Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih.

Dengan jabatan barunya, Suahasil bertanggung jawab menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Penunjukan Suahasil menjadi Menteri Keuangan menempatkan sosok yang sebelumnya telah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan pada posisi strategis pengelolaan keuangan negara.

Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan. Ia pertama kali dipercaya menduduki posisi tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019 dan kemudian kembali menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan setelah dilantik pada 21 Oktober 2024.

Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari rekam jejak Suahasil dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.

Karier Suahasil Nazara bermula dari dunia akademik. Ia bergabung sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 1999.

Sepuluh tahun kemudian, Suahasil meraih gelar Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan Universitas Indonesia, ia juga pernah memegang sejumlah posisi akademik.

Ia tercatat pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004–2005, Kepala Lembaga Demografi pada 2005–2008, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009–2013.

Pengalaman Suahasil tidak hanya berada di lingkungan kampus. Ia juga terlibat dalam sejumlah forum dan lembaga yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Pada 2009–2011, ia menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah pada 2009–2015.

Selain itu, Suahasil menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010–2015.

Pada periode 2013–2014, ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional.

Karier Suahasil di Kementerian Keuangan semakin menonjol ketika ia ditetapkan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 31 Oktober 2016.

Posisi tersebut memperkuat keterlibatannya dalam perumusan kebijakan fiskal pemerintah.

Pada 25 Oktober 2019, Suahasil kemudian dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam posisi tersebut, ia membantu Menteri Keuangan dalam pelaksanaan tugas serta perumusan kebijakan fiskal nasional.

Setelah sebelumnya menjadi Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih, Suahasil kini naik ke posisi Menteri Keuangan.

Prabowo melantiknya pada 14 September 2026 di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan tersebut berlaku untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Suahasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) pada 1997.

Pendidikan akademiknya berlanjut di University of Illinois at Urbana-Champaign. Pada 2003, ia memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang ekonomi.

Apa Selanjutnya
Sebagai Menteri Keuangan, Suahasil kini bertanggung jawab membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada urusan keuangan negara.

Pengalaman panjang di bidang akademik, kebijakan fiskal, serta Kementerian Keuangan menjadi bagian dari rekam jejak yang dibawanya ke posisi baru tersebut.

The post Prabowo Resmi Lantik Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya appeared first on seketika.com.

“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” kata Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (14/8/2026)

Dalam rapat tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR RI. Penyampaian tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024-2029 dan digelar setelah Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026.

Lebih lanjut, Puan menggambarkan perkembangan besaran APBN dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2000, APBN tercatat sebesar Rp197 triliun dan meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada 2010. Artinya, dalam kurun 10 tahun, belanja negara meningkat hampir enam kali lipat.

“Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat,” lanjutnya.

Sementara pada 2026, APBN telah mencapai sekitar Rp3.842 triliun. Angka tersebut hampir 20 kali lipat dibandingkan APBN 2000.

“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” sebut Puan.

Menurutnya, besarnya anggaran negara belum berarti apabila belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menggambarkan kondisi petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, hingga pencari kerja yang berupaya menghidupi keluarganya.

“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” imbuh Puan.

Karena itu, Puan menekankan kinerja APBN harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegasnya.

Puan mengatakan tema kebijakan fiskal 2027, ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’, perlu dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

Ia juga mengingatkan sejumlah program prioritas nasional 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” ungkap Puan.

“Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil,” sambung cucu Bung Karno tersebut.

Dalam pembahasan APBN 2027, Puan juga menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” pesan Puan.

Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.

“Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” urainya.

Keempat, Puan meminta transfer ke daerah benar-benar diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.

“APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tukas Puan.

Selain itu, Ia menegaskan keberhasilan Pemerintah dan DPR RI dalam menyusun APBN harus dilihat dari sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.

“Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua,” serunya.

“Jangan biarkan rakyat menunggu. Kita DPR RI, Pemerintah, lembaga-lembaga Negara, TNI, Polri, yang telah ditugaskan oleh rakyat haruslah bergotong royong, bekerja cepat, tepat dan berdaya guna untuk rakyat,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan tersebut, DPR RI resmi memasuki Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.

The post APBN 2027 Harus Bikin Rakyat Lebih Sejahtera, Ini 4 Pesan Puan Maharani ke Pemerintah appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan tindakan tegas dengan mencopot dua pejabat Kemenkeu. Langkah ini terkait polemik restitusi pajak yang dinilai tidak terkendali.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan uang negara dalam jumlah besar. Pemerintah ingin memastikan sistem perpajakan lebih transparan dan akurat.

Purbaya menyebut ada lima pejabat yang sedang diperiksa terkait proses restitusi pajak. Dari hasil awal, dua di antaranya dipastikan akan dicopot dari jabatannya.

Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara laporan awal dan realisasi akhir. Tahun 2025, restitusi pajak tercatat mencapai Rp361,15 triliun atau naik sekitar 35 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan internal yang harus segera diperbaiki.

Pemerintah juga menurunkan batas percepatan restitusi PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi risiko pencairan yang tidak terkontrol.

The post Restitusi Pajak Kemenkeu Terungkap, Menkeu Copot 2 Pejabat appeared first on seketika.com.

Juda Agung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintahan yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor riil, sehingga ini menjadi efektif didalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Juda Agung dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan.

Menanggapi pertanyaan terkait kebijakan intervensi nilai tukar rupiah, Juda Agung menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia. “Selama itu kebijakan moneter, itu di dalam wilayah Bank Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, terkait upaya peningkatan integritas pejabat dan tata kelola kelembagaan, Juda Agung menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir merupakan upaya penguatan yang tepat.

Lebih lanjut, Juda Agung turut menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk melalui pertukaran pengalaman antarlembaga, untuk memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi nasional.

“Tentu saja pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal, ini tentu saja sinerginya akan lebih baik, begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara dua kebijakan akan lebih baik, dibandingkan kalau masing-masing di otoritasnya,” pungkasnya.

(BPMI Setpres)

The post Juda Agung Resmi Dilantik Jadi Wamenkeu, Prabowo Tekankan Sinergi Fiskal-Moneter appeared first on seketika.com.

Dalam hasil survei tersebut, sekitar 56,7 persen responden menyatakan kebijakan efisiensi anggaran Prabowo sudah tepat karena berhasil memangkas pemborosan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, 61,7 persen warga menilai kebijakan efisiensi tersebut telah mengalihkan dana ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur publik.

Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan efisiensi APBN 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi efisiensinya adalah, kami pastikan APBN yang ada dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, dan tentu APBN nggak dikorup,” ujar Purbaya Yudhi Sadewadi Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Survei nasional ini dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia pada 20–27 Oktober 2025, dengan populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

The post Survei Ungkap 61 Persen Warga Puas: Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Pangkas Pemborosan APBN appeared first on seketika.com.

Febrio mengungkapkan, “Inflasi saat ini rendah di 1,6 persen, dan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berkontribusi sekitar 0,2 persen. Inflasi akan tetap dijaga sesuai target dalam APBN 2025, yakni antara 1,5 persen hingga 3,5 persen,” ungkapnya dalam keterangan pada Sabtu, 21 Desember 2024.

Febrio juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 5,2 persen.

Selain itu, pemerintah akan memberikan stimulus ekonomi berupa berbagai paket bantuan sosial, seperti bantuan pangan, diskon listrik, serta pembebasan PPN rumah dan pajak penghasilan bagi buruh pabrik tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian Indonesia melalui kebijakan perpajakan selektif yang berbasis pada keadilan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara, dengan fokus pada keadilan dalam pemungutannya.

The post Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Terhadap Ekonomi Indonesia: Inflasi Tetap Terkendali appeared first on seketika.com.

Menanggapi rencana kenaikan PPN, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, menekankan perlunya kajian yang komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Menurut Jazilul, kajian ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan melemahkan daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

“Jika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan PPN, maka konsumsi akan turun. Dampaknya, pendapatan pajak negara juga tidak optimal,” ujar Jazilul Fawaid usai memimpin pertemuan Banggar DPR RI di Kanwil Dirjen Pajak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024).

Politisi dari Fraksi PKB ini juga meluruskan isu yang beredar bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk menutupi utang negara.

Ia menjelaskan bahwa PPN bukanlah solusi untuk membayar utang, karena pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan utang produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

The post Kenaikan PPN 12%, Jazilul Fawaid Minta Kajian Matang appeared first on seketika.com.

Menurut Andreas, diskusi mengenai permintaan ini sebaiknya dilakukan secara internal pemerintahan terlebih dahulu, terutama mengingat arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya efisiensi anggaran.

Andreas menyatakan, “Menteri ini adalah pembantu presiden. Ketika menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya.” Hal ini menekankan perlunya proses yang jelas sebelum pengajuan anggaran yang signifikan.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai permintaan tambahan anggaran dari Menteri Pigai terkesan kurang relevan, mengingat anggaran 2025 sudah ditetapkan melalui pembahasan antara Pemerintah dan DPR.

“Anggaran 2025 telah ditetapkan, sehingga perlu dibahas lebih lanjut, terutama karena ada pemisahan kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ungkapnya.

Andreas juga menyoroti bahwa permintaan kenaikan anggaran tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi.

The post Andreas Hugo Pareira Soroti Permintaan Anggaran Kementerian HAM 20 Triliun appeared first on seketika.com.