Program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB DKI Jakarta ini berlaku untuk pembayaran pajak pokok yang dilakukan mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.

Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta berhak mendapatkan pembebasan denda keterlambatan tanpa perlu mengajukan permohonan.

Proses pembebasan denda PKB dan BBNKB dilakukan secara otomatis melalui sistem pajak daerah Bapenda.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk stimulus pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor sekaligus membantu masyarakat meringankan beban ekonomi.

The post Denda Pajak Kendaraan DKI Jakarta Dihapus! Manfaatkan Sebelum 31 Desember 2025 appeared first on seketika.com.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa penerapan PBJT pada olahraga permainan bertujuan menciptakan keadilan pajak.

Hal ini karena jenis hiburan lain, termasuk olahraga serupa, sudah lama dikenai pajak hiburan.

“Bahwa yang paling utama pemungutan pajak ini dilakukan secara adil dan transparan, dan uang pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Dengan demikian masyarakat tak perlu khawatir,” jelasnya pada Sabtu (5/7).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 257 Tahun 2025, jenis olahraga permainan yang menjadi objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:

• Tempat kebugaran: fitness center, yoga, pilates, zumba
• Lapangan olahraga: futsal, sepak bola, mini soccer, tenis, basket, bulutangkis, voli, tenis meja, squash, panahan, bisbol, softbol, tembak,
• Tempat hiburan lain: biliar, panjat tebing, sasana tinju, atletik, jetski, dan lapangan padel

The post Main Futsal & lapangan Padel Kena Pajak, Penjelasan Bapenda Jakarta appeared first on seketika.com.