Wakil Ketua KY Desmihardi menegaskan, KY mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPK sekaligus menyayangkan dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat peradilan.

Menurutnya, perbuatan tersebut mencederai kehormatan dan keluhuran martabat hakim sebagai penjaga keadilan.

“KY mendukung langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum dugaan kasus transaksional dalam penanganan perkara. Tindakan seperti ini sangat disesalkan karena mencederai kehormatan seorang hakim,” ujar Desmihardi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, KY dan Mahkamah Agung (MA) memiliki visi yang sama dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas.

Ketua MA, Prof. Sunarto, disebut telah menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan layanan, termasuk praktik transaksional di lingkungan peradilan.

KY, lanjutnya, akan terus bersinergi dengan MA dalam upaya pembenahan internal dan penguatan pengawasan terhadap hakim serta aparatur peradilan di seluruh Indonesia.

The post KY Dukung OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok, Tegaskan Zero Tolerance Praktik Transaksional appeared first on seketika.com.

Ketua Mahkamah Agung, H. Sunarto, menyampaikan bahwa 16 orang dari 63 hakim yang diusulkan telah mendapatkan sanksi disiplin sesuai rekomendasi Komisi Yudisial. Sementara itu, 9 hakim lainnya telah terlebih dahulu disanksi oleh Mahkamah Agung.

Sebanyak 38 hakim lainnya terkait dengan materi pengaduan yang berhubungan dengan teknis yudisial, yang penanganannya diambil alih oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebagian pengaduan terkait teknis yudisial menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dan kami telah menangani hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar H. Sunarto dalam keterangan tertulis pada Senin (30/12/2024).

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan integritas di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara lebih luas.

Pada tahun 2024, sebanyak 27 satuan kerja di lingkungan peradilan ditunjuk untuk mengimplementasikan SMAP. Namun, hanya 16 pengadilan yang berhasil memenuhi persyaratan dan mendapatkan sertifikat

The post Mahkamah Agung Indonesia Jatuhkan 206 Sanksi Disiplin pada Hakim dan Aparatur Peradilan 2024 appeared first on seketika.com.

Penangkapan ini dilakukan karena diduga keempatnya terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tannur.

“Kami menemukan indikasi kuat bahwa pembebasan Ronald Tannur disebabkan oleh penerimaan suap oleh ketiga oknum hakim,” ungkap Abdul Qohar, Dirdik Jampidsus, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (24/10/2024).

Saat penggeledahan, Tim Penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan total Rp1.190.000.000, USD 451.700, dan SGD 717.043, serta catatan transaksi di kediaman LR.

Di apartemen LR di Tower Palem Apartemen Eksekutif Menteng, Jakarta Pusat, ditemukan uang tunai dalam berbagai pecahan, yang jika dikonversikan diperkirakan mencapai Rp2.126.000.000.

The post Kejagung Tangkap Tiga Hakim dan Satu Pengacara Terkait Suap 2 M lebih appeared first on seketika.com.

“Dengan adanya pengawasan dari KY, diharapkan hakim dapat menghasilkan putusan yang memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pencari keadilan,”

Seketika.com, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) mengajak generasi muda untuk menanamkan integritas sejak dini, karena keberadaan hakim dan aparat penegak hukum yang berintegritas diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan adil.

“Tugas seorang hakim sangat berat. Sebagai profesi yang mulia, hakim dianggap sebagai ‘Wakil Tuhan’. Putusan hakim harus mencantumkan prinsip ‘demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Artinya, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, dirinya sendiri, atau pencari keadilan, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi mereka yang bercita-cita menjadi hakim, penting untuk menanamkan nilai integritas sejak dini,” ajak Pranata Humas Ahli Muda, Festy Rahma Hidayati, kepada ratusan siswa SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang, di Auditorium KY, pada hari Senin, 26 Februari 2024.

Festy menjelaskan bahwa sebutan “Wakil Tuhan” mengisyaratkan kedudukan yang terhormat bagi seorang hakim dibandingkan dengan profesi atau jabatan lainnya.

Oleh karena itu, KY berperan dalam menjaga dan menegakkan kemuliaan serta integritas hakim, dengan harapan agar visi peradilan bersih yang diusung oleh KY dapat terwujud.

“Peradilan bersih adalah peradilan di mana hakim menghasilkan putusan yang adil dan bebas dari korupsi,” tambahnya.

Festy menambahkan bahwa semangat pembentukan KY muncul karena keprihatinan akan kondisi peradilan yang belum mampu memenuhi harapan publik akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 24 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, KY resmi dibentuk dengan dua wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim.

The post Menanamkan Integritas ke Generasi Muda, Peran Komisi Yudisial dalam Membentuk Generasi Hakim yang Bersih appeared first on seketika.com.