Sinergi ini ditekankan dalam pertemuan antara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dengan Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, pada Senin (20/1/2025), di ruang rapat Kemenimipas, Jakarta.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi teknis dalam penyelenggaraan haji Indonesia.

Dalam keterangan resminya, Agus Andrianto menyatakan, “Sebagai kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat dan memperbaiki layanan haji.”

Terkait permasalahan visa haji, Kemenimipas berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap visa ziarah yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengelabui sistem imigrasi.

The post Sinergi Kemenimipas dan BP Haji Tingkatkan Pengawasan Visa Ziarah, Visa Haji dan Layanan Jamaah appeared first on seketika.com.

“Denda sebesar 50 ribu SAR, kurungan selama enam bulan, deportasi, dan larangan masuk ke Arab Saudi.”

Seketika.com, Jeddah – Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) di Jeddah, Yusron B. Ambary, mengimbau masyarakat Indonesia untuk mematuhi aturan haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Yusron menegaskan bahwa haji harus dilakukan dengan menggunakan visa haji atau tasreh yang sah.

Yusron menegaskan, pemerintah Arab Saudi akan memberikan hukuman serius bagi pihak yang melanggar aturan ini.

“Jangan coba-coba pergi haji tanpa tasreh. Sekali lagi saya berpesan kepada warga negara Indonesia yang masih berpikiran untuk berangkat haji tanpa tasreh agar membatalkan niatnya,” tutur Yusron setelah mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Makkah, Sabtu (1/6/2024).

Menurut Yusron, hukuman bagi pelanggar sangat berat, yaitu denda sebesar 10 ribu SAR, deportasi, dan larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun.

“Pelaku yang melakukan pelanggaran akan terkena hukuman 10 ribu SAR, deportasi, dan larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun,” imbuhnya.

Sementara itu, bagi penyelenggara atau organizer yang mengajak jemaah tanpa visa haji, hukuman yang diberikan adalah denda sebesar 50 ribu SAR, kurungan selama enam bulan, deportasi, dan larangan masuk ke Arab Saudi.

“Penyelenggara yang melakukan pelanggaran secara berulang akan mendapatkan hukuman ganda,” ungkap Yusron.

The post Wajib Tasreh, Arab Saudi Sanksi Berat Bagi Pelanggar, Konsul Jenderal RI Imbau Patuhi Aturan Haji Saudi appeared first on seketika.com.

“Jemaah yang tinggal di Arab Saudi melebihi batas waktu tersebut dapat menghadapi masalah hukum”

Seketika.com, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan penting terkait jemaah umrah. Jemaah masih dapat masuk ke Arab Saudi hingga 15 Zulkaidah 1445 H, namun harus meninggalkan negara tersebut sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.

Kementerian Agama Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan ini. Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, menyatakan bahwa jemaah umrah Indonesia harus kembali ke Tanah Air sebelum masa berlaku visa habis.

“Jemaah yang menggunakan visa umrah agar mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Segera kembali ke Indonesia sebelum masa berlaku visa habis,” tegas Anna Hasbie di Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Penyelenggaraan ibadah umrah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pasal 94 UU tersebut menyebutkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh PPIU kepada jemaah umrah, termasuk memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi.

Anna menegaskan bahwa ada sejumlah risiko bagi jemaah dan PPIU yang tidak mematuhi ketentuan ini.

“Jemaah yang tinggal di Arab Saudi melebihi batas waktu tersebut dapat menghadapi masalah hukum, denda yang cukup besar, dan deportasi dari Arab Saudi. Jika dideportasi, jemaah tersebut akan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun,” jelas Anna.

The post Terkait Jemaah Umrah, Sebelum 29 Zulkaidah Harus Sudah Keluar Dari Arab Saudi appeared first on seketika.com.