Pengumuman tersebut disampaikan Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12). Ia menegaskan bahwa keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 telah melalui pembahasan panjang dan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi serta kesejahteraan pekerja.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876,” ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang menjadi pedoman nasional dalam penentuan upah minimum.

Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta kemudian menindaklanjuti aturan tersebut melalui serangkaian rapat untuk mencapai kesepakatan bersama.

“Kami mengapresiasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang duduk bersama pemerintah,” kata Pramono.

Pramono, yang akrab disapa Pram, menegaskan bahwa kenaikan UMP Jakarta tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga harus mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, tantangan dunia usaha, serta keberlanjutan ekonomi Jakarta.

The post UMP Jakarta 2026 Resmi Rp5,72 Juta, Naik di Atas Inflasi appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi kembali mencuatnya tuntutan kenaikan UMP dari kalangan buruh maupun pengusaha.

MTZ menjelaskan, setiap memasuki pembahasan UMP, buruh biasanya mengajukan kenaikan yang cukup tinggi.

Namun ia mengingatkan bahwa pemerintah dan DPRD harus mengambil posisi seimbang agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian daerah.

“Seperti biasa, buruh akan mengusulkan kenaikan yang cukup tinggi. Tapi dari sisi DPRD dan pemerintah, kita harus melihat secara seimbang. Kalau UMP naik terlalu tinggi, apakah tidak berpotensi membuat ekonomi terganggu? Misalnya perusahaan tutup atau tidak mampu bertahan,” ujarnya, Sabtu (22/11).

MTZ menekankan bahwa kesiapan pengusaha menjadi faktor penting sebelum pemerintah menetapkan besaran UMP.

The post UMP DKI 2025, DPRD Ingatkan Risiko PHK Jika Kenaikan Dipaksakan appeared first on seketika.com.

Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/1342/2024 tentang Penetapan UMP Aceh 2025 yang diterbitkan pada 10 Desember 2024.

Penetapan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 16 Tahun 2024, yang merupakan implementasi dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kenaikan UMP Aceh 2025 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di Aceh, sejalan dengan tujuan peraturan yang berlaku.

Safrizal Z.A menyatakan bahwa kenaikan 6,5 persen ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk meningkatkan daya beli serta kualitas hidup pekerja di wilayah tersebut.

Selain penetapan UMP 2025, Pj Gubernur Aceh juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Aceh untuk beberapa sektor utama.

The post Penjabat Gubernur Tetapkan Rp3,6 Juta Untuk UMP Aceh 2025 appeared first on seketika.com.

“60 ribu PHK bukanlah angka yang sedikit. Ini sangat memprihatinkan. Sistem dan regulasi harus segera diperbaiki agar saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha,” ungkap Cucun dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Cucun menekankan bahwa situasi PHK massal ini harus menjadi peringatan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah yang lebih efektif.

Salah satu langkah penting adalah mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengimplementasikan sistem peringatan dini PHK yang dapat mendeteksi potensi pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan.

“Penting agar kebijakan yang ada benar-benar efektif, termasuk dalam perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang adil. Hal ini untuk mengurangi risiko PHK dan memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” tambahnya.

Cucun juga menekankan bahwa regulasi yang seimbang antara kepentingan pekerja dan pengusaha sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan ketenagakerjaan.

The post PHK Meningkat, Cucun Syamsurijal Desak Regulasi yang Adil untuk Pekerja dan Pengusaha appeared first on seketika.com.

“Aturan ini mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengapresiasi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2024 melalui formula perhitungan yang baru. Menurutnya, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta berdampak pada terserapnya barang dan jasa yang diproduksi pengusaha. Ia menilai aturan baru tersebut menjadi solusi bagi pekerja dan pihak perusahaan.

“Formula baru yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saya rasa menjadi win win solution antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya pihak pengusaha. Karena ada keseimbangan bagi semua pihak, termasuk Pemerintah sebagai pembentuk regulasi,” kata Arzeti dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menerbitkan regulasi baru tentang pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2023. Aturan ini merupakan revisi atas PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mulai berlaku 10 November 2023.

Lewat PP No 51/2023 ini, kepastian kenaikan upah minimum bagi pekerja kini diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum yang mencakup 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk a).

Indeks tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Formula ini juga merupakan bentuk penghargaan kepada pekerja dan buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Arzeti mengatakan, beleid baru tersebut menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha.

The post Formula Baru Perhitungan Kebijakan UMP 2024 Tingkatkan Daya Beli Masyarakat appeared first on seketika.com.