“Tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujar Liliek.

Pengucapan sumpah Liliek sebagai hakim konstitusi dilakukan untuk menggantikan Anwar Usman yang telah mengakhiri masa tugasnya.

Liliek pun menyampaikan bahwa amanah tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar baginya.

Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan.

Menurutnya, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia, itu yang terutama. Tentu sifat kenegarawanan, itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Liliek juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia,” ucapnya.

The post Hakim Baru MK Liliek Prisbawono Bikin Pernyataan Tegas Usai Disumpah Presiden Prabowo appeared first on seketika.com.

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Selanjutnya, Adies Kadir mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Adies Kadir mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Adies Kadir menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi.

Untuk diketahui, Adies Kadir telah ditetapkan menjadi hakim konstitusi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (27/1/2026) lalu. Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

(BPMI Setpres)

The post Presiden Prabowo Lantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi appeared first on seketika.com.

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Muhammad Anugrah Firmansyah, warga negara Indonesia. Ia menggugat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Pemohon menilai ketentuan tersebut menimbulkan persoalan bagi pasangan beda agama, khususnya dalam aspek pencatatan perkawinan oleh negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa dalil pemohon tidak memiliki dasar konstitusional yang cukup kuat untuk mengubah ketentuan yang telah berlaku selama ini.

“Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya,” kata Ridwan.

The post MK Tegas Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Negara Tak Campur Urusan Sah atau Tidak Perkawinan appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof Susi dalam Media Gathering Komisi Yudisial (KY) bertema “Refleksi Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim” di HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit, Bandung, Jumat (14/11/2025).

Prof Susi menegaskan bahwa progresivitas putusan MK saat ini harus dijaga sebagai standar baru lembaga peradilan konstitusi.

“Putusan progresif merupakan harapan publik. Jika konsistensi ini hilang, MK akan kembali dikritik,” ujarnya.

Menurutnya, putusan-putusan progresif MK bukan hanya menjawab kebutuhan hukum yang berkembang, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperbaiki relasi MK dengan masyarakat yang sempat terganggu.

Prof Susi menilai peningkatan kualitas putusan MK tidak cukup hanya bergantung pada hakim konstitusi.

The post Prof Susi Guru Besar Unpad: Putusan Progresif MK Jadi Penentu Selamatkan Kepercayaan Publik appeared first on seketika.com.

Bima Arya mengungkapkan hal tersebut melalui keterangan resmi pada Rabu, 22 Januari 2025, dan menegaskan bahwa pelantikan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 164B yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Bima juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik para kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelantikan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan dalam tiga gelombang atau termin. Gelombang pertama akan mencakup kepala daerah yang pemilihannya tidak bersengketa, sementara gelombang kedua untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya ditolak atau dibatalkan.

Gelombang ketiga akan mencakup kepala daerah yang hasil pemilihannya diterima oleh MK, yang kemudian akan melakukan pemungutan suara ulang atau Pilkada ulang.

The post 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024 Akan Dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 appeared first on seketika.com.

“Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari sengketa Pilkada 2024. Oleh karena itu, MK harus hati-hati dalam memutuskan, karena apapun putusannya harus diterima oleh para pihak yang bersengketa,” kata Ahmad Irawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12/2024).

Berdasarkan informasi yang tercatat di situs resmi MK, per Kamis (12/12/2024), terdapat 275 permohonan sengketa hasil Pilkada 2024.

Dalam daftar tersebut, tercatat 15 permohonan sengketa Pilgub, 213 permohonan sengketa Pilkada bupati, dan 47 permohonan sengketa Pilkada wali kota.

Ahmad Irawan mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan MK dalam menangani sengketa Pilkada 2024.

Ia mengungkapkan bahwa pengalaman panjang MK dalam menyelesaikan sengketa Pemilu akan membantu proses penanganan perselisihan Pilkada 2024 menjadi lebih baik dan efisien.

The post Mahkamah Konstitusi Terima 300 Gugatan Pilkada 2024, Ahmad Irawan Harap Sengketa Selesai appeared first on seketika.com.

Permohonan yang terdaftar dengan nomor perkara 143/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Muhammad Amir Rahayaan dan dua rekannya.

Menurut siaran pers MK pada Selasa (15/10/2024), Para Pemohon menilai bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 UU No. 1 Tahun 2023 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Pasal 218 ayat (1) menetapkan bahwa individu yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum dapat dikenakan pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda.

Ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penghinaan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai pembelaan diri.

Sementara itu, Pasal 219 mengatur hukuman pidana hingga 4 tahun 6 bulan bagi mereka yang menyebarluaskan tulisan atau gambar yang menghina Presiden atau Wakil Presiden melalui media informasi.

The post MK Uji UU No. 1 Tahun 2023: Kontroversi Pasal Penghinaan Presiden appeared first on seketika.com.

Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa ada upaya untuk mengubah aturan demi kepentingan politik keluarga presiden.

Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap indikasi bahwa lembaga-lembaga negara seperti MK dan DPR semakin terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Kondisi ini mencerminkan ketidakpercayaan yang semakin meluas terhadap integritas demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal pemilu yang seharusnya berlangsung adil dan bebas dari campur tangan politik yang berlebihan.

Politik Gentong Babi dan Polarisasi Pemilih

Dalam konteks politik gentong babi, Woo Chang Kang dalam penelitiannya “Presidential Pork Barrel Politics with Polarized Voters” mengeksplorasi bagaimana presiden di Amerika Serikat mengalokasikan dana federal untuk menarik dukungan di daerah-daerah tertentu, terutama yang dikuasai oposisi, selama masa kampanye pemilihan ulang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presiden cenderung memberikan lebih banyak dana kepada kabupaten yang tidak mendukung mereka dalam pemilu sebelumnya, terutama di negara bagian yang kompetitif.

The post Politik Gentong Babi dan Dinasti: Mengurai Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Menjelang 2024 appeared first on seketika.com.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang akrab disapa Afif, menegaskan bahwa putusan MK harus dipatuhi hingga tahap penetapan pasangan calon. “Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” ujar Afif.

Ia menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK tidak hanya berlaku saat pendaftaran calon tetapi juga sepanjang proses pemilihan.

Putusan MK yang dimaksud meliputi Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024: MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, harus dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan kepala daerah. Hal ini memastikan calon kepala daerah memenuhi syarat usia yang relevan pada saat penetapan.

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024: MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dengan membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

The post KPU RI Tegaskan Kepatuhan terhadap Putusan MK untuk Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

“Pada hari ini, 22 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB, setelah mengalami penundaan selama 30 menit, kami telah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, hari ini revisi undang-undang Pilkada batal dilaksanakan,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dengan tidak disahkannya RUU Pilkada, aturan yang akan berlaku untuk pendaftaran calon kepala daerah yang dijadwalkan pada Selasa, 27 Agustus 2024, akan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pilkada.

“”Kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan mahkamah konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora,” jelas Dasco, yang juga merupakan Politisi dari Fraksi Partai Gerindra.

Dasco menjelaskan bahwa proses revisi UU Pilkada tidak dilakukan secara mendadak. Proses revisi UU ini telah dimulai sejak Januari 2024 dan berlangsung secara perlahan.

The post Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Umumkan appeared first on seketika.com.