Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong DJP untuk meningkatkan edukasi kepada wajib pajak, khususnya terkait penggunaan layanan Coretax.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kemenkeu atas kebijakan perpanjangan ini. Tentu, ini langkah yang responsif di tengah berbagai penyesuaian sistem yang sedang berlangsung. Apalagi, jika kita melihat data dari DJP, jumlah SPT yang sudah masuk baru berada di kisaran 60 persen. Artinya, masih ada sisa target yang perlu dikejar,” ungkap Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan RI pada Senin (6/4/2026).

Puteri menambahkan bahwa selama masa transisi ini, masih ada wajib pajak yang mengalami kebingungan dalam menggunakan Coretax, terutama karena adanya penyesuaian fitur dari sistem sebelumnya.

“Misalnya, dalam hal-hal teknis yang sering membingungkan, ketika statusnya kurang bayar, atau justru lebih bayar, apa yang jadi penyebabnya? Lalu, bagaimana jika ingin membuatnya menjadi nihil? Ini hal-hal yang di lapangan seringkali belum dipahami dengan baik,” urai Puteri.

Lebih lanjut, Puteri menilai momentum perpanjangan ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem Coretax, sehingga proses pelaporan dapat berjalan lebih mudah, lancar, dan efisien.

“Jangan sampai, karena minimnya panduan yang jelas, wajib pajak justru mencari jawaban dari sumber-sumber yang belum tentu valid. Apalagi sekarang banyak sekali konten di media sosial yang terlihat meyakinkan, tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, akhir-akhir ini juga mulai muncul di media sosial soal Jasa Joki untuk lapor SPT,” ucap Puteri.

The post Deadline SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026, DPR Soroti Kebingungan Wajib Pajak Pakai Coretax appeared first on seketika.com.

Mengingat adanya hari libur nasional dan cuti bersama yang bertepatan dengan periode batas akhir penyampaian SPT Tahunan WP OP untuk SPT Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau agar wajib pajak melaporkan SPT Tahunan lebih awal sebelum jatuh tempo pelaporan pada 31 Maret 2025.

Hal ini bertujuan untuk menghindari keterlambatan pelaporan yang dapat berakibat pada denda atau sanksi administratif.

Meski demikian, pelaporan SPT Tahunan tetap dapat dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan melalui saluran elektronik pada laman DJP Online.

DJP Online menyediakan platform yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara cepat dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

The post Batas Pelaporan SPT Tahunan 2024: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan appeared first on seketika.com.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin, yang didampingi oleh kepala OPD, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Bang Baja dan Nong Dara Award 2024 ini diberikan kepada 40 wajib pajak PBB-P2 dengan jumlah ketetapan dan pembayaran di atas Rp500 juta, serta tanpa catatan piutang.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 4 wajib pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran tercepat melalui kanal pembayaran digital, 3 wajib pajak BPHTB, dan 3 PPAT dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) terbesar.

Nurdin mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada para wajib pajak yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Tangerang melalui pembayaran PBB-P2 dan BPHTB.

Ia menekankan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

The post Pemkot Tangerang Berikan Penghargaan Bang Baja dan Nong Dara Award 2024 untuk Wajib Pajak Terbaik appeared first on seketika.com.

“Pajak adalah kewajiban setiap pengusaha di Kota Bandung, terutama bagi yang bergerak di sektor restoran, kafe, dan hotel. Pembayaran pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan kota,” tegas Iskandar di Jalan Lodaya, Kota Bandung, pada Senin, 7 Oktober 2024.

Iskandar menjelaskan bahwa proses pembayaran pajak kini lebih mudah berkat adanya aplikasi online E-Satria.

Aplikasi ini memungkinkan pengusaha untuk mendaftar tanpa perlu datang langsung ke kantor Bapenda. Namun, meskipun kemudahan ini telah diberikan, pengelola kafe tetap tidak memberikan respons.

Sebagai langkah tegas, Bapenda memasang spanduk yang menandakan bahwa pemilik usaha tersebut tidak taat pajak.

Kepala Sub Bidang Penindakan Bapenda, Anthony Daulay, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha tersebut.

The post Bapenda Kota Bandung Tindak Tegas Kafe Tak Patuh Pajak appeared first on seketika.com.

“Kami berharap para wajib pajak mematuhi kewajiban mereka agar proses penagihan semacam ini dapat diminimalkan,”

Seketika.com, Kabupaten Tangerang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang kembali menginisiasi proses penagihan pajak dengan pemasangan stiker bagi wajib pajak yang tidak patuh. Kali ini, kegiatan penagihan dilakukan di Supermall Karawaci.

Fahmi Faisuri, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, mengungkapkan bahwa tindakan ini diambil karena ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Penindakan dilakukan terhadap Restoran Gokana Teppan Supermall, Raa Cha Suki Supermall, dan Baso Malang Karapitan Supermall, belum melunasi tunggakan pajaknya hingga batas waktu yang ditentukan,” jelasnya.

Proses penagihan dilakukan setelah restoran-restoran tersebut tidak merespons Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Teguran Pajak Daerah sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAPENDA berwenang untuk melakukan tindakan penindakan terhadap pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban perpajakannya.

“Proses pemasangan stiker ini merupakan bagian dari tindakan sanksi administratif sebagai upaya penagihan pajak daerah. Kami sangat berharap dengan adanya tindakan ini, menjadi pelajaran bagi wajib pajak lainnya untuk segera melunasi kewajiban pajaknya,” tambahnya.

The post Penagihan Pajak, Bapenda Kabupaten Tangerang Pasang Stiker di Supermall Karawaci Bagi Wajib Pajak Yang Tak Patuh appeared first on seketika.com.

“Proses pemasangan stiker ini akan berlangsung selama wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya.”

Seketika.com, Kabupaten Tangerang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang telah melaksanakan tindakan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Salah satu yang menjadi sasaran tindakan adalah Restoran Danau Abah yang terletak di Kecamatan Cisauk.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah penegakan hukum berupa pemasangan stiker serta baliho karena Restoran Danau Abah tidak memenuhi kewajiban pajak dalam beberapa bulan terakhir.

“Kami saat ini sedang melaksanakan pemasangan baliho untuk Restoran Danau Abah karena berdasarkan data kami, mereka belum membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Slamet menegaskan bahwa langkah pemasangan stiker atau baliho ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Langkah-langkah tersebut meliputi pengiriman surat imbauan, surat teguran, dan surat peringatan yang akhirnya berujung pada sanksi administratif.

Langkah-langkah ini sesuai dengan Pasal 103 ayat 1 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenai pemasangan stiker, spanduk, papan informasi, plang, atau media lain sebagai pemberitahuan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan pajak.

The post Penegakan Hukum Pajak, Bapenda Tangerang Tertibkan Wajib Pajak dengan Pasang Stiker dan Baliho appeared first on seketika.com.