Kemudian terhadap Tersangka IAA alias GA, KPK melakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 17 Maret s.d. 5 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam konstruksi perkaranya, IAA diduga mengatur uang percepatan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atas diskresi kuota ibadah haji Indonesia tahun 2023.

Adapun fee percepatan tersebut mencapai USD 5.000 USD atau sekira Rp84,4 juta per jamaah. Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif, IAA bersama-sama YCQ diduga menerima aliran fee percepatan dimaksud.

Sementara itu, terkait pembagian kuota ibadah haji tahun 2024, setelah Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 terjadi pembagian kuota haji menjadi 50% kuota haji reguler (10.000) dan 50% kuota haji khusus (10.000).

Pembagian tersebut tidak sesuai ketentuan, dimana seharusnya 92% kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Dalam proses pembagian kuota juga ditemukan fakta bahwa IAA diduga mengarahkan agar melakukan pengumpulan fee percepatan dan menunjuk orang sebagai koordinator dari para Asosiasi PIHK.

Adapun, fee percepatan disepakati sebesar USD 2.000 atau sekitar Rp33,8 juta per jemaah.

IAA juga memerintahkan MAS selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, & Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama, untuk meminta adanya pembayaran fee sebesar Rp42,2 juta per jamah untuk mendapatkan kuota T0 haji khusus.

The post Skandal Kuota Haji! Stafsus Menteri Agama Ditahan KPK, Dugaan Fee Jemaah Capai Ratusan Juta appeared first on seketika.com.

KPK kemudian melakukan penahanan terhadap Tersangka YCQ untuk 20 hari pertama sejak 12 s.d. 31 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adapun konstruksi perkara ini bermula dari adanya pergeseran kuota ibadah haji Indonesia untuk tahun 2023-2024, yang dilakukan YCQ di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Dimana pada tahun 2023, Indonesia mendapat tambahan kuota haji reguler dari Arab Saudi sebanyak 8.000 kuota.

Namun demikian, atas usulan HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), YCQ mengubah komposisi kuota haji menjadi 7.360 untuk reguler dan 640 untuk haji khusus.

Dalam prosesnya ditemukan adanya aliran fee percepatan atas kuota haji khusus tersebut senilai USD 5.000 atau sekira Rp84,4 juta per jamaah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa RFA selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama, memberikan jatah fee percepatan tersebut kepada YCQ, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama.

Sementara itu, terkait pembagian kuota ibadah haji tahun 2024, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000.

The post Eks Menteri Agama Ditahan KPK, Skandal Kuota Haji 2023–2024 Diduga Rugikan Negara Rp622 Miliar appeared first on seketika.com.