Imbauan tersebut disampaikan oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, Deni Koswara, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Wali Kota Tangerang Nomor 41172 Tahun 2025 dan Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 73 Tahun 2025.

Menurut Deni, kebijakan ini diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang belum lama ini menimpa masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh.

“Kami mengimbau dengan tegas kepada seluruh masyarakat agar tidak merayakan malam pergantian tahun dengan pesta kembang api maupun sejenisnya. Imbauan ini diberikan untuk menghormati para korban bencana di Aceh dan Sumatera yang masih dalam suasana duka,” ujar Deni, Selasa (30/12/2025).

Selain alasan kemanusiaan, Pemkot Tangerang juga menilai penggunaan kembang api dan petasan berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan, seperti kebakaran, kecelakaan, dan gangguan ketertiban umum di tengah masyarakat.

Untuk memastikan imbauan berjalan efektif, Pemkot Tangerang akan melakukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI, Polri, serta perangkat daerah, guna meningkatkan pengawasan selama malam pergantian tahun.

“Kami akan memperkuat koordinasi untuk penegakan ketertiban umum. Sosialisasi sudah dilakukan dan diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah Kota Tangerang,” tambahnya.

The post Pemkot Tangerang Larang Pesta Kembang Api dan Petasan Saat Malam Tahun Baru 2026 appeared first on seketika.com.

Pelantikan ini didasarkan pada Surat Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa 22 wilayah telah layak untuk dimekarkan menjadi desa persiapan.

Penetapan ini sekaligus diterbitkannya kode register desa persiapan sebagai tindak lanjut kebijakan penataan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 23 Ayat 1.

Dalam sambutannya, Bupati Syakur menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam proses pemekaran ini, termasuk DPRD, jajaran Pemkab Garut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Kementerian Dalam Negeri.

“Pemekaran desa bukan hanya soal administratif, ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan menjawab aspirasi masyarakat Garut,” ungkap Syakur.

The post 22 Desa Baru di Garut! Bupati Syakur Lantik Penjabat, Siap Ubah Wajah Pelayanan Publik appeared first on seketika.com.