Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan tindakan tegas dengan mencopot dua pejabat Kemenkeu. Langkah ini terkait polemik restitusi pajak yang dinilai tidak terkendali.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan uang negara dalam jumlah besar. Pemerintah ingin memastikan sistem perpajakan lebih transparan dan akurat.

Purbaya menyebut ada lima pejabat yang sedang diperiksa terkait proses restitusi pajak. Dari hasil awal, dua di antaranya dipastikan akan dicopot dari jabatannya.

Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara laporan awal dan realisasi akhir. Tahun 2025, restitusi pajak tercatat mencapai Rp361,15 triliun atau naik sekitar 35 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan internal yang harus segera diperbaiki.

Pemerintah juga menurunkan batas percepatan restitusi PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi risiko pencairan yang tidak terkontrol.

The post Restitusi Pajak Kemenkeu Terungkap, Menkeu Copot 2 Pejabat appeared first on seketika.com.

Juda Agung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintahan yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor riil, sehingga ini menjadi efektif didalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Juda Agung dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan.

Menanggapi pertanyaan terkait kebijakan intervensi nilai tukar rupiah, Juda Agung menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia. “Selama itu kebijakan moneter, itu di dalam wilayah Bank Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, terkait upaya peningkatan integritas pejabat dan tata kelola kelembagaan, Juda Agung menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir merupakan upaya penguatan yang tepat.

Lebih lanjut, Juda Agung turut menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk melalui pertukaran pengalaman antarlembaga, untuk memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi nasional.

“Tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik, begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara dua kebijakan akan lebih baik, dibandingkan kalau masing-masing di otoritasnya,” pungkasnya.

(BPMI Setpres)

The post Juda Agung Resmi Dilantik Jadi Wamenkeu, Prabowo Tekankan Sinergi Fiskal-Moneter appeared first on seketika.com.

Dalam hasil survei tersebut, sekitar 56,7 persen responden menyatakan kebijakan efisiensi anggaran Prabowo sudah tepat karena berhasil memangkas pemborosan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, 61,7 persen warga menilai kebijakan efisiensi tersebut telah mengalihkan dana ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur publik.

Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan efisiensi APBN 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi efisiensinya adalah, kami pastikan APBN yang ada dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, dan tentu APBN nggak dikorup,” ujar Purbaya Yudhi Sadewadi Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Survei nasional ini dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia pada 20–27 Oktober 2025, dengan populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

The post Survei Ungkap 61 Persen Warga Puas: Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Pangkas Pemborosan APBN appeared first on seketika.com.

Febrio mengungkapkan, “Inflasi saat ini rendah di 1,6 persen, dan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berkontribusi sekitar 0,2 persen. Inflasi akan tetap dijaga sesuai target dalam APBN 2025, yakni antara 1,5 persen hingga 3,5 persen,” ungkapnya dalam keterangan pada Sabtu, 21 Desember 2024.

Febrio juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 5,2 persen.

Selain itu, pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi berupa berbagai paket bantuan sosial, seperti bantuan pangan, diskon listrik, serta pembebasan PPN rumah dan pajak penghasilan bagi buruh pabrik tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian Indonesia melalui kebijakan perpajakan selektif yang berbasis pada keadilan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara, dengan fokus pada keadilan dalam pemungutannya.

The post Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Terhadap Ekonomi Indonesia: Inflasi Tetap Terkendali appeared first on seketika.com.

Menanggapi rencana kenaikan PPN, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, menekankan perlunya kajian yang komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Menurut Jazilul, kajian ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan melemahkan daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

“Jika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan PPN, maka konsumsi akan turun. Dampaknya, pendapatan pajak negara juga tidak optimal,” ujar Jazilul Fawaid usai memimpin pertemuan Banggar DPR RI di Kanwil Dirjen Pajak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024).

Politisi dari Fraksi PKB ini juga meluruskan isu yang beredar bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk menutupi utang negara.

Ia menjelaskan bahwa PPN bukanlah solusi untuk membayar utang, karena pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan utang produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

The post Kenaikan PPN 12%, Jazilul Fawaid Minta Kajian Matang appeared first on seketika.com.

Menurut Andreas, diskusi mengenai permintaan ini sebaiknya dilakukan secara internal pemerintahan terlebih dahulu, terutama mengingat arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya efisiensi anggaran.

Andreas menyatakan, “Menteri ini adalah pembantu presiden. Ketika menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya.” Hal ini menekankan perlunya proses yang jelas sebelum pengajuan anggaran yang signifikan.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai permintaan tambahan anggaran dari Menteri Pigai terkesan kurang relevan, mengingat anggaran 2025 sudah ditetapkan melalui pembahasan antara Pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 telah ditetapkan, sehingga perlu dibahas lebih lanjut, terutama karena ada pemisahan kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ungkapnya.

Andreas juga menyoroti bahwa permintaan kenaikan anggaran tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi.

The post Andreas Hugo Pareira Soroti Permintaan Anggaran Kementerian HAM 20 Triliun appeared first on seketika.com.