Melly menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pengelolaan hak cipta agar berjalan melalui satu pintu secara menyeluruh.

Menurutnya, penguatan regulasi LMK dan KMK menjadi krusial untuk memastikan tata kelola royalti dan perlindungan hak cipta lebih efektif.

“Yang perlu betul–betul dipikirkan adalah konsistensi regulasi terkait LMK dan KMK. Diperlukan kejelasan bahwa mekanisme itu dijalankan satu pintu secara total,” ujar Melly.

Selain isu tata kelola LMK dan KMK, Melly menyoroti bahwa pengaturan mengenai ruang digital, termasuk platform digital dan kecerdasan buatan (AI), masih bersifat fragmentaris dalam regulasi hak cipta yang berlaku saat ini.

Ia menilai perlu ada penguatan norma dalam RUU Hak Cipta agar dapat merespons perkembangan ekosistem digital yang mempengaruhi pola penciptaan maupun pemanfaatan karya.

The post RUU Hak Cipta: Melly Goeslaw Desak Aturan LMK–KMK Satu Pintu appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman dalam audiensi terbuka bersama pelaku industri musik Indonesia di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, pada Jumat (31/10/2025).

“Kalau ada yang bilang sistem tata kelola sekarang yang sedang diperbaiki akan merugikan industri, itu salah besar. Tidak ada niat pemerintah untuk mencampuri. Kewajiban pemerintah adalah melindungi semuanya,” ujar Supratman dalam keterangan resminya.

Menurut Supratman, permasalahan utama dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik selama ini bukan pada pelaku industri, melainkan pada ekosistem pengelolaannya.

Karena itu, perbaikan tata kelola menjadi hal mendesak agar tercipta transparansi dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Yang kami lakukan supaya LMK dan LMKN sebagai satu kesatuan ekosistem itu bisa saling mengawasi maka kami pisahkan siapa yang memungut royalti, siapa yang mendistribusi. Ini pasti akan terjadi check and balances di antara keduanya,” jelasnya.

The post Menkum Supratman Bongkar Sistem Baru Royalti Musik: Lebih Transparan, Tak Ada yang Dirugikan appeared first on seketika.com.

Aturan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum pembayaran royalti musik, khususnya atas pemanfaatan lagu di layanan publik bersifat komersial.

Pembayaran royalti tersebut dilakukan secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

“Musik sebagai bagian dari hasil kebudayaan masyarakat harus tetap dapat diakses publik, tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi para pencipta dan pelaku terkait. Hadirnya Permenkum ini menjadi fondasi hukum yang memperkuat ekosistem musik nasional,” ujar Once Mekel dalam keterangannya kepada Parlementaria, usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jumat (15/8/2025).

Once menegaskan pentingnya optimalisasi peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai pendistribusi royalti musik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mendorong penataan hubungan fungsional antara LMK dan LMKN sebagai badan pengelola royalti musik secara kolektif agar lebih terintegrasi.

The post Musisi Bukan Cuma Butuh Panggung, Tapi Juga Perlindungan! Once Mekel Tentang Permenkum Royalti appeared first on seketika.com.

“DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK-LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR RI, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Menurut Dasco, saat ini Komisi X DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Revisi ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum dan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akuntabel.

“Sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR (pemerintah perlu menciptakan regulasi yang adil),” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Isu royalti musik kembali mencuat setelah sejumlah pelaku usaha terutama pemilik kafe, restoran, dan hotel menyatakan keberatan atas kewajiban membayar royalti atas lagu yang diputar di tempat usaha mereka.

The post Royalti Lagu Bikin Heboh! DPR Desak Aturan Baru yang Tak Mencekik Pengusaha appeared first on seketika.com.