Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut untuk sementara ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan yang lebih kuat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memutuskan menunda penerapan kebijakan pemungutan pajak marketplace setidaknya hingga Agustus.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar kebijakan fiskal tidak memberikan tekanan tambahan terhadap konsumsi masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.

“Kalau daya belinya, ekonominya sudah membaik baru dikenakan,” ujar Purbaya saat Media Briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang menunjukkan kinerja yang positif dengan mencapai 5,29 persen pada Triwulan II-2026.

Namun, pemerintah menilai capaian tersebut masih perlu diperkuat sebelum kebijakan perpajakan baru diberlakukan.

“Angka ini bagus, namun perlu diperkuat. Kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Kalau sudah ada indikasi membaik, baru akan kita terapkan kembali,” katanya.

Purbaya menjelaskan pemerintah tidak hanya menjadikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

Berbagai indikator lain, seperti tingkat kepercayaan konsumen (consumer confidence), perkembangan konsumsi rumah tangga, hingga aktivitas perdagangan ritel juga akan menjadi pertimbangan sebelum kebijakan diberlakukan.

“Kita lihat bukan hanya angka PDB, tetapi juga variabel-variabel lain seperti consumer confidence dan pembelian ritel. Jadi kita lihat secara menyeluruh,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penundaan tersebut hanya berlaku untuk skema pemungutan pajak marketplace dalam negeri.

Pemerintah masih akan mengevaluasi waktu yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai perkembangan kondisi ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah menilai pengenaan pajak terhadap transaksi digital tetap menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan.

Seiring berkembangnya ekonomi digital, seluruh pelaku usaha, baik yang beroperasi secara konvensional maupun melalui platform digital, perlu memperoleh perlakuan yang setara sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

Melalui prinsip tersebut, kebijakan pajak marketplace diharapkan mampu menghadirkan perekonomian yang lebih berkeadilan.

Pelaku usaha yang memiliki aktivitas ekonomi dan memperoleh penghasilan melalui platform digital tetap menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana pelaku usaha di sektor lainnya.

Dengan demikian, tercipta level playing field yang mendukung iklim usaha yang sehat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Pemerintah pun memastikan penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan momentum pemulihan ekonomi.

Saat indikator konsumsi dan aktivitas ekonomi menunjukkan penguatan yang berkelanjutan, kebijakan pajak marketplace akan kembali dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perpajakan yang adil, mendukung keberlanjutan penerimaan negara, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

The post Pajak Marketplace Belum Jadi Berlaku, Ini Alasan Pemerintah Menundanya appeared first on seketika.com.

Kemitraan ini melibatkan dua raksasa industri OpenAI, perusahaan teknologi AI yang dikenal lewat ChatGPT, dipimpin oleh CEO Sam Altman dan Walmart, peritel terbesar di AS, dipimpin oleh CEO Doug McMillon.

Pengumuman resmi dilakukan pada hari Selasa, meskipun belum ada tanggal pasti mengenai peluncuran fitur belanja AI ini.

Walmart menyatakan layanan ini akan tersedia “segera”.

Fitur ini akan tersedia di platform ChatGPT, yang dapat diakses secara global. Produk Walmart akan tersedia langsung melalui percakapan dengan ChatGPT, termasuk bagi anggota Sam’s Club yang dimiliki oleh Walmart.

The post Belanja Sekarang Bisa Lewat ChatGPT! OpenAI dan Walmart Guncang Dunia Ritel appeared first on seketika.com.

Prabu Revolusi menjelaskan bahwa Temu tidak comply atau tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

Aplikasi ini dianggap dapat mengancam keberlangsungan UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

“Dari sisi model bisnisnya, Temu jelas tidak sesuai dengan regulasi yang ada, baik dari aspek perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita jaga,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta.

Temu beroperasi dengan cara menghubungkan langsung penjual dan produsen, tanpa melibatkan reseller atau pihak ketiga.

Meskipun hal ini bisa menawarkan harga barang yang lebih murah, dampaknya terhadap UMKM lokal bisa sangat merugikan.

The post Kominfo Blokir Aplikasi Temu: Upaya Melindungi UMKM Indonesia appeared first on seketika.com.

Kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal, kalau enggak bisa 100 persen barang, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul, data, informasi, akses pasar, semuanya nanti bisa menyangkut politik

Seketika.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melindungi kedaulatan digital Indonesia dengan menjaga aset digital dan terus mempertahankan produk dalam negeri di pasar digital. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 4 Oktober 2023.

“Kita harus melindungi kedaulatan digital kita dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal, kalau enggak bisa 100 persen barang, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul, data, informasi, akses pasar, semuanya nanti bisa menyangkut politik,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar talenta-talenta digital disiapkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar.

“Kita harus menjadi pemain, ini menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena waktunya kita dibatasi oleh limit waktu. Teman-teman saya menyampaikan waktunya hanya dua tahun dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun, bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita, ini bukan barang yang mudah,” tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen, tetapi harus menjadi produsen. Presiden mengungkap bahwa sebanyak 123 juta masyarakat menjadi konsumen di pasar digital, namun 90 persen barang yang dibeli merupakan barang impor.

The post Jokowi Tegaskan Pentingnya Lindungi Kedaulatan Digital Indonesia appeared first on seketika.com.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk menandatangani Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Sudah diputuskan hari ini, nanti sore sudah saya tanda tangani revisi Permendag 50/2020,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya kepada awak media usai mengikuti rapat.

Zulhas menjelaskan bahwa dalam Permendag baru tersebut nantinya diatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik. Salah satunya, pemerintah hanya memperbolehkan media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi, tidak untuk transaksi.

“Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung tidak boleh lagi, dia hanya boleh untuk promosi. Jadi dia semacam platform digital. Jadi tugasnya mempromosikan,” ujar Zulhas.

The post Pemerintah Atur Medsos Hanya Fasilitasi Promosi, Bukan Tempat Transaksi appeared first on seketika.com.

Gernas BBI memanifestasikan semangat untuk mendukung produk-produk lokal dan mempromosikan kebanggaan terhadap barang-barang buatan Indonesia.

Dalam acara peluncuran di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, telah mengambil inisiatif dengan menghadirkan salah satu produk unggulan daerahnya. ‘Beras Adan’, sebagai contoh nyata keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengambil bagian dalam Gernas BBI.

Dalam sebuah wawancara live dengan Media Massa Kompas TV, Gubernur Zainal memaparkan tentang potensi luar biasa UMKM di Kaltara yang sejalan dengan semangat Gernas BBI. Tema utama Gernas BBI, “Menyatu dalam Harmoni Benuanta,” terlihat tercermin dalam berbagai produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM Kaltara.

Salah satu produk unggulan yang mendapat sorotan adalah ‘Beras Adan’. “Beras ini diproduksi di perbukitan daerah Krayan, dan berhasil meraih pasar internasional. Bahkan, Kesultanan Brunei Darussalam diwakili oleh Sultan Hasanah Bolkiah telah menjadi konsumen setia beras adan,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

The post Masyarakat Hingga Raja Konsumen Setia Beras Adan appeared first on seketika.com.