Executive Director ATSI Marwan O. Baasir mengatakan, skema kuota rollover pada dasarnya telah tersedia dan ditawarkan oleh sejumlah operator seluler.

Dengan adanya putusan MK, layanan tersebut dinilai akan semakin memperkuat perlindungan hak pelanggan dalam memanfaatkan sisa kuota internet.

“Dengan putusan tersebut, kuota rollover menjadi produk pilihan bagi masyarakat,” ujar Marwan kepada InfoPublik melalui pesan singkat, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, sebagian operator telah menyediakan produk kuota rollover sehingga pelanggan dapat memanfaatkan sisa kuota sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, implementasi putusan MK secara menyeluruh masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah.

ATSI menilai diperlukan petunjuk teknis dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar pelaksanaan putusan tersebut memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi.

“Saat ini produknya juga sudah tersedia. Namun atas putusan MK, kami masih menunggu petunjuk teknis dari Komdigi berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Marwan.

Ia menambahkan, regulasi turunan tersebut akan menjadi acuan bagi operator dalam menyesuaikan mekanisme layanan kepada pelanggan, termasuk aspek teknis maupun komersial.

Terkait dampaknya terhadap industri telekomunikasi, Marwan mengakui putusan MK berpotensi memengaruhi model bisnis operator seluler.

Menurut dia, penyesuaian kemungkinan dilakukan terutama pada skema tarif agar tetap sejalan dengan kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah. “Kita lihat nanti. Model bisnisnya harus disesuaikan terhadap tarif,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Dalam putusannya, MK menegaskan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan tetap dapat memanfaatkan sisa kuota internet yang telah dibayarkan, sebagai bagian dari perlindungan hak konsumen.

Pelaksanaan putusan tersebut selanjutnya akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah melalui regulasi yang disusun Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk mengenai mekanisme implementasi yang harus dipenuhi oleh operator telekomunikasi.

The post Kuota Rollover Jadi Sorotan, Operator Seluler Bersiap Sesuaikan Tarif Usai Putusan MK appeared first on seketika.com.

“Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2//2026).

Adapun putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 itu merupakan hasil permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pengujian tersebut diajukan oleh 4 orang mahasiswa.

Selaku mahasiswa, para pemohon menguji frasa ‘secara langsung dan demokratis’ dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi ‘Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis’.

Para pemohon menilai Pasal 1 angka 1 UU Pilkada merupakan norma yang dirumuskan secara kabur atau multitafsir, yang dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan desain demokrasi lokal tanpa melalui proses perubahan konstitusi dan pada akhirnya berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat.

Demi menjamin prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga, para pemohon menilai perlunya penegasan oleh MK terkait mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Dalam keterangannya, para pemohon mengajukan pengujian pasal itu dilatarbelakangi karena munculnya kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sempat berkembang beberapa waktu terakhir.

Sementara mengenai putusannya, MK menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah hingga saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku umum. Namun, tetap menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Terkait hal ini, Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MK sesuai aturan yang berlaku. “Selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada,” tegas Puan.

The post MK Putuskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung, Puan Tegaskan DPR Hormati Putusan appeared first on seketika.com.

“Tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujar Liliek.

Pengucapan sumpah Liliek sebagai hakim konstitusi dilakukan untuk menggantikan Anwar Usman yang telah mengakhiri masa tugasnya.

Liliek pun menyampaikan bahwa amanah tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar baginya.

Dalam menjalankan tugas barunya, Liliek menekankan visi untuk mengawal konstitusi dengan menjunjung tinggi sifat kenegarawanan.

Menurutnya, nilai tersebut menjadi panduan utama bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia, itu yang terutama. Tentu sifat kenegarawanan, itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Liliek juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia,” ucapnya.

The post Hakim Baru MK Liliek Prisbawono Bikin Pernyataan Tegas Usai Disumpah Presiden Prabowo appeared first on seketika.com.

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Selanjutnya, Adies Kadir mengucapkan sumpah sebagai Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Adies Kadir mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Adies Kadir menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi.

Untuk diketahui, Adies Kadir telah ditetapkan menjadi hakim konstitusi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (27/1/2026) lalu. Adies Kadir menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

(BPMI Setpres)

The post Presiden Prabowo Lantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi appeared first on seketika.com.

Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh Muhammad Anugrah Firmansyah, warga negara Indonesia. Ia menggugat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Pemohon menilai ketentuan tersebut menimbulkan persoalan bagi pasangan beda agama, khususnya dalam aspek pencatatan perkawinan oleh negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa dalil pemohon tidak memiliki dasar konstitusional yang cukup kuat untuk mengubah ketentuan yang telah berlaku selama ini.

“Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya,” kata Ridwan.

The post MK Tegas Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Negara Tak Campur Urusan Sah atau Tidak Perkawinan appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof Susi dalam Media Gathering Komisi Yudisial (KY) bertema “Refleksi Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim” di HARRIS Hotel & Conventions Ciumbuleuit, Bandung, Jumat (14/11/2025).

Prof Susi menegaskan bahwa progresivitas putusan MK saat ini harus dijaga sebagai standar baru lembaga peradilan konstitusi.

“Putusan progresif merupakan harapan publik. Jika konsistensi ini hilang, MK akan kembali dikritik,” ujarnya.

Menurutnya, putusan-putusan progresif MK bukan hanya menjawab kebutuhan hukum yang berkembang, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperbaiki relasi MK dengan masyarakat yang sempat terganggu.

Prof Susi menilai peningkatan kualitas putusan MK tidak cukup hanya bergantung pada hakim konstitusi.

The post Prof Susi Guru Besar Unpad: Putusan Progresif MK Jadi Penentu Selamatkan Kepercayaan Publik appeared first on seketika.com.

Bima Arya mengungkapkan hal tersebut melalui keterangan resmi pada Rabu, 22 Januari 2025, dan menegaskan bahwa pelantikan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 164B yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Bima juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik para kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelantikan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan dalam tiga gelombang atau termin. Gelombang pertama akan mencakup kepala daerah yang pemilihannya tidak bersengketa, sementara gelombang kedua untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya ditolak atau dibatalkan.

Gelombang ketiga akan mencakup kepala daerah yang hasil pemilihannya diterima oleh MK, yang kemudian akan melakukan pemungutan suara ulang atau Pilkada ulang.

The post 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024 Akan Dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 appeared first on seketika.com.

“Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari sengketa Pilkada 2024. Oleh karena itu, MK harus hati-hati dalam memutuskan, karena apapun putusannya harus diterima oleh para pihak yang bersengketa,” kata Ahmad Irawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12/2024).

Berdasarkan informasi yang tercatat di situs resmi MK, per Kamis (12/12/2024), terdapat 275 permohonan sengketa hasil Pilkada 2024.

Dalam daftar tersebut, tercatat 15 permohonan sengketa Pilgub, 213 permohonan sengketa Pilkada bupati, dan 47 permohonan sengketa Pilkada wali kota.

Ahmad Irawan mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan MK dalam menangani sengketa Pilkada 2024.

Ia mengungkapkan bahwa pengalaman panjang MK dalam menyelesaikan sengketa Pemilu akan membantu proses penanganan perselisihan Pilkada 2024 menjadi lebih baik dan efisien.

The post Mahkamah Konstitusi Terima 300 Gugatan Pilkada 2024, Ahmad Irawan Harap Sengketa Selesai appeared first on seketika.com.

Permohonan yang terdaftar dengan nomor perkara 143/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Muhammad Amir Rahayaan dan dua rekannya.

Menurut siaran pers MK pada Selasa (15/10/2024), Para Pemohon menilai bahwa Pasal 218 dan Pasal 219 UU No. 1 Tahun 2023 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Pasal 218 ayat (1) menetapkan bahwa individu yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum dapat dikenakan pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda.

Ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penghinaan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai pembelaan diri.

Sementara itu, Pasal 219 mengatur hukuman pidana hingga 4 tahun 6 bulan bagi mereka yang menyebarluaskan tulisan atau gambar yang menghina Presiden atau Wakil Presiden melalui media informasi.

The post MK Uji UU No. 1 Tahun 2023: Kontroversi Pasal Penghinaan Presiden appeared first on seketika.com.

Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa ada upaya untuk mengubah aturan demi kepentingan politik keluarga presiden.

Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap indikasi bahwa lembaga-lembaga negara seperti MK dan DPR semakin terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.

Kondisi ini mencerminkan ketidakpercayaan yang semakin meluas terhadap integritas demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal pemilu yang seharusnya berlangsung adil dan bebas dari campur tangan politik yang berlebihan.

Politik Gentong Babi dan Polarisasi Pemilih

Dalam konteks politik gentong babi, Woo Chang Kang dalam penelitiannya “Presidential Pork Barrel Politics with Polarized Voters” mengeksplorasi bagaimana presiden di Amerika Serikat mengalokasikan dana federal untuk menarik dukungan di daerah-daerah tertentu, terutama yang dikuasai oposisi, selama masa kampanye pemilihan ulang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presiden cenderung memberikan lebih banyak dana kepada kabupaten yang tidak mendukung mereka dalam pemilu sebelumnya, terutama di negara bagian yang kompetitif.

The post Politik Gentong Babi dan Dinasti: Mengurai Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Menjelang 2024 appeared first on seketika.com.