Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026.

Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

“Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ucapnya.

Pada sektor energi, Kepala Negara menyampaikan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel.

“Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelasnya.

Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027.

Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut, menurut Presiden, harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

“Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96 persen,” katanya.

“Rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tambahnya.

Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570, sementara indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731.

Nilai tukar petani (NTP) yang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, kata Presiden, akan terus diperjuangkan untuk ditingkatkan kembali.

“Kita juga akan buka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di 2027 dari sebelumnya 35,00 persen di tahun 2026, atau naik 5,81 persen,” tutur Presiden.

The post Ekonomi Indonesia 2027 Diproyeksi Tumbuh 6,5 Persen, Ini Rencana Lengkap Pemerintah appeared first on seketika.com.

Menurutnya, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis, namun efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor yang selama ini berada di area shadow economy.

Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum terjangkau sistem perpajakan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional.

“Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujarnya.

Terkait capaian aktivasi Coretax yang telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026, Anis mengingatkan agar pemerintah tidak lengah terhadap potensi kendala teknis di lapangan.

Ia menilai, stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, serta kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor kunci agar implementasi Coretax tidak justru menghambat proses pelaporan wajib pajak.

Ia juga menekankan bahwa optimalisasi teknologi seperti Coretax dan CRM harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta menekan potensi shortfall penerimaan di masa depan.

“Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

The post Coretax Sudah 17 Juta Pengguna, DPR Bongkar Masalah Besar Pajak RI appeared first on seketika.com.

Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendengarkan pandangan seluruh fraksi partai politik dalam pembahasan tingkat II. Semua fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat, menyatakan persetujuan atas pengesahan RUU APBN 2026.

Dengan pengesahan ini, APBN 2026 resmi menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR atas proses pembahasan yang konstruktif.

Ia menegaskan bahwa Anggaran Negara 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Menkeu Purbaya.

Pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas nasional dalam APBN 2026, yaitu:

1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Pendidikan bermutu
5. Kesehatan berkualitas
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
7. Pertahanan semesta
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global

Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar, di antaranya:

• Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan
• Rp402,4 triliun untuk energi
• Rp335 triliun untuk program MBG
• Rp769,1 triliun untuk pendidikan
• Rp244 triliun untuk kesehatan
• Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial

Secara keseluruhan, postur APBN 2026 adalah sebagai berikut:

• Belanja negara: Rp3.842,7 triliun
• Pendapatan negara: Rp3.153,6 triliun
• Defisit APBN 2026: 2,68 persen dari PDB

Pemerintah juga menargetkan indikator makro sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,4%
• Inflasi: 2,5%
• Suku bunga SBN: 6,9%
• Nilai tukar rupiah: Rp16.500 per USD

Terkait kenaikan defisit menjadi 2,68%, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa hal ini masih dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal (2–3%).

“Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ujarnya.

Sumitronomics: Strategi Pembangunan Indonesia 2026

Menkeu Purbaya juga menyoroti strategi ekonomi berbasis Sumitronomics, yang bertumpu pada tiga pilar:

• Pertumbuhan ekonomi tinggi
• Pemerataan hasil pembangunan
• Stabilitas nasional yang dinamis

APBN 2026 akan menjadi katalisator pertumbuhan sektor swasta, mendorong investasi melalui Danantara, menempatkan kas negara Rp200 triliun di Himbara, serta menjalankan reformasi perizinan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

Melalui APBN 2026, pemerintah berkomitmen membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, berdaulat, mandiri, dan makmur.

Selain menjaga kesinambungan pembangunan, anggaran negara ini juga disiapkan untuk menjawab tantangan global dan memenuhi aspirasi rakyat.

(infopublik)

The post APBN 2026 Disahkan, Triliunan Digelontorkan untuk Delapan Prioritas Pembangunan appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang,” di Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN merupakan instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi makro, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi guncangan ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun faktor eksternal seperti perang tarif dagang.

“Instrumen APBN merupakan salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa berbagai program subsidi yang telah dijalankan pemerintah, seperti subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, dan subsidi listrik, merupakan bukti nyata perlindungan APBN terhadap masyarakat.

The post Sri Mulyani: APBN Sebagai Shock Absorber di Tengah Perang Tarif Dagang Global appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga akhir bulan lalu tercatat sebesar Rp1.777 triliun, atau 63,4% dari target, dengan kontraksi hanya 2,5% year on year. Kontraksi ini menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Penurunan kontraksi pendapatan negara ini memberikan harapan bahwa hingga akhir tahun, kita dapat mengejar target yang telah ditetapkan,” jelas Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta pada Senin (23/9).

Belanja negara juga menunjukkan kinerja yang solid, mencapai Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari total pagu belanja negara tahun ini, dengan pertumbuhan yang kuat sebesar 15,3% year on year.

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan belanja ini didorong oleh kebutuhan Pemilu dan bantuan sosial terkait fenomena El Niño.

Dengan data tersebut, defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp153,7 triliun, atau 0,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih sesuai dengan RUU APBN 2024. Keseimbangan primer juga menunjukkan surplus sebesar Rp161,8 triliun.

The post Kinerja APBN 2024: Update dan Analisis Terbaru dari Kemenkeu appeared first on seketika.com.