Executive Director ATSI Marwan O. Baasir mengatakan, skema kuota rollover pada dasarnya telah tersedia dan ditawarkan oleh sejumlah operator seluler.

Dengan adanya putusan MK, layanan tersebut dinilai akan semakin memperkuat perlindungan hak pelanggan dalam memanfaatkan sisa kuota internet.

“Dengan putusan tersebut, kuota rollover menjadi produk pilihan bagi masyarakat,” ujar Marwan kepada InfoPublik melalui pesan singkat, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, sebagian operator telah menyediakan produk kuota rollover sehingga pelanggan dapat memanfaatkan sisa kuota sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, implementasi putusan MK secara menyeluruh masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah.

ATSI menilai diperlukan petunjuk teknis dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar pelaksanaan putusan tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi.

“Saat ini produknya juga sudah tersedia. Namun atas putusan MK, kami masih menunggu petunjuk teknis dari Komdigi berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Marwan.

Ia menambahkan, regulasi turunan tersebut akan menjadi acuan bagi operator dalam menyesuaikan mekanisme layanan kepada pelanggan, termasuk aspek teknis maupun komersial.

Terkait dampaknya terhadap industri telekomunikasi, Marwan mengakui putusan MK berpotensi memengaruhi model bisnis operator seluler.

Menurut dia, penyesuaian kemungkinan dilakukan terutama pada skema tarif agar tetap sejalan dengan kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah. “Kita lihat nanti. Model bisnisnya harus disesuaikan terhadap tarif,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam putusannya, MK menegaskan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan tetap dapat memanfaatkan sisa kuota internet yang telah dibayarkan, sebagai bagian dari perlindungan hak konsumen.

Pelaksanaan putusan tersebut selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah melalui regulasi yang disusun Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk mengenai mekanisme implementasi yang harus dipenuhi oleh operator telekomunikasi.

The post Kuota Rollover Jadi Sorotan, Operator Seluler Bersiap Sesuaikan Tarif Usai Putusan MK appeared first on seketika.com.

Presiden menegaskan bahwa energi merupakan salah satu syarat utama bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa. Indonesia, menurut Presiden, patut bersyukur karena dianugerahi cadangan energi yang besar, termasuk di wilayah Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

“Kita sadar, bangsa Indonesia sadar, bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah paham bahwa di perairan kita di Tanimbar, di Maluku ini kita memiliki cadangan energi yang sangat besar,” ucap Presiden.

Untuk itu, Kepala Negara menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga proyek abadi Masela memasuki tahap pembangunan.

Presiden mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis yang telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu.

“Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini dari Inpex. Kita juga berterima kasih saudara-saudara kita dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putri kita, perusahaan nasional kita Pertamina ada di sini. Dan kita harus semua bahu-membahu bekerja sehingga proyek ini sukses dan proyek ini cepat produksi, dan cepat menghasilkan,” katanya.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden menilai Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai negara.

Keberhasilan pembangunan proyek ini pun menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa.

“Hari ini kita berbesar hati, kita bangga. Alhamdulillah setelah puluhan tahun proyek ini berjalan,” lanjutnya.

The post LNG Abadi Masela Resmi Dibangun, Prabowo Sebut Tonggak Kemandirian Energi Indonesia appeared first on seketika.com.

Dalam sambutannya, KDM sapaan Dedi Mulyadi berpesan kepada masyarakat untuk menambah tingkat pendidikan, serta memperbanyak layanan-layanan pendidikan.

“Masyarakat harus sekolah, sekarang kan pemerintah sudah terbuka untuk mendorong rakyatnya sekolah,” ucap KDM.

Ia juga meminta Bupati Cianjur untuk melakukan identifikasi daerah yang masih jauh dari sekolah-sekolah pemerintah. Pembangunan sekolah di daerah itu dapat dilaksanakan dengan kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkab Cianjur.

“Misalnya pembebasan lahan oleh Pemda Kabupaten, dibangunnya oleh provinsi,” ujarnya.

Ditanya terkait hadian yang diberikan Pemprov Jabar kepada Pemkab Cianjur di Milangkala ke-349 tahun ini, KDM menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Cianjur merupakan salah satunya. Contohnya, pembangunan jalan di daerah Cikadu.

KDM juga akan fokus terhadap penataan kawasan Puncak seperti halnya yang sudah dilakukan dikawasan Cianter Kabupaten Subang.

“Untuk pedagang nanti kita pikirkan relokasi dimana, karena relokasi ke tempat itu lagi nanti kumuh lagi,” pungkas KDM.

Ia juga meminta kepada Pemkab Cianjur untuk secepatnya menyelesaikan tata ruang. Menurutnya, Cianjur eksotik dan memiliki kesempurnaan sebuah wilayah.

“Cianjur punya gunung, pulang laut, punya danau, punya produk pertanian unggulan, punya kawasan industri, punya makanan. Tidak semua daerah memiliki kelengkapan seperti Cianjur. Tinggal dikelola, ‘branding’ dan ‘rebranding’,” ujarnya.

KDM menuturkan, Cianjur dari dulu sudah dikenal sebagai daerah yang istimewa, hingga tercipta lagu “Semalam di Cianjur”.

Tak lupa, ia pun mengimbau masyarakat Cianjur untuk terus meningkatkan kebersihan yang merupakan kunci untuk mewujudkan kemajuan.

The post Milangkala Ke-349 Kabupaten Cianjur, Dedi Mulyadi Sebut Cianjur Punya Potensi Besar, Ini Agenda Pembangunan yang Disiapkan appeared first on seketika.com.

Dalam keterangannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sebelumnya harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara itu, BBM untuk nelayan di bawah 30 GT telah diberikan dengan harga Rp6.800 per liter.

Oleh karena itu, Presiden memberikan arahan agar pengusaha nelayan dengan kapal 30–200 GT turut mendapatkan harga kekhususan.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,” ungkapnya.

Menko Airlangga menambahkan bahwa harga BBM non-subsidi berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri dapat dipatok pada angka Rp18.600 per liter.

Dengan demikian, selisih dukungan sebesar sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,” jelas Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, penggunaan dana BPDP dimungkinkan karena saat ini lembaga tersebut memiliki kecukupan dana untuk membiayai dukungan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan ini akan diberikan dengan kuota sebesar 400.000 ton untuk enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perikanan.

Menurutnya, harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke atas.

“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena memang kan harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,” ujar Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menerbitkan surat keputusan. Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan dukungan harga tersebut menggunakan dana non-APBN.

“Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Penentuan titik-titik penyaluran akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh, koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan kemudian salah lagi dipergunakan,” tegas Menteri Bahlil.

(BPMI Setpres)

The post Harga Khusus BBM Nelayan, Prabowo Beri Kebijakan untuk Kapal 30–200 GT appeared first on seketika.com.

Dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), ia mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi landasan hukum tunggal penyelenggaraan program sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk ataupun pembangunan fisik yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi sumber daya manusia, mengamankan keuangan negara, serta mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional.

Di sisi lain, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola KDKMP, antara lain fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga, disharmoni kelembagaan, belum jelasnya status hukum sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan secara nasional.

“Jika pemerintah serius menjadikan KDKMP sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka arsitektur regulasinya harus dibangun dalam satu regulasi yang utuh,” ujarnya.

Rieke pun berpandangan bahwa regulasi yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari akuntabilitas, membuka ruang konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi.

Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan sistem tata kelola yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Dalam rekomendasi yang ia sampaikan, Rieke mengusulkan agar Perpres mengintegrasikan pengaturan kelembagaan, pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, penugasan BUMN, pembiayaan, pengawasan, hingga operasionalisasi koperasi dalam satu sistem hukum nasional.

Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Koperasi kembali menjadi kementerian penanggung jawab utama penyelenggaraan program sekaligus pembina nasional koperasi dan Walidata Koperasi yang mengintegrasikan seluruh data melalui Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Terakhir, Rieke menekankan pentingnya kepastian status hukum bagi sumber daya manusia, perlindungan hak dan jaminan sosial, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, serta akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai amanat konstitusi.

The post Perpres Koperasi Merah Putih Didesak Segera Terbit, Ini Alasan Rieke Diah Pitaloka appeared first on seketika.com.

Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat meningkatnya ancaman banjir, perubahan fungsi daerah aliran sungai, serta tingginya kebutuhan air di kawasan Banten dan Jakarta.

Hal itu disampaikan Andra Soni usai pengukuhan Dewan SDA Provinsi Banten periode 2026–2030 di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (9/6/2026).

Menurut Andra, Banten memiliki sumber daya air yang melimpah dan menjadi aset penting bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut juga dapat memicu bencana apabila tidak dikelola dengan baik, terutama akibat alih fungsi daerah aliran sungai menjadi kawasan permukiman yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah, khususnya Tangerang Raya.

“Provinsi Banten dianugerahi air yang berlimpah,” kata Andra Soni.

Karena itu, ia menilai keberadaan Dewan SDA sangat penting untuk menyatukan persepsi para pemangku kepentingan dan mengintegrasikan data yang selama ini masih tersebar di berbagai instansi.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air.

Andra Soni mengungkapkan, tantangan pengelolaan air di Banten semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Kebutuhan lahan permukiman yang semakin besar turut mendorong perubahan fungsi kawasan penyangga air dan daerah aliran sungai. Di sisi lain, persoalan pendangkalan sungai dan muara juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.

The post Andra Soni Resmi Pimpin Dewan SDA Banten 2026-2030, Fokus Benahi Tata Kelola Air appeared first on seketika.com.

Kota Magelang berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran Tingkat Kota dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Djamari Chaniago, dalam malam penganugerahan yang berlangsung di Yogyakarta.

Selain penghargaan, Pemerintah Kota Magelang juga memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar sebagai bentuk apresiasi atas capaian tersebut.

Prestasi ini menunjukkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan Pemerintah Kota Magelang dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan angka pengangguran tidak hanya berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tambahan insentif fiskal yang diterima juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di masa mendatang.

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

The post Kota Magelang Raih Penghargaan Terbaik Penurunan Pengangguran di Jawa-Bali, Dapat Insentif Rp3 Miliar appeared first on seketika.com.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menggarisbawahi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi syariah di wilayahnya. Menurutnya, mayoritas penduduk Sumsel beragama Islam, namun jumlah nasabah perbankan syariah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Ini menjadi pertanyaan dan pekerjaan rumah bagi kita semua. Kita perlu mencari tahu apa penyebabnya. Oleh karena itu, saya menyambut baik FESyar 2026 ini sebagai momentum agar para pelaku usaha tahu bahwa pemerintah dan instansi terkait mendukung penuh ekosistem ekonomi syariah di Sumsel,” ujar Herman Deru.

Herman Deru menambahkan bahwa esensi dari sistem syariah bukan sekadar pelabelan halal, melainkan implementasi perilakunya dalam manajemen bisnis. Ia pun secara khusus meminta Bank Indonesia dan pihak terkait untuk memasifkan literasi keuangan syariah ke institusi pendidikan formal guna menyasar Generasi Z dan Alfa.

“Syariah itu adalah perilaku manajemennya. Saya ingin literasi perkembangan ekonomi syariah ini lebih marak lagi, masuk ke sekolah-sekolah untuk menjangkau Gen Z dan generasi milenial,” tegasnya.

Di samping itu, Herman Deru mengapresiasi langkah konkret Bank Indonesia yang telah mendorong standardisasi tempat pemotongan hewan syariah di lingkungan pondok pesantren. .

Ia optimistis, sinergi ini akan menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi Sumsel yang saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di Sumatera setelah Kepulauan Riau, terlebih dengan rencana operasional Pelabuhan Tanjung Carat ke depan yang diyakini akan mempercepat laju logistik dan ekonomi daerah.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmennya terhadap ekonomi syariah.

The post FESyar Sumatera 2026 Jadi Momentum Penguatan Ekonomi Syariah, Ini Pesan Penting Herman Deru appeared first on seketika.com.

Bank Jakarta memperkenalkan visinya sebagai penghubung berbagai elemen pembangunan kota melalui sistem keuangan yang terintegrasi. Gagasan tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, dalam acara Urban Talks BUMD pada rangkaian Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki.

Menurut Agus, kemajuan kota tidak hanya diukur dari infrastruktur modern, teknologi canggih, atau gedung pencakar langit. Kota masa depan juga harus mampu menciptakan keterhubungan antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan investor.

Bank Jakarta menargetkan diri menjadi “Financial Operating System” yang membantu menghubungkan berbagai kebutuhan ekonomi dan pembangunan di Jakarta.

Peran tersebut dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses optimal terhadap layanan keuangan formal. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Melalui penguatan sistem keuangan, Bank Jakarta berharap lebih banyak warga dapat mengakses layanan perbankan secara mudah, aman, dan berbasis digital.

Selain itu, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing usaha lokal, serta memperkuat rantai pasok ekonomi Jakarta.

Di sektor perumahan, akses pembiayaan yang lebih luas diharapkan membantu generasi muda memperoleh hunian yang lebih terjangkau.

The post Bank Jakarta Siapkan 4 Strategi Besar untuk Percepat Pembangunan Jakarta Masa Depan appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Dewi Indriati Rano, turut mengapresiasi layanan Dharma Jaya. Dewi menyebut, Dharma Jaya kini menjadi pilihan berbagai instansi dan organisasi masyarakat dalam layanan penyembelihan dan pengemasan hewan kurban karena dinilai profesional dan terpercaya.

Menurutnya, kepercayaan berbagai pihak kepada Dharma Jaya menunjukkan layanan pemotongan hewan kurban yang dijalankan perusahaan telah memenuhi prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) serta didukung Juru Sembelih Halal (Juleha) yang tersertifikasi.

“Kadang kalau kita mau potong hewan kurban saat Iduladha itu kotornya, belum baunya. Jadi kita percayakan ke Dharma Jaya. Semua instansi, teman-teman saya juga banyak yang bertanya dan ternyata Dharma Jaya bisa menerima. Luar biasa,” ujar Dewi, Sabtu (30/5).

Ia juga menilai produk daging yang dijual memiliki kualitas baik dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

“Saya baru belanja di Djawara di Kantor Dharma Jaya di Cakung. Dagingnya segar-segar semua dan harganya murah banget dibanding harga pasar,” kata Dewi.

Sementara itu, Kepala Sekretariat KORPRI BKD DKI Jakarta, Amirudin mengatakan, KORPRI Provinsi DKI Jakarta tahun ini menyalurkan sebanyak 13 ekor sapi kurban kurban dari perangkat daerah dan satu ekor sapi bantuan presiden yang disembelih dan didistribusikan untuk masyarakat yang menderita stunting.

Ia menyampaikan, seluruh proses penyembelihan hewan kurban KORPRI DKI Jakarta dilaksanakan di fasilitas milik Perumda Dharma Jaya.

Amirudin menilai, kerja sama dengan Dharma Jaya memberikan kemudahan dan transparansi bagi panitia kurban, terutama terkait biaya pemotongan dan pengadaan hewan kurban.

“Kami dari ASN Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 13 sapi dan penyembelihannya dilakukan di Dharma Jaya. Kalau dari Dharma Jaya, satu harga sudah ditentukan termasuk ongkos potongnya, jadi kita sangat terbantu dari sisi transparansi,” ungkapnya.

Amirudin menjelaskan, KORPRI DKI Jakarta rutin mempercayakan proses pemotongan hewan kurban kepada Dharma Jaya setiap tahun. Menurutnya, para pengkurban juga diberikan keleluasaan untuk membeli hewan kurban dari Dharma Jaya maupun dari luar, dengan ketentuan biaya pemotongan yang telah ditetapkan perusahaan.

Ia juga menilai layanan pemotongan hewan kurban di Dharma Jaya memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari jaminan kesehatan hewan hingga proses penyembelihan yang profesional dan sesuai syariat Islam.

Amirudin menyebut, profesionalisme Dharma Jaya memberikan rasa aman bagi panitia kurban dalam menjalankan proses distribusi hewan kurban kepada masyarakat.

“Penyembelihannya dilakukan secara ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Hewan- hewan di Dharma Jaya juga sudah diperiksa oleh tim kesehatan sehingga dipastikan layak. Selain itu, proses penyembelihannya dilakukan oleh Juru Sembelih Halal (Juleha) yang tersertifikasi,” tandasnya.

The post Dharma Jaya Tangani Pemotongan Kurban Pemprov DKI 2026, Jamin ASUH dan Halal appeared first on seketika.com.