Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sekaligus hasil evaluasi pemerintah yang menemukan masih adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan uji berkala di daerah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa selama ini masih ditemukan pelanggaran prosedur serius, mulai dari ketidakpatuhan terhadap standar operasional hingga pemalsuan bukti lulus uji kendaraan.

“Seluruh Dinas Perhubungan agar segera melakukan instalasi, integrasi, serta uji coba pelaksanaan penuh SIM PKB Fullcycle. Hal ini penting karena teridentifikasi pelanggaran SOP pengujian berkala, pemalsuan Bukti Lulus Uji Berkala, hingga lemahnya keamanan akses data dan hasil uji yang tidak bersifat realtime,” ujar Aan Suhanan di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Selain untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data, penerapan SIM PKB Fullcycle juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Rencana Aksi Nasional Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) 2027, khususnya dalam aspek integrasi data lintas pemangku kepentingan transportasi darat.

Aan menegaskan, akselerasi penerapan sistem ini mutlak diperlukan agar layanan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan optimal dan terintegrasi secara nasional.

“Kami akan memberlakukan pengintegrasian secara penuh sistem ini secara serentak mulai tahun 2026. Untuk itu, kami mendorong adanya akselerasi penerapan SIM PKB Fullcycleoleh seluruh pemerintah daerah. Integrasi data pengujian kendaraan bermotor secara nasional ini diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” jelasnya.

The post Kemenhub Terapkan SIM PKB Fullcycle Nasional Mulai Januari 2026 appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan serta menyusun roadmap implementasi kebijakan Zero ODOL 2027 secara bertahap dan terukur.

“Tadi disampaikan oleh Mensesneg bahwa Presiden memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload. Kami di DPR berperan sebagai fasilitator agar dalam proses transisi ini tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Dasco dalam konferensi pers.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta perwakilan pengemudi dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara.

Menhub Dudy menyatakan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung transisi menuju sistem transportasi logistik yang aman dan berkelanjutan.

Tim teknis yang dibentuk akan mengkaji aspek-aspek penting, termasuk:

• Kapasitas kendaraan sesuai standar
• Regulasi perizinan angkutan barang
• Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri
• Digitalisasi pengawasan kendaraan ODOL

The post Zero ODOL 2027 Dimulai! DPR & Sopir Truk Satu Suara Hentikan Truk Overload appeared first on seketika.com.