Nadiem Makarim menambahkan, “Saya bertemu Bapak Presiden untuk membahas berbagai hal di bidang pendidikan, salah satunya adalah perihal UKT. Saya mengajukan beberapa pendekatan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Terkait implementasi Permendikbudristek, Dirjen Diktiristek akan mengumumkan detil teknisnya.”

Sebagai latar belakang, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH.

Penyesuaian SSBOPT mempertimbangkan meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran, mengingat perubahan di dunia kerja yang semakin maju teknologinya.

SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019. Kemendikbudristek mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa.

Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.

The post Mendikbudristek Umumkan Pembatalan Kenaikan UKT Tahun Ajaran 2024/2025 appeared first on seketika.com.

“Saya kira perlu ditelusuri dan ditinjau ulang Permendikbudristek ini, agar tidak menimbulkan misinterpretasi atau multi-interpretasi yang kemudian menyebabkan PTN merasa tidak salah menaikkan UKT karena Permendikbudristek memberikan ruang,” tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbudristek di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/05/2024).

Menurut Andreas, terdapat sejumlah pasal dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang berpotensi menimbulkan polemik dan rentan diinterpretasikan secara semena-mena.

Salah satunya adalah pasal 11 mengenai UKT yang ditetapkan setelah calon mahasiswa baru diterima di perguruan tinggi.

“Nah Ini penting agar tidak terjadi interpretasi yang menyebabkan situasi seperti yang terjadi saat ini. Saya kira yang disampaikan Pak Dirjen bagus, jika dilaksanakan sesuai dengan maksud peraturan. Namun, munculnya masalah ini karena ada beberapa poin yang menimbulkan polemik,” ujar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

(dpr)

The post Terkait Biaya UKT, Andreas Hugo Pareira Desak Tinjauan Ulang Permendikbudristek 2024 appeared first on seketika.com.