Pun, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian berpandangan pembelajaran tatap muka harus tetap menjadi prioritas. Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (26/3/2026).

Selain lebih efektif, baginya, pendekatan ini juga penting demi menjaga kualitas interaksi, termasuk kegiatan praktikum yang tidak dapat tergantikan.

Apalagi, ia menilai mayoritas siswa bersekolah relatif dekat dari rumah di tengah sistem zonasi yang telah berjalan, membuat kebijakan tersebut berdampak positif terhadap penurunan konsumsi energi, khususnya dari konsumsi energi transportasi.

Belajar dari rumah memiliki sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai jika diterapkan secara luas, mulai dari risiko penurunan capaian belajar (learning loss), keterbatasan interaksi guru dan siswa, hingga potensi meningkatnya kesenjangan akses akibat perbedaan fasilitas dan pendampingan di rumah.

Selain itu, aspek sosial-emosional anak juga terdampak karena berkurangnya ruang interaksi dan pembentukan karakter.

Meski demikian, pembelajaran jarak jauh tetap dapat dimanfaatkan secara fleksibel pada kondisi tertentu, seperti saat terjadi bencana alam, gangguan akses sementara, atau di wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga pendidik. Dalam situasi tersebut, PJJ menjadi solusi adaptif agar proses belajar tetap berlangsung.

Oleh sebab itu, Hetifah menghimbau pemerintah daerah untuk tidak ragu dalam melanjutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pasca libur Idulfitri sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, sembari terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat dukungan bagi guru, serta memastikan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

The post Tatap Muka Tetap Prioritas! DPR Tegaskan Wacana Belajar dari Rumah Tak Ganggu Sekolah appeared first on seketika.com.

Menurut Hetifah, LPDP bukan sekadar skema pembiayaan studi, melainkan instrumen strategis negara untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang kelak berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Karena itu, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi agar penerima beasiswa menunjukkan dedikasi terhadap Indonesia.

“Dana LPDP berasal dari publik, sehingga ada tanggung jawab moral dan politik agar penerimanya kembali serta berkontribusi bagi bangsa,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menilai, viralnya pernyataan yang beredar wajar memunculkan sensitivitas publik.

Di tengah harapan besar terhadap kontribusi alumni beasiswa negara, narasi yang terkesan menjauh dari semangat keindonesiaan dapat menimbulkan kekecewaan.

Namun demikian, Hetifah mengingatkan agar persoalan tersebut disikapi secara proporsional. Ia menegaskan bahwa status kewarganegaraan dalam lingkup keluarga merupakan hak personal.

The post Ketua Komisi X DPR Sentil Penerima LPDP: Dana Publik, Wajib Pulang dan Mengabdi appeared first on seketika.com.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (18/2/2026).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR menyetujui dana tanggap darurat sebagai tambahan anggaran untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, serta sarana pendidikan.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendorong agar program revitalisasi satuan pendidikan segera direalisasikan secara komprehensif.

“Revitalisasi tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mencakup perangkat sekolah, peralatan pendukung, dan bantuan bagi seluruh warga satuan pendidikan,” ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa per 15 Februari 2026 Kemendikdasmen telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk 746 sekolah terdampak dengan total anggaran lebih dari Rp866,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp231,7 miliar telah dicairkan, sementara sisanya dalam proses penyaluran.

The post Sekolah Terdampak Banjir & Longsor Dipulihkan! DPR Setujui Dana Darurat, Rp866,5 Miliar Digelontorkan untuk 746 Sekolah di Sumatra appeared first on seketika.com.

Menurut Hetifah, apapun alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut, cara yang digunakan sama sekali tidak dapat diterima dan mencerminkan kegagalan dalam memahami batas kewenangan seorang pendidik.

“Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat terjadinya praktik yang merendahkan martabat dan mempermalukan peserta didik,” ujarnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (13/1/2026)

Ia menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada sanksi ringan.

Mutasi atau teguran semata dinilai tidak memadai dan berpotensi memindahkan masalah ke lingkungan sekolah lain tanpa penyelesaian yang tuntas.

“Penegakan sanksi harus memberikan efek jera. Jika terbukti terjadi pelanggaran berat dan tidak ada kesadaran atas kesalahan yang dilakukan, maka opsi pemberhentian harus dipertimbangkan secara serius demi melindungi peserta didik di masa depan,” tegasnya.

Lebih jauh, Legislator Fraksi Golkar itu menilai bahwa tindakan tersebut telah melanggar hak privasi anak dan berpotensi masuk ke ranah pidana.

The post Guru SD di Jember Diduga Telanjangi Puluhan Murid, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Tegas: “Ini Bisa Masuk Ranah Pidana!” appeared first on seketika.com.

“Kami tidak berharap pembangunan fisik yang begitu gencar di IKN melupakan pemajuan kebudayaan.”

Seketika.com, Jakarta – Pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) yang masif di Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan tidak melupakan pemajuan kebudayaan lokal. Ada banyak suku, tradisi, dan bahasa daerah yang hidup di Kaltim yang harus dijaga kelestariannya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Balikpapan, Kaltim, Kamis (9/11/2023), usai memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kaltim yang membahas isu kebudayaan. Dikatakan Hetifah, saat ini ada UU Pemajuan Kebudayaan yang sudah disahkan yang mestinya bisa melindungi kebudayaan lokal di Kaltim dari ancaman kepunahan, dampak kehadiran IKN.

Keberadaan IKN akan menghadirkan pula jutaan penduduk baru dari berbagai daerah yang sangat mungkin menimbulkan benturan budaya. Pertemuan Komisi X DPR dengan para budayawan, akademisi, dan Pemerintah Kota Balikpapan, membincang serius isu-isu kebudayaan lokal, baik pelestarian budaya, menghidupkan kembali institut kesenian yang sempat ditutup, sampai ancaman tersingkirnya budaya lokal.

“Kami tidak berharap pembangunan fisik yang begitu gencar di IKN melupakan Pemajuan Kebudayaan. Banyak komunitas dan paguyuban yang telah merasakan adanya kecemasan dengan kedatangan penduduk baru ke Kaltim ini dan membuat budaya yang sudah ada terdegradasi atau punah, baik bahasa daerah atau keseniannya,” tutur Hetifah yang juga Legislator Dapil Kaltim tersebut.

Dari pertemuan dengan para budayawan dan seniman lokal itu terungkap, perlu ada ruang publik sebagai tempat berekspresi. Di ruang tersebut kelak para seniman lokal bisa berkesenian, melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki. Hetifah juga menambahkan, pembangunan IKN harus banyak memberi kesempatan bagi penduduk lokal untuk terlibat, baik dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun kebudayaan.

The post Komisi X DPR RI Hetifah: Pembangunan Gencar Di IKN, Jangan Lupakan Pemajuan Budaya Lokal appeared first on seketika.com.

Oleh karenanya, Komisi X DPR RI saat ini tengah menjalankan fungsi pengawasan yakni mengawasi kebijakan literasi melalui Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (Panja PLTP). 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Serang, Banten menyatakan bahagia karena mendapat berbagai informasi tentang kondisi literasi di Kabupaten Serang.

“Ternyata banyak yang sudah dilakukan pemda. Semoga dengan pertemuan ini, makin semangat lagi melibatkan desa, perguruan tinggi, komunitas literasi, dan sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkann indeks literasi,” ujar Hetifa di Pendopo Kabupaten Serang, Jumat (22/9/2023).

Hetifa menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu Pemkab Serang dalam melengkapi program yang sudah dilakukan dan direncanakan, seperti untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang perlu dibantu dengan berbagai pelatihan untuk pustakawan, penambahan koleksi buku, dan pembangunan perpustakaan rekreatif dan edukatif.

The post Kabupaten Serang Bisa Jadi Percontohan Indeks Pembangunan Literasi appeared first on seketika.com.