“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan beras di setiap daerah,”

Seketika.com, Serang – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, menegaskan bahwa menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya mengendalikan inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten secara aktif memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan.

“Inflasi kami terkendali dengan baik, dan kami berupaya mempertahankannya terutama menghadapi momen penting seperti bulan Ramadan. Harapan kami adalah agar kebutuhan bahan pokok masyarakat terus terpenuhi sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses pangan sehari-hari,” ujar Virgojanti usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, pada hari Senin (26/2/2024).

Virgojanti menambahkan bahwa inflasi Provinsi Banten pada bulan Januari 2024 mencapai 2,59 persen.

Angka tersebut mencakup inflasi dari Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

“Inflasi saat ini masih berada pada angka 2,59 persen. Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau ketersediaan pangan, termasuk bekerja sama dengan satgas pangan guna mengendalikan inflasi,” katanya.

Terhadap masalah kenaikan harga beras, Virgojanti menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog dan BAPANAS untuk memastikan distribusi beras Sesuai Permintaan Harga Pemerintah (SPHP).

The post Pj Sekda Provinsi Banten, Langkah Strategis Mengendalikan Inflasi Jelang Ramadan appeared first on seketika.com.

“Saya pastikan formulasi APBD di Provinsi serta Kabupaten dan Kota mendukung ke arah pembangunan tematik itu seperti penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi serta penanggulangan kemiskinan ekstrem,”

Seketika.com, Serang – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengungkapkan beberapa prioritas Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024. Di antaranya: penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.

“Untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Pemprov Banten,” ungkap Virgojanti, Rabu (10/1/2024).

Selanjutnya, kata Virgojanti, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya akan melihat hasil rekomendasi-rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan.

“Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja. Sehingga program itu dapat tepat sasaran,” katanya.

Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi. Mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024.

The post Inilah Beberapa Prioritas Pemprov Banten di Tahun 2024 appeared first on seketika.com.

“Digitalisasi tidak hanya masalah belanja komputer. Digitalisasi menyangkut masalah input data potensi yang dimiliki Desa. Sehingga Kepala Desa harus tahu kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya.”

Seketika.com, Serang – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mengatakan Kepala Desa harus adaptif terhadap perkembangan baru. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didorong hingga tingkat Desa sebagai ujung Tombak pembangunan.

Hal itu diungkap Virgojanti saat menjadi narasumber Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional dan Transparan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa DPD Apdesi Provinsi Banten di Hotel Marbella, Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (19/12/2023) malam.

“Kepala Desa harus adaptif terhadap perkembangan,” ungkapnya.

Dikatakan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebagai ajang silaturahmi. Sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam membangun Desa.

Masih menurut Virgojanti , pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Dana bantuan Desa Rp100 juta per Desa. Dirinya juga menekankan pemerintah Desa dalam penggunaannya untuk taat dan sesuai dengan petunjuk teknis. Tujuannya agar pelaksanaan dana bantuan Desa tidak terjadi masalah atau berhadapan dengan hukum.

Ditambahkan, pemerintah Desa perlu memiliki prioritas dalam membangun Desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa dialokasikan dan direncanakan kebutuhan dalam satu tahun.

Masih menurut Virgojanti, ke depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi didorong hingga pemerintahan tingkat Desa, Digitalisasi mendorong akurasi data sebagai basis pengambilan kebijakan atau keputusan yang tepat.

The post Pj Sekda Banten Virgojanti: Kepala Desa Harus Adaptif Terhadap Perkembangan Baru appeared first on seketika.com.

“Kita merancang agar UMKM di Provinsi Banten dapat masuk pada program hilirisasi rantai pasok. “

Seketika.com, Serang – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus menggiatkan koperasi di Provinsi Banten untuk naik kelas. Salah satunya dengan memfasilitasi digitalisasi koperasi.

Hal itu diungkapkan Virgojanti saat membuka rangkaian HUT Ke-76 Koperasi di Halaman Masjid Raya Al Bantani, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (2/11/2023). Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bagus Rahman, Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Banten Siti Ma’rifah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Dikatakan, berbagai isu strategis telah dilaksanakan oleh Pemprov Banten dengan memberikan kemudahan pembentukan koperasi melalui bantuan akta pendirian koperasi baru secara gratis yang dibiayai melalui APBD. Pada tahun anggaran 2023, Pemprov Banten telah dilaksanakan bantuan akta pendirian koperasi baru sebanyak 50 koperasi.

“Pemprov juga telah mendorong agar koperasi di Provinsi Banten bisa maju secara modern. Melalui pelatihan digitalisasi koperasi dan modernisasi kelembagaan koperasi, pengaturan tata kelola usaha simpan pinjam sampai pengembangan ekosistem koperasi,” papar Virgojanti.

Diungkapkan, peringatan Hari Koperasi Ke-76 Tahun 2023 ini, juga merupakan rangkaian HUT Ke-23 Provinsi Banten. Ini menjadi momentum bagi gerakan koperasi dan pelaku UMKM untuk unjuk gigi melalui ekosistem koperasi dan UMKM masa depan, baik melalui digitalisasi, kolaborasi hasil riset dan inovasi, hingga masuk ke dalam hilirisasi.

The post Pj Sekda Banten Virgojanti: Giatkan Koperasi Untuk Naik Kelas appeared first on seketika.com.