Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, pengungkapan perkara bermula dari laporan seorang pelapor berinisial AC yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan identitas pada akta autentik berupa KTP atas nama CVT dengan status perkawinan “belum kawin”.

Padahal, saat dilaporkan, CVT diketahui masih terikat perkawinan dengan pelapor, AC.

“Setelah menerima laporan tersebut, penyidik langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mendalami keterangan pelapor serta memeriksa 13 saksi dari Dukcapil Surabaya, Balikpapan, dan Alor, satu saksi rekan tersangka, serta tiga saksi ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli Kemendagri, dan ahli digital forensik. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan bahwa perkara ini telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dipersangkakan,” ujar Nurul Azizah.

Ia menambahkan, tersangka diduga meminta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah status perkawinannya dari “kawin” menjadi “belum kawin”, sehingga seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Penggunaan keterangan palsu tersebut berpotensi menimbulkan kerugian. Pelapor merasa dirugikan secara psikis bersama anak-anaknya, berpotensi menghilangkan hak-hak keperdataan anak, menghambat karier pelapor, serta mencemarkan nama baik,” jelasnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen berdasarkan beberapa penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Kalabahi Alor NTT, dan Pengadilan Negeri Balikpapan.

The post Bareskrim Polri Tahan Tersangka Dugaan Pemalsuan Status Perkawinan di KTP appeared first on seketika.com.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, penerapan KUHP dan KUHAP baru tersebut dilakukan secara menyeluruh di seluruh jajaran Polri sebagai pedoman utama dalam penegakan hukum.

Menurut Trunoyudo, seluruh fungsi kepolisian telah menyesuaikan mekanisme kerja dan prosedur hukum, mulai dari Reserse Kriminal (Reskrim), Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam), Korps Lalu Lintas (Korlantas), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor), hingga Detasemen Khusus 88 Antiteror.

“Per jam 00.01 hari ini, Jumat 2 Januari 2026, seluruh petugas pengemban fungsi penegakan hukum Polri telah mempedomani dan mengimplementasikan KUHP dan KUHAP yang baru,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyiapkan panduan teknis dan pedoman pelaksanaan sebagai acuan bagi penyidik dalam menjalankan proses penegakan hukum sesuai aturan baru.

The post Polri Resmi Berlakukan KUHP dan KUHAP Baru appeared first on seketika.com.

Permohonan yang terdaftar dengan nomor perkara 143/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Muhammad Amir Rahayaan dan dua rekannya.

Menurut siaran pers MK pada Selasa (15/10/2024), Para Pemohon menilai bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 UU No. 1 Tahun 2023 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Pasal 218 ayat (1) menetapkan bahwa individu yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum dapat dikenakan pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda.

Ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penghinaan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai pembelaan diri.

Sementara itu, Pasal 219 mengatur hukuman pidana hingga 4 tahun 6 bulan bagi mereka yang menyebarluaskan tulisan atau gambar yang menghina Presiden atau Wakil Presiden melalui media informasi.

The post MK Uji UU No. 1 Tahun 2023: Kontroversi Pasal Penghinaan Presiden appeared first on seketika.com.