Dalam Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) terkait Penegasan Batas Desa bersama pemerintah daerah (Pemda) tahun 2025, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa penyelesaian batas desa di Indonesia saat ini baru mencapai 14,4 persen. Acara tersebut berlangsung di Jakarta pada Jumat (21/11/2025).

Kegiatan ini melibatkan Kemendagri dan perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah. Tomsi Tohir menjadi tokoh sentral yang mendorong Pemda untuk mempercepat penyelesaian batas desa.

Tomsi menjelaskan bahwa masalah batas desa berdampak langsung terhadap potensi konflik sosial.

“Batas desa ini sangat berpengaruh. Beberapa kali keributan sampai dengan kekerasan fisik perkelahian antardesa akibat dari batas desa ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa percepatan signifikan, capaian nasional penegasan batas desa hanya akan meningkat sekitar 6–7 persen dalam lima tahun ke depan, sehingga angka nasional baru menyentuh 21 persen.

“Jadi, kapan mau 100 persen?” tegas Tomsi.

The post Cegah Konflik, Kemendagri Dorong Tuntaskan Batas Desa appeared first on seketika.com.

Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Yayat Rohiman, dalam sambutannya menjelaskan bahwa SiRuhay merupakan langkah maju dalam mendukung transformasi digital di sektor pemberdayaan masyarakat.

“Sistem ini mempermudah koordinasi antara pemerintah desa, lembaga pemberdayaan, dan masyarakat,” ungkapnya.

Lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun desa dan menjadi penggerak utama dalam merumuskan program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Selain itu, SiRuhay juga menjadi wujud nyata dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan desa.

Yayat berharap, dengan adanya Sistem Informasi SiRuhay, data tentang potensi desa, program pemberdayaan, serta kebutuhan masyarakat desa dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien.

The post Pemkab Tangerang Luncurkan SiRuhay: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Desa appeared first on seketika.com.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa P2KTD akan terintegrasi dalam program nasional.

Hal ini memungkinkan desa-desa untuk menjadi ujung tombak dalam mempercepat peningkatan gizi.

Mendes PDT menekankan pentingnya mekanisme distribusi yang efisien dalam menyukseskan Program MBG, terutama untuk penyaluran makanan bergizi ke sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG,” ujar Yandri dalam acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD (28/10/2024).

Yandri menegaskan bahwa dukungan P2KTD bertujuan untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

The post Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kemdes PDT: Partisipasi Desa Melalui P2KTD appeared first on seketika.com.