“BCA Sekuritas Siap Gelontorkan Rp4,799 Triliun untuk Kuasai 18,57 Persen Saham FREN”

Seketika.com, BISNIS – Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengonfirmasi keefektifan penerbitan 171.458.978.293 saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV atau right issue PT Smartfren Telecom Tbk. Proses ini telah selesai pada tanggal 28 Maret 2024.

Berdasarkan informasi yang diambil dari prospketus FREN yang tersedia di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin(1/4/2024), FREN telah menetapkan harga pelaksanaan right issue sebesar Rp50 per lembar. Dengan penetapan harga ini, berpotensi meraup dana sebesar Rp8,572 triliun.

Sementara itu, dikutip dari Pasardana.id, ditengah proses ini, terdapat sorotan terhadap sikap beberapa Pemegang Saham Pengendali (PSP). Salah satunya adalah PT Global Nusa Data, yang merupakan pemegang 23,79 persen porsi saham FREN, telah menyatakan ketidakberminatannya untuk menebus right issue. Langkah serupa juga diambil oleh PT Wahana Inti Nusantara, pemegang 14,52 persen porsi saham FREN.

Di sisi lain, PT Bali Media Telekomunikasi, sebagai Pengendali dengan porsi saham 9,81 persen, telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan HMETD-nya.

Peran BCA Sekuritas juga menarik perhatian, karena mereka akan bertindak sebagai pembeli siaga dengan menampung sebanyak 95.990. 803.554 saham baru. Ini berarti bahwa Sekuritas yang merupakan bagian dari Grup Djarum ini akan menggelontorkan dana sebesar Rp4,799 triliun untuk menguasai 18,57 persen porsi saham FREN.

The post OJK Beri Peluang BCA Sekuritas Kuasai 18,57 Persen Saham FREN appeared first on seketika.com.

“Perang melawan konten negatif judi online ini, lanjutnya, akan terus dilakukan oleh Kementerian Kominfo”

Seketika.com, Aceh – Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait penyebaran konten judi online yang masih merajalela di berbagai platform digital. Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus aktif memantau serta mengambil langkah-langkah tegas, termasuk pemutusan akses, terhadap konten-konten negatif tersebut.

“Saat kita bicara di sini sekitar hampir 150 orang di Lantai 8 Gedung Kominfo lagi berperang melawan judi online. Bekerja  24 jam selama 7 hari dengan tiga shift. Kami tidak pernah putus asa, tiada kata lelah untuk melawan yang namanya judi online,” ungkapnya dalam diskusi bersama Wamenkominfo Nezar Patria mengenai Jurnalisme, Wirausaha Digital, dan Ekosistem Startup di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Jumat malam (29/03/2024).

Nezar Patria menjelaskan bahwa Tim AIS Kementerian Kominfo menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan web crawling untuk memantau dan menangani penyebaran konten negatif.

Langkah ini sesuai dengan mandat Kementerian Kominfo dalam menangani konten-konten negatif tersebut, yang sering kali diikuti dengan pemutusan akses atau takedown.

Nezar Patria memaparkan bahwa bila suatu saat mengunjungi Kantor Kominfo, anda akan melihat betapa efisiennya kami dalam melakukan crawling terhadap domain-domain judi online. Semuanya terdeteksi dan diambil tindakan oleh mesin yang dimiliki Kominfo.

Sejak Juli 2022 hingga Maret 2024, Kementerian Kominfo telah berhasil memutus akses terhadap lebih dari 1,5 juta konten judi online. Nezar Patria juga mengungkapkan bahwa pada Oktober 2023, Kementerian Kominfo telah memberikan peringatan kepada sebuah platform global untuk membersihkan sekitar 1,6 juta konten judi online.

Nezar Patria menambahkan bahwa Kementerian Kominfo juga berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi, serta bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mengejar dan mengungkap pelaku-pelaku judi online.

The post Nezar Patria: Langkah Tegas Mengatasi Judi Online appeared first on seketika.com.

“Nasabah juga diimbau untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.”

Seketika.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-84/D.03/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Persada Guna, mencabut izin usaha PT BPR Persada Guna yang beralamat di Jalan Raya Provinsi KM 15 Sumberwaru, Sumberanyar, Kec.Nguling, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.

Menindaklanjuti hal itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi BPR Persada Guna.

“LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar,” kata Sekretaris LPS Dimas Yuliharto di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Rekonsiliasi dan verifikasi tersebut akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha, yaitu paling lambat 4 April 2024. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Persada Guna dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak 4 Desember 2023.

LPS juga akan memastikan simpanan nasabah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah izin usaha BPR Persada Guna dicabut oleh OJK, LPS membentuk tim likuidasi untuk melaksanakan proses likuidasi BPR Persada Guna dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum.

The post LPS Proses Pembayaran Simpanan Nasabah BPR Persada Guna appeared first on seketika.com.