“Pelaku harus dipecat dan diberikan sanksi yang seberat-beratnya,” ujar Puan Maharani saat diwawancara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 17 Maret 2025.

Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, dijadwalkan menjalani sidang kode etik Polri terkait kasus kekerasan seksual anak dan penyalahgunaan narkoba pada hari ini.

Sidang tersebut berlangsung tertutup di Mabes Polri, dimulai pukul 09.00 WIB.

Puan mengingatkan Polri agar tidak membiarkan kasus serupa terulang, mengingat tindakan Fajar masuk dalam kategori pelanggaran berat yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

The post Puan Maharani Tegaskan Pemecatan AKBP Fajar Widyadharma Terkait Kasus Kekerasan Seksual Anak appeared first on seketika.com.

“Mencegah terjadinya kekerasan seksual dapat dimulai dari keluarga, sebab keluarga sebagai lembaga terkecil yang aman bagi setiap anggota bisa melindungi anak-anak mereka dari kekerasan seksual. Peran keluarga dalam pencegahan dapat dimulai dari memberikan edukasi kepada seluruh anggota keluarga terutama anak-anak serta membangun komunikasi yang berkualitas bagi anggota keluarga,” ungkap Indra dalam Media Talk: Mencegah Kekerasan Seksual dimulai dari Keluarga.

Indra mengatakan pencegahan kekerasan seksual khususnya dalam lingkup keluarga perlu terus digaungkan bersama secara terus menerus. Kolaborasi dari Pemerintah, masyarakat, media, dan keluarga merupakan upaya penting yang harus terus dilakukan. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga harus terus digaungkan agar bisa sampai pemahamannya kepada masyarakat dan keluarga khususnya.

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR), Ratri Kartikaningtyas mengatakan kekerasan seksual bisa terjadi dan dilakukan oleh orang terdekat korban karena adanya relasi kuasa yang merugikan pihak korban. Padahal seharusnya, membentuk keluarga yang sehat jasmani dan rohani, dapat dimulai dari orangtua begitu pun dengan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak juga dapat dimulai dari keluarga.

“Peran keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga keterampilan pengelolaan stress, relasi yang hangat dan sehat suami istri, edukasi sex pada anak sesuai usia, komunikasi terbuka dan ruang aman untuk bicara, koreksi persepsi orang dewasa tentang kekerasan seksual, dan jejaring dengan lembaga terkait penanganan kasus anak,” ujar Ratri.

The post Cegah Kekerasan Seksual Dimulai Dari Keluarga appeared first on seketika.com.

“Dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada ajang kontes kecantikan di Jakarta, seharusnya mendorong pemerintah untuk menyegerakan hadirnya aturan pelaksana dari UU TPKS yang telah disahkan pada 13 April 2022,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8).

Kasus pelecehan seksual itu dilaporkan oleh tujuh peserta kontes tersebut ke Polda Metro Jaya dan diduga puluhan peserta lain mengalami perlakuan yang sama.

Menurut Lestari, dugaan tindakan yang melanggar susila dan hukum di sebuah acara resmi di Ibu Kota itu mengindikasikan belum adanya pemahaman masyarakat terkait sejumlah tindakan yang dikategorikan kekerasan seksual.

Kehadiran UU TPKS pada tahun lalu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, yang belum dilengkapi aturan pelaksanaannya membuat upaya penanganan kasus-kasus tindak kekerasan seksual tidak maksimal.

Selain itu, tambah Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, masih maraknya tindak kekerasan seksual mengindikasikan sosialisasi UU TPKS ke masyarakat belum memadai.

The post Kasus Body Checking, Aturan Pelaksana UU TPKS Harus segera dihadirkan appeared first on seketika.com.