“Syukur Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses. Kami berharap apa yang telah kami sepakati dapat dilaksanakan mulai 2025,” ujar Sturman.

Sturman juga menyoroti beberapa RUU prioritas 2025 dan 2026 yang mendapat perhatian publik, termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Saat menjawab pertanyaan awak media, Sturman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026.

“Jika tidak rampung pada 2025, maka RUU ini akan dilanjutkan pada 2026, sebagaimana RUU lain,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy Omar Sharief Hiariej, menegaskan pentingnya pematangan definisi hukum dalam RUU ini. Menurutnya, istilah perampasan aset tidak banyak dikenal dalam literatur hukum internasional.

The post RUU Perampasan Aset dan PPRT Resmi Masuk Prolegnas 2025–2026, Siap Rampas Harta Koruptor? appeared first on seketika.com.

Perwakilan Gerakan Buruh Indonesia yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan komitmen buruh untuk berdiri bersama Presiden Prabowo.

Ia menekankan bahwa dukungan tersebut disertai sikap tegas mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.

“Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” ucap Andi Gani.

Andi Gani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo menegaskan ruang demokrasi tetap terjaga sekaligus berkomitmen mempercepat pembahasan dua rancangan undang-undang yang menjadi sorotan buruh.

“Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” lanjutnya.

The post Presiden Prabowo Subianto Terima Aspirasi Serikat Pekerja, Bahas RUU Ketenagakerjaan dan Reformasi Pajak appeared first on seketika.com.

“RUU Pembatasan Transaksi uang kartel itu mendorong pemanfaatan transfer perbankan semua akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus,”

Seketika.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo  mengungkapkan selama periode 2004-2022, banyak pejabat hingga pihak swasta yang tertangkap korupsi. Untuk itu, Presiden meminta agar dua rancangan undang-undang (RUU) yakni RUU Perampasan Aset dan Pembatasan transaksi segera diselesaikan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

“Saya menilai UU Perampasan Aset bisa memberikan efek jera kepada koruptor,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Menurut Jokowi, UU Perampasan Aset hasil tindak pidana itu penting segera diselesaikan. Karena itu adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera.

“Pihaknya berharap pemerintah dan DPR terus menggodok RUU Perampasan Aset sehingga RUU tersebut bisa segera diundangkan,” ucap Jokowi.

Lanjut Presiden Jokowi, selain RUU Perampasan Aset, pihaknya juga mendorong RUU Pembatasan Transaksi. Hal itu bertujuan agar transfer perbankan transparan dan akuntabel.

“RUU Pembatasan Transaksi uang kartel itu mendorong pemanfaatan transfer perbankan semua akan lebih transparan, lebih akuntabel, juga sangat bagus,” tegas Kepala Negara.

(infopublikid)

The post Presiden Jokowi Minta RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Segera Diselesaikan appeared first on seketika.com.