Sepanjang tahun 2025, Pertamina memfasilitasi 5.888 sertifikasi bagi UMKM mitra binaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Berbagai sertifikasi yang difasilitasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, BPOM, Halal Self Declare maupun Halal BPJPH, Hak Kekayaan Inetelektual (HKI), Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP, hingga PT Perseorangan, yang menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk memperluas pasar dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa sertifikasi merupakan langkah strategis agar UMKM mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin kompetitif.

“Legalitas dan sertifikasi bukan sekadar administrasi, tetapi kunci bagi UMKM untuk tumbuh berkelanjutan, memperluas akses pembiayaan, serta menembus pasar yang lebih luas,” ujar Baron.

Baron menambahkan, pembinaan UMKM tidak berhenti pada sertifikasi semata, tetapi juga diarahkan agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, kesiapan ekspor, serta membangun kesadaran UMKM sebagai wajib pajak.

“Kami ingin UMKM mitra binaan Pertamina tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan mampu menjangkau pasar nasional hingga global,” jelasnya.

The post Pertamina Fasilitasi 5.888 Sertifikasi UMKM Sepanjang 2025, Dorong Naik Kelas dan Tembus Pasar Global appeared first on seketika.com.

Peresmian gerai oleh-oleh ini dilakukan langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, yang menegaskan bahwa kehadiran gerai UMKM di Bandara Soekarno-Hatta ini bukan sekadar tempat berbelanja, tetapi merupakan langkah strategis untuk mempromosikan UMKM Kabupaten Tangerang ke level yang lebih tinggi.

“Dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita memiliki peluang besar untuk memperkenalkan produk-produk lokal Tangerang ke pasar nasional bahkan internasional,” ujar Maesyal Rasyid saat peresmian.

Kabupaten Tangerang dikenal sebagai wilayah penyangga ibu kota yang tidak hanya unggul di sektor industri, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor UMKM.

Saat ini, tercatat lebih dari 60.000 pelaku UMKM tersebar di 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa.

The post Gerai UMKM Tangerang Hadir di Bandara Soetta, Produk Lokal Siap Go Internasional appeared first on seketika.com.

“Dari sisi perbankan, Non-Performing Loan (NPL) sudah terkendali dengan baik. Namun, masih perlu langkah lebih lanjut untuk memperkuat UMKM agar bisa berkembang menjadi usaha yang lebih besar,” ujar Harris usai pertemuan dengan perwakilan OJK di Kota Tegal, Kamis (30/1/2025).

Harris menyoroti peran OJK dalam memastikan kredit UMKM dapat tersalurkan dengan baik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat bukan hanya akses kredit, melainkan juga pendampingan usaha.

“Yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM bukan hanya kredit, tetapi juga pendampingan usaha, mulai dari penyusunan visi bisnis, pemasaran, hingga pengembangan kemasan produk,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung UMKM, legislator Dapil Jawa Tengah IX ini juga mengungkapkan bahwa saat masih di Komisi VI DPR RI, ia mengusulkan pendirian rumah kemasan UMKM di Kota Slawi yang didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

The post Rumah kemasan, Harris Turino: UMKM Butuh Pendampingan Bukan Hanya Kredit appeared first on seketika.com.

Peraturan Pemerintah ini mencakup penghapusan piutang macet yang melibatkan pelaku UMKM di berbagai sektor, antara lain: Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan; Perikanan dan Kelautan; serta UMKM lainnya, seperti industri mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas aspirasi dan masukan dari berbagai kelompok, terutama dari petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Menurut Presiden, para pelaku UMKM di sektor-sektor tersebut telah menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka.

Dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan piutang macet ini bertujuan untuk mendukung sektor-sektor yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah” ujar Presiden Prabowo.

The post PP Penghapusan Piutang Macet untuk UMKM Resmi di Tanda Tangani Presiden Prabowo Subianto appeared first on seketika.com.