Ia mengatakan penguatan fundamental KDKMP menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU Perkoperasian.

Menurutnya, masukan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) diperlukan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan koperasi di lapangan.

“Di isu legislasi menarik sekali masukan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dan Fakultas Hukum, menarik dan sangat detail untuk memperkaya, memperjelas, dan memastikan bahwa undang-undang itu memang tepat,” ujar Anggia saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan gerai maupun terpenuhinya persyaratan kelembagaan. Hal yang lebih penting adalah memastikan koperasi benar-benar memiliki aktivitas usaha yang berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Yang kita ingin pastikan adalah KDKMP ini tidak hanya membangun gerai, lalu kemudian gerainya sudah selesai, secara hukum kelembagaannya sudah selesai, tetapi yang paling penting dan paling mendasar adalah operasionalisasi dari koperasi itu sendiri,” tegas Anggia.

Untuk menghidupkan operasional tersebut, Komisi VI mendorong KDKMP memanfaatkan kapasitas pembiayaan dan jaringan tiga BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian (Persero).

Dalam pertemuan tersebut, BRI menyampaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendekati Rp2 triliun per bulan.

Sementara PNM menyalurkan pembiayaan ultramikro melalui Mekaar sekitar Rp140–Rp141 miliar per bulan.

Di sisi lain, jaringan Pegadaian yang telah menjangkau tingkat kecamatan dinilai dapat diperkuat sebagai mitra keagenan sekaligus pintu masuk inklusi keuangan masyarakat desa.

Anggia menjelaskan, potensi tersebut perlu disambungkan dengan kebutuhan usaha KDKMP melalui pembentukan hub pasokan komoditas di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Dengan skema itu, UMKM lokal dan nasabah BRI dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan gerai KDKMP, sementara nasabah Mekaar dan agen Pegadaian turut menggerakkan transaksi di tingkat masyarakat.

Menurutnya, pola tersebut dapat membuat perputaran pembiayaan BUMN tidak berhenti pada penerima kredit, tetapi bergerak ke rantai usaha yang lebih luas dan memberikan manfaat langsung kepada pelaku ekonomi kecil.

Skema ini sekaligus diarahkan untuk memperluas pemerataan kepemilikan dan pendapatan.

Komisi VI tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya memperbesar keuntungan kelompok usaha yang sudah mapan, tetapi membuka peluang bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatannya.

“Bukan orang kaya yang lama kemudian terus tambah kaya. Tetapi dari keterkaitan atau dari linkage dari KDKMP dengan BRI, dengan masyarakat usaha UMKM atau bahkan yang Mekaar, misalnya nasabah Mekar itu bisa nambah income-nya,” tutupnya Anggia

The post Koperasi Desa Merah Putih Harus Jadi Sumber Pendapatan Baru, Ini Skema yang Didorong DPR appeared first on seketika.com.

Dalam Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) terkait Penegasan Batas Desa bersama pemerintah daerah (Pemda) tahun 2025, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa penyelesaian batas desa di Indonesia saat ini baru mencapai 14,4 persen. Acara tersebut berlangsung di Jakarta pada Jumat (21/11/2025).

Kegiatan ini melibatkan Kemendagri dan perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah. Tomsi Tohir menjadi tokoh sentral yang mendorong Pemda untuk mempercepat penyelesaian batas desa.

Tomsi menjelaskan bahwa masalah batas desa berdampak langsung terhadap potensi konflik sosial.

“Batas desa ini sangat berpengaruh. Beberapa kali keributan sampai dengan kekerasan fisik perkelahian antardesa akibat dari batas desa ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa percepatan signifikan, capaian nasional penegasan batas desa hanya akan meningkat sekitar 6–7 persen dalam lima tahun ke depan, sehingga angka nasional baru menyentuh 21 persen.

“Jadi, kapan mau 100 persen?” tegas Tomsi.

The post Cegah Konflik, Kemendagri Dorong Tuntaskan Batas Desa appeared first on seketika.com.

Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Yayat Rohiman, dalam sambutannya menjelaskan bahwa SiRuhay merupakan langkah maju dalam mendukung transformasi digital di sektor pemberdayaan masyarakat.

“Sistem ini mempermudah koordinasi antara pemerintah desa, lembaga pemberdayaan, dan masyarakat,” ungkapnya.

Lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun desa dan menjadi penggerak utama dalam merumuskan program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Selain itu, SiRuhay juga menjadi wujud nyata dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan desa.

Yayat berharap, dengan adanya Sistem Informasi SiRuhay, data tentang potensi desa, program pemberdayaan, serta kebutuhan masyarakat desa dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien.

The post Pemkab Tangerang Luncurkan SiRuhay: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Desa appeared first on seketika.com.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa P2KTD akan terintegrasi dalam program nasional.

Hal ini memungkinkan desa-desa untuk menjadi ujung tombak dalam mempercepat peningkatan gizi.

Mendes PDT menekankan pentingnya mekanisme distribusi yang efisien dalam menyukseskan Program MBG, terutama untuk penyaluran makanan bergizi ke sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG,” ujar Yandri dalam acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD (28/10/2024).

Yandri menegaskan bahwa dukungan P2KTD bertujuan untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

The post Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kemdes PDT: Partisipasi Desa Melalui P2KTD appeared first on seketika.com.