Akmal menyatakan, masyarakat perlu waspada terhadap segala bentuk permintaan pembayaran yang diklaim sebagai syarat aktivasi, pendaftaran, perubahan data, maupun layanan administrasi kepesertaan lainnya.

“Kami tegaskan, seluruh pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis 100 persen. Jika ada pihak yang meminta pembayaran atas nama BPJS Kesehatan, itu bukan prosedur resmi dan harus segera dilaporkan,” ujar Akmal dalam keterangan tertulis pada Jumat (17/04).

Ia menekankan bahwa seluruh layanan kepesertaan, mulai dari pendaftaran menjadi peserta Program JKN, proses aktivasi, perubahan data, hingga layanan administrasi lainnya, diberikan tanpa biaya.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melayani atau melakukan pembayaran kepada pihak mana pun yang mengklaim dapat membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan imbalan tertentu.

BPJS Kesehatan juga mengimbau masyarakat agar menggunakan hanya kanal resmi dalam mengakses layanan, baik melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, kanal layanan digital resmi seperti Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165 maupun media komunikasi resmi yang dikelola BPJS Kesehatan, termasuk media sosial resminya.

Selain itu, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk aktif berperan dengan melaporkan setiap indikasi pungutan liar atau permintaan pembayaran tidak sah, disertai bukti pendukung seperti tangkapan layar percakapan, bukti transaksi, atau dokumentasi lainnya.

Laporan dapat disampaikan melalui kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat, kanal pengaduan resmi, email layanan pengaduan, maupun akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.

The post Waspada Modus Penipuan! BPJS Kesehatan Tegaskan Semua Layanan Gratis 100%, Jangan Sampai Tertipu appeared first on seketika.com.

Selain dikenal sebagai klinisi berpengalaman, Prihati juga merupakan purnawirawan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen).

Dalam perjalanan akademiknya, Prihati menempuh pendidikan dokter di Universitas Sebelas Maret. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister kedokteran di Universitas Airlangga, serta meraih gelar Magister Manajemen Rumah Sakit untuk memperkuat kompetensi tata kelola layanan kesehatan.

Tak berhenti di sana, ia juga menyelesaikan pendidikan doktor di bidang hukum kesehatan guna memperdalam aspek regulasi dan kebijakan sistem kesehatan nasional.

Keahlian klinisnya difokuskan pada kardiologi intervensi, khususnya tindakan koroner.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati mengemban sejumlah posisi strategis, di antaranya:

• Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan Republik Indonesia

• Direktur Pengawasan Medik Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto

• Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto

• Kepala Departemen Jantung dan Kepala Departemen Penyakit Dalam Rumah Sakit Angkatan Darat Dustira

The post Sosok di Balik Transformasi JKN: Profil Prihati Pujowaskito, Dokter Jantung yang Kini Pimpin BPJS Kesehatan appeared first on seketika.com.

Sebab itu, memperbaiki ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas utama.

Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPS, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam rapat tersebut, jelasnya, DPR dan pemerintah menyepakati layanan kesehatan peserta PBI tetap berjalan selama tiga bulan ke depan dan iurannya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Selama proses tersebut berjalan, ia mendesak pembenahan data kepesertaan secara menyeluruh.

Dasco, secara lugas, menekankan kesepakatan ini diambil sebagai bentuk nyata kehadiran negara agar masyarakat miskin dan rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat persoalan administratif.

“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” ujar Dasco.

Lebih lanjut, ungkapnya, DPR dan pemerintah juga akan menugaskan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan serta pemutakhiran data desil dengan menggunakan data pembanding terbaru.

The post DPR Pastikan PBI BPJS Kesehatan Aktif, Layanan Warga Miskin Dijamin 3 Bulan appeared first on seketika.com.

Menanggapi polemik tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa penetapan maupun penonaktifan peserta PBI JK bukan kewenangan BPJS Kesehatan, melainkan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Perlu dipahami bahwa peserta PBI JK ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Penyesuaian ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai 1 Februari 2026,” ujar Ghufron dalam keterangannya yang dikutip InfoPublik, Jumat (6/2/2026).

Ghufron menjelaskan, pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan iuran JKN benar-benar tepat sasaran, yakni diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Dinamika kondisi sosial dan ekonomi di lapangan membuat proses pemutakhiran data menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

“Peserta yang dinonaktifkan akan digantikan dengan peserta baru, sehingga jumlah total peserta PBI JK secara nasional tetap sama,” jelasnya.

Meski status kepesertaan dinonaktifkan, Ghufron meminta masyarakat tidak panik. Pasalnya, terdapat mekanisme pengaktifan kembali bagi peserta yang masih memenuhi syarat.

The post Status JKN PBI Tiba-Tiba Nonaktif, Ini Penjelasan Resmi BPJS Kesehatan dan Cara Mengaktifkannya Kembali appeared first on seketika.com.

​Andra Soni menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan merupakan salah satu unsur pendukung utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya akses kesehatan yang adil dan setara bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

​”Kinerja kepala daerah salah satunya diukur dari kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan,” ujar Andra.

​Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berkomitmen meningkatkan kualitas serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan. Keberadaan BPJS Kesehatan dinilai krusial dalam mewujudkan target tersebut.

​”Cakupan kepesertaan harus terus diperluas agar seluruh rakyat Banten mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan setara,” tambahnya.

​Andra mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 130 rumah sakit serta berbagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Provinsi Banten.

The post Banten Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama dari BPJS Kesehatan appeared first on seketika.com.

Berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan dan pedoman JKN, terdapat lima jenis operasi yang tidak masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS.

Peserta diimbau memahami batasan ini agar tidak mengalami kendala biaya saat menjalani pengobatan.

5 Jenis Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

1. Operasi Akibat Kecelakaan
   
   Operasi yang dilakukan akibat kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Pembiayaan kasus ini menjadi kewenangan lembaga lain, seperti Jasa Raharja atau BPJS Ketenagakerjaan, sesuai jenis kecelakaannya.
   
2. Operasi Kosmetik atau Estetika
   
   Tindakan bedah yang bertujuan mempercantik penampilan, seperti operasi hidung atau sedot lemak, tidak dibiayai BPJS karena tidak berkaitan langsung dengan fungsi kesehatan atau keselamatan nyawa.
   
3. Operasi Akibat Melukai Diri Sendiri
   
   Cedera yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pribadi, termasuk upaya melukai diri sendiri, tidak termasuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan. Kasus ini menjadi salah satu yang paling sering menimbulkan klaim ditolak.
   
4. Operasi di Rumah Sakit Luar Negeri
   
   BPJS Kesehatan hanya berlaku di fasilitas kesehatan dalam negeri yang telah bekerja sama. Operasi yang dilakukan di luar negeri secara otomatis tidak dapat diklaim.
   
5. Operasi yang Tidak Sesuai Prosedur BPJS
   
   Pasien yang tidak mengikuti alur rujukan, misalnya langsung ke rumah sakit tanpa rujukan dari faskes tingkat pertama, berisiko tidak mendapatkan penjaminan biaya operasi.

The post Ternyata BPJS Kesehatan Tidak Menanggung 5 Jenis Operasi Ini, Nomor 3 Paling Sering Terjadi appeared first on seketika.com.

Muhaimin menjelaskan, keberadaan JKN memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanpa dibayangi risiko biaya pengobatan yang tinggi.

Menurutnya, capaian UHC Indonesia di berbagai kabupaten dan kota terbukti berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Sistem JKN yang kita miliki merupakan salah satu jaminan sosial terbesar di dunia. Cakupan JKN di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata UHC global yang hanya 60–70 persen,” ujar Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin mengungkapkan bahwa sejak awal implementasinya, Program JKN terbukti efektif sebagai instrumen perlindungan sosial.

JKN dinilai mampu mencegah jutaan keluarga jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan serta menurunkan lebih dari 70 persen beban pengeluaran kesehatan masyarakat.

The post Muhaimin Tegaskan UHC JKN Bukan Bantuan, Tapi Investasi Masa Depan Bangsa appeared first on seketika.com.

“langkah ini tidak akan memberatkan masyarakat dan bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.”

Seketika.com, Jakarta – Masyarakat yang akan membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) kini harus memiliki BPJS Kesehatan atau terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif. Aturan baru ini akan diuji coba pada 1 Juli hingga 30 September 2024 di tujuh wilayah Indonesia.

AKBP Faisal Andri Pratomo, Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri, menyatakan bahwa peraturan ini akan diuji coba di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Akan dilakukan uji coba implementasi mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di tujuh wilayah kepolisian daerah, yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar AKBP Faisal di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2024).

Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam BPJS Kesehatan.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak akan memberatkan masyarakat dan bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, memastikan bahwa implementasi aturan ini tidak akan memberatkan masyarakat.

The post Wajib BPJS Kesehatan untuk Membuat SIM Mulai Juli 2024 appeared first on seketika.com.