Sebelumnya, KPK telah menetapkan AW selaku Gubernur Riau; MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; serta DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Selanjutnya, terhadap tersangka MJN, ditahan untuk 20 hari pertama sejak 13 April s.d. 2 Mei 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung ACLC (C1) KPK.

Konstruksi perkaranya bermula dari permintaan AW kepada sejumlah perangkat daerah di Pemprov Riau, yang terbagi dalam tiga tahap (Juni – November 2025).

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan keterlibatan MJN selaku ajudan Gubernur Riau, yang diduga berperan mengalirkan uang kepada AW.

Dimana, MJN mendistribusikan uang pada tahap I senilai Rp950 juta kepada AW dan kembali menyalurkan uang tahap II sebesar Rp450 juta.

Sementara di tahap III, terjadi pengumpulan sebesar Rp750 juta dari perangkat daerah, yang selanjutnya diamankan sebagai bagian dari barang bukti oleh Tim KPK dalam tahap kegiatan penyelidikan tertutup pada 3 November 2025 lalu.

Atas perbuatannya, MJN disangkakan telah melakukan perbuatan TPK sebagaimana dimaksud telah melanggar Pasal 12 huruf e dan /atau Pasal 12 huruf f dan /atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersama-sama AW, MAS, serta DAN.

The post KPK Bongkar Aliran Dana di Pemprov Riau: Ajudan Gubernur Jadi Tersangka, Uang Miliaran Mengalir ke Pucuk Pimpinan appeared first on seketika.com.

KPK kemudian menetapkan GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan YOG selaku ADC atau ajudan Bupati, sebagai tersangka. Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 11 s.d. 30 April 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula pada tahun 2025-2026, GSW melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung dan meminta para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Surat yang sengaja tidak dicantumkan tanggal ini diduga digunakan oleh GSW sebagai sarana untuk mengendalikan dan “menekan” para pejabat agar dapat “tegak lurus” kepada Bupati.

Kemudian, GSW melalui ajudannya, YOG, meminta uang kepada para kepala OPD dan pejabat lainnya dengan total sekitar Rp5 miliar dari 16 OPD, dengan nominal bervariasi antara Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

GSW juga turut melakukan pergeseran anggaran pada OPD dan meminta “jatah” hingga 50% dari nilai anggaran.

Dari permintaan tersebut, sekitar Rp2,7 miliar telah terkumpul dan diterima GSW. Kemudian, dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi serta pemberian THR kepada sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Tulungagung.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK selanjutnya mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diterima oleh GSW.

The post Bupati Tulungagung Ditangkap KPK, Diduga Peras Pejabat dan Penerimaan Lainnya appeared first on seketika.com.

Adapun imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

SE tersebut diterbitkan sebagai langkah menguatkan integritas aparatur negara menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Tradisi saling memberi di momentum hari raya tidak boleh dimanfaatkan sebagai gratifikasi. Terlebih bertujuan memengaruhi independensi aparatur negara dalam bertugas dan wewenangnya,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPK mencatat sebanyak 32 pelaporan gratifikasi senilai Rp13,6 juta, masuk dalam kategori jelang Hari Raya. Dimana sebanyak 14 atau sekitar 43,75 persen laporan masih dalam proses telaah dan validasi KPK.

“Sedangkan ada 12 laporan lainnya atau sekitar 37,5 persen telah disalurkan sebagai bentuk bantuan sosial,” tambah Budi.

Lebih jauh, Budi menegaskan kembali agar setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendali gratifikasi terkait Hari Raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Selain itu, dirinya mengingatkan agar PN maupun ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

“Permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik individu maupun institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama PN dapat berimplikasi tindak pidana korupsi,” pungkas Budi.

The post KPK Peringatkan ASN dan Pejabat: Minta atau Terima THR Bisa Berujung Korupsi appeared first on seketika.com.

KPK kemudian menetapkan AUL selaku Bupati periode 2025-2030 dan SAD selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, sebagai tersangka. Selanjutnya, para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 14 Maret s.d. 2 April 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkaranya bermula dari permintaan AUL untuk mengumpulkan uang kebutuhan THR pihak-pihak eksternal, yaitu Forkopimda.

Selanjutnya, AUL menginstruksikan SAD untuk mengumpulkan uang tersebut dari sejumlah perangkat daerah.

SAD kemudian meminta Asisten Daerah (Asda) I, II, dan III untuk memenuhi permintaan tersebut dengan membuat “target setoran” mencapai Rp750 juta.

Jika perangkat daerah tidak melakukan penyetoran, SAD melalui para Asda akan melakukan penagihan dengan dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap dengan tenggat waktu pada tanggal 13 Maret 2026.

Pada tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, uang setoran telah terkumpul sebanyak Rp610 juta.

The post OTT KPK di Cilacap: Bupati dan Sekda Jadi Tersangka, Uang “Setoran THR” Rp610 Juta Disita appeared first on seketika.com.

Menag di awal menjelaskan bahwa sudah beberapa kali datang ke KPK. Menag bahkan pernah menyerahkan pemberian dari seseorang yang dia duga waktu itu terkait penyelenggaraan haji. Menag juga beberapa kali berkonsultasi ke KPK.

“Kali ini kita datang lagi untuk menyampaikan terkait kemarin kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, menggunakan pesawat khusus. Saya datang ke sini untuk menyampaikkan hal itu,” ujar Menag di kantor KPK, Jakarta, Senin (23/2/2026)

Menag bersyukur pertemuannya dengan KPK berjalan lancar. Menag juga memberikan apresiasi kepada KPK yang memberi ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan.

Menag bertekad dirinya dapat menjadi contoh bagi para pegawai di Kementerian Agama maupun para penyelenggara negara, dalam pencegahan gratifikasi dan pemberantasan korupsi.

“Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi temen-temen lain. Mari kita mencoba untuk mendukung seluruh gagasan yang telah kita sosilaisasikan, terutama dari KPK. Mari kita menjadi penyelenggara yang baik,” ajak Menag.

“Laporkan apapun yang mungkin syubhat buat kita. Laporkan apa adanya. Kita jangan khawatir. Mudah-mudahan hal (pelaporan) ini adalah contoh yang baik untuk siapapun juga yang sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.

The post Datangi KPK, Menag Nasaruddin Umar Buka Suara soal Pesawat Jet ke Sulsel: Ini Penjelasannya appeared first on seketika.com.

Perubahan tersebut mencakup penyesuaian batas nilai kewajaran gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, mekanisme penandatanganan surat keputusan gratifikasi, serta pengetatan batas waktu kelengkapan laporan.

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi diubah,” demikian bunyi Pasal 1 Perkom Nomor 1 Tahun 2026.

Dalam aturan terbaru, KPK menaikkan batas nilai wajar gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Perubahan tersebut antara lain:

• Hadiah pernikahan, upacara adat, dan keagamaan
  Sebelumnya dibatasi maksimal Rp1 juta per pemberi, kini naik menjadi Rp1,5 juta per pemberi.

• Pemberian sesama rekan kerja (non-uang)
  Batas sebelumnya Rp200 ribu per pemberi dengan total maksimal Rp1 juta per tahun. Dalam Perkom terbaru, nilainya menjadi Rp500 ribu per pemberi dengan total maksimal Rp1,5 juta per tahun.

• Pemberian dalam rangka pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun
  Ketentuan batas nilai Rp300 ribu per pemberi yang sebelumnya berlaku kini dihapuskan.

The post KPK Ubah Aturan Gratifikasi, Batas Nilai Wajar Naik hingga Rp1,5 Juta appeared first on seketika.com.

Kelima tersangka terdiri dari pengusaha yang terlibat proyek di Situbondo:

• Roespandi dari CV Ronggo
• Adit Ardian dari CV Karunia
• Tjahjono Gunawan dari CV Citra Bangun Persada
• Muhammad Amran Said Ali dari PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari
• As’al Fany Balda dari PT Badja Karya Nusantara

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan, penahanan dilakukan mulai 4 November hingga 25 November 2025 di Rutan Cabang KPK selama 20 hari pertama.

KPK menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka sebagai pemberi suap.

“Kami kemudian kembali menetapkan dan menahan lima tersangka selaku pihak pemberi,” ujar Asep Guntur, Senin (10/11/2025).

The post KPK Tangkap 5 Pengusaha Kasus Suap Mantan Bupati Situbondo Rp4,2 Miliar appeared first on seketika.com.

Ketua Mahkamah Agung, H. Sunarto, menyampaikan bahwa 16 orang dari 63 hakim yang diusulkan telah mendapatkan sanksi disiplin sesuai rekomendasi Komisi Yudisial. Sementara itu, 9 hakim lainnya telah terlebih dahulu disanksi oleh Mahkamah Agung.

Sebanyak 38 hakim lainnya terkait dengan materi pengaduan yang berhubungan dengan teknis yudisial, yang penanganannya diambil alih oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebagian pengaduan terkait teknis yudisial menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dan kami telah menangani hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar H. Sunarto dalam keterangan tertulis pada Senin (30/12/2024).

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan integritas di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara lebih luas.

Pada tahun 2024, sebanyak 27 satuan kerja di lingkungan peradilan ditunjuk untuk mengimplementasikan SMAP. Namun, hanya 16 pengadilan yang berhasil memenuhi persyaratan dan mendapatkan sertifikat

The post Mahkamah Agung Indonesia Jatuhkan 206 Sanksi Disiplin pada Hakim dan Aparatur Peradilan 2024 appeared first on seketika.com.

Tim Penyidik mengungkapkan bahwa Sdr. MW, sebelumnya telah diperiksa secara intensif oleh Tim Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-54/F.2/Fd.2/19/2024 tanggal 4 Oktober 2024, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum dengan Terdakwa Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kronologi perbuatan yang melibatkan Tersangka MW adalah sebagai berikut:

Penghubungan dengan Tersangka LR, Pada awalnya, Tersangka MW menghubungi Tersangka LR untuk meminta agar LR bersedia menjadi penasihat hukum bagi Terdakwa Ronald Tannur.

Pertemuan di Cafe Excelso Surabaya (5 Oktober 2023), pada 5 Oktober 2023, Tersangka LR bertemu dengan MW di Cafe Excelso MERR Surabaya untuk membahas perkara yang dihadapi oleh Ronald Tannur.

The post Kejaksaan Agung Tetapkan Ibu Ronald Tannur Sebagai Tersangka Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya appeared first on seketika.com.

Menurut keterangan tertulis yang diterima oleh Seketika.com pada Jumat, 5 Juli 2024, KPK telah menahan tersangka IJ untuk 20 hari pertama, mulai 4 Juli 2024 hingga 23 Juli 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang berawal dari operasi tangkap tangan KPK terhadap AGK.

AGK diduga menerima uang dan/atau barang terkait pengadaan barang/jasa, pengurusan perizinan, dan pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam konstruksi perkara, IJ diduga memberikan uang kepada AGK melalui beberapa transaksi rekening melalui RA atas perintah AGK.

Total nilai transaksi mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Uang tersebut diberikan dalam rangka pengisian jabatan Kadisdik Provinsi Maluku Utara, dengan rincian Rp210 juta sebelum IJ dilantik dan Rp1,02 miliar setelah IJ menjabat sebagai Kadisdik.

The post KPK Tetapkan Kadisdik Maluku Utara sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Gratifikasi appeared first on seketika.com.