“Ketiganya yakni MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, DJD sebagai tim pemeriksa pajak (fiskus), serta VNZ selaku Manajer Keuangan PT BKB. Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 5 hingga 24 Februari 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Sabtu (7/2/2026).

Ia mengungkapkan, kasus ini bermula dari permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar yang diajukan PT BKB ke KPP Madya Banjarmasin.

“Dalam proses pemeriksaan, tim menemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar. Setelah dilakukan koreksi fiskal Rp1,14 miliar, nilai restitusi yang direkomendasikan menjadi Rp48,3 miliar,” terang Asep Guntur Rahayu.

Asep menjelaskan, dalam proses tersebut, diduga terjadi komunikasi antara MLY dengan pihak perusahaan.

Dalam pertemuan dengan VNZ dan Direktur Utama PT BKB, MLY disebut menyampaikan bahwa permohonan restitusi dapat dikabulkan dengan adanya “uang apresiasi”. “Permintaan tersebut kemudian disepakati sebesar Rp1,5 miliar,” ucapnya.

Sambungnya, dana tersebut diduga dibagi dengan komposisi Rp800 juta untuk MLY, Rp200 juta untuk DJD yang dipotong 10 persen oleh VNZ, serta Rp500 juta untuk VNZ.

The post OTT KPK Bongkar Dugaan Suap Restitusi Pajak Rp48,3 Miliar di KPP Madya Banjarmasin appeared first on seketika.com.

MED resmi ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2025, di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Penahanan dilakukan setelah MED tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka, dua di antaranya tanpa memberikan alasan yang sah.

“KPK akhirnya melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka MED pada Rabu, 24 September 2025, di wilayah Tangerang Selatan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

Perkara dugaan suap ini bermula pada tahun 2021 saat MED menemui HH, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung periode 2020–2023.

HH sebelumnya telah divonis 6 tahun penjara dalam kasus serupa.

The post Direktur PT WA Ditangkap KPK: Terlibat Suap Perkara di Mahkamah Agung appeared first on seketika.com.

Penyidikan ini dimulai dengan beberapa Surat Perintah Penyidikan (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Surat-surat tersebut mencakup periode dari 24 Oktober 2024 hingga 15 Februari 2025. Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memperoleh bukti-bukti yang cukup melalui pemeriksaan terhadap 96 saksi, 2 ahli, serta penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, tujuh orang tersangka yang terlibat dalam praktik korupsi ini telah ditetapkan.

Para tersangka adalah RS, SDS, YF, AP, MKAR, DW, dan GRJ yang berasal dari berbagai posisi di PT Pertamina dan beberapa perusahaan terkait.

The post Kasus Korupsi Besar Pertamina: 7 Tersangka Ditahan, Kerugian Negara Rp193,7 Triliun, Ini Rinciannya appeared first on seketika.com.

Menurut informasi yang diterima pada Selasa (14/1/2025), KPK menahan tersangka IM untuk 20 hari pertama, mulai dari 8 hingga 27 Januari 2025.

Sementara itu, tersangka RPLG dan AJ ditahan mulai 10 hingga 29 Januari 2025. Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dugaan tindak pidana korupsi ini bermula pada tahun 2016, ketika RPLG, pemilik PT PNB, merencanakan pembukaan bisnis data center.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, RPLG meminta bantuan IM dan AJ untuk mencari perusahaan yang dapat menyediakan pendanaan.

Pada Januari 2017, IM dan AJ mengadakan pertemuan dengan BR, Direktur PT SCC, untuk membahas pendanaan pengadaan data center tersebut.

The post KPK Tahan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Server dan Storage PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB) appeared first on seketika.com.

Pada Kamis, 19 Desember 2024, KPK memanggil enam mantan anggota DPRD Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini.

Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, sesuai keterangan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Enam mantan anggota DPRD Jawa Timur yang diperiksa adalah EP, H, MA, MK, RS, dan R, yang semuanya merupakan bagian dari anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya diduga sebagai penerima suap, yang terdiri dari tiga penyelenggara negara dan satu staf penyelenggara negara.

Sedangkan 17 tersangka lainnya, yang terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara, diduga sebagai pemberi suap.

The post KPK Terus Dalami Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur appeared first on seketika.com.

Tim Penyidik mengungkapkan bahwa Sdr. MW, sebelumnya telah diperiksa secara intensif oleh Tim Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-54/F.2/Fd.2/19/2024 tanggal 4 Oktober 2024, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum dengan Terdakwa Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kronologi perbuatan yang melibatkan Tersangka MW adalah sebagai berikut:

Penghubungan dengan Tersangka LR, Pada awalnya, Tersangka MW menghubungi Tersangka LR untuk meminta agar LR bersedia menjadi penasihat hukum bagi Terdakwa Ronald Tannur.

Pertemuan di Cafe Excelso Surabaya (5 Oktober 2023), pada 5 Oktober 2023, Tersangka LR bertemu dengan MW di Cafe Excelso MERR Surabaya untuk membahas perkara yang dihadapi oleh Ronald Tannur.

The post Kejaksaan Agung Tetapkan Ibu Ronald Tannur Sebagai Tersangka Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya appeared first on seketika.com.

Penangkapan ini dilakukan karena diduga keempatnya terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tannur.

“Kami menemukan indikasi kuat bahwa pembebasan Ronald Tannur disebabkan oleh penerimaan suap oleh ketiga oknum hakim,” ungkap Abdul Qohar, Dirdik Jampidsus, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (24/10/2024).

Saat penggeledahan, Tim Penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai dengan total Rp1.190.000.000, USD 451.700, dan SGD 717.043, serta catatan transaksi di kediaman LR.

Di apartemen LR di Tower Palem Apartemen Eksekutif Menteng, Jakarta Pusat, ditemukan uang tunai dalam berbagai pecahan, yang jika dikonversikan diperkirakan mencapai Rp2.126.000.000.

The post Kejagung Tangkap Tiga Hakim dan Satu Pengacara Terkait Suap 2 M lebih appeared first on seketika.com.

Menurut Kombes Arief Adiharsa, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, penyidikan mengungkap bahwa SD secara sistematis memeras FK, Direktur PT AOBI, antara tahun 2021 hingga 2023. SD menuntut sejumlah besar uang dari FK, yang berulang kali ditekan untuk memenuhi tuntutan finansial tersebut.

“Modus ini melibatkan permintaan berulang kali dari SD kepada FK, yang secara signifikan menekan FK untuk menyetorkan uang dalam jumlah besar,” ujar Arief dalam keterangan persnya pada Senin (12/8/2024).

Kasus ini menyoroti praktik pemerasan yang lebih luas, termasuk upaya manipulatif untuk menggulingkan Kepala BPOM.

SD diduga menerima Rp 1 miliar sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan Kepala BPOM dan memanipulasi proses pengurusan sidang PT AOBI.

Selain itu, ditemukan uang sebesar Rp 967 juta yang ditransfer melalui rekening atas nama DK, Rp 1,178 miliar ke rekening SD, dan Rp 350 juta secara tunai, yang dilaporkan digunakan untuk kepentingan pribadi serta pemrosesan kasus.

The post Polri Ungkap Modus Pemerasan Mantan Pegawai BPOM dalam Kasus Korupsi Rp 3,49 Miliar appeared first on seketika.com.

“Uang tersebut ditaruh ke dalam dua buku tabungan, yang kemudian buku tabungan dan kartu ATM beserta PIN diserahkan ke YP dan RS melalui FI,”

Seketika.com, Balikpapan – Direktorat Tindak Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan suap terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian sesuatu oleh penyelenggara negara pengurus DID adalah pengembangan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini pengembangan perkara dari terpidana YP dan RS keduanya ASN di Kementerian Keuangan yang proses penyidikannya ditangani oleh KPK RI, yang kemudian pada 16 Agustus lalu menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi suap terkait pengurusan DID kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1/2024).

Mengenai pelimpahan penanganan perkara pemberi suap dari KPK ke Polri kata Trunoyudo merupakan hal yang wajar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ini bentuk sinergitas antara KPK dan Polri khususnya dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi,” pungkas Trunoyudo.

Trunoyudo membeberkan bahwa kasus dugaan suap naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 8 Januari 2024 lalu. Ia mengungkapkan pada Maret 2017 lalu, dimana RE selaku Walikota Balikpapan saat itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencari cara untuk meningkatkan anggaran DID Kota Balikpapan untuk tahun 2018.

The post Dirtipidkor Bareskrim Polri Usut Perkara Dugaan Suap Pengurusan DID di Pemkot Balikpapan appeared first on seketika.com.