BMKG meluruskan anggapan masyarakat terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang selama ini identik dengan hujan buatan.

Menurut BMKG, OMC bukan teknologi untuk menciptakan hujan dari kondisi cuaca kosong, melainkan mengatur distribusi hujan berdasarkan kondisi atmosfer yang sudah ada.

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan bahwa OMC dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan rekayasa awan agar curah hujan dapat diarahkan sesuai kebutuhan wilayah tertentu.

Teknologi ini dipakai untuk berbagai kepentingan, mulai dari pengurangan risiko banjir, penanganan kekeringan, hingga penguatan cadangan air di kawasan strategis.

OMC dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya air nasional. BMKG menyebut teknologi ini mendukung keterkaitan antara sektor pangan, energi, dan kebutuhan air masyarakat.

Salah satu wilayah yang rutin memanfaatkan OMC adalah kawasan Danau Toba di Sumatra Utara. Air di kawasan tersebut digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, kebutuhan industri, hingga irigasi pertanian.

Selain itu, OMC juga diterapkan di sejumlah daerah aliran sungai besar seperti DAS Brantas dan DAS Citarum yang mencakup waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur.

The post Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Strategi BMKG Hadapi Banjir dan Kemarau appeared first on seketika.com.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 akan terjadi pada Agustus. Namun, awal kemarau berlangsung bertahap dan tidak bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa daerah diperkirakan mengalami puncak lebih awal di Juli, sementara lainnya bisa mundur hingga September.

Tahun ini, karakter kemarau bukan ditandai suhu ekstrem, melainkan kondisi yang lebih kering dari biasanya. Hal ini berpotensi berdampak pada ketersediaan air dan sektor pertanian.

Selain itu, fenomena El Nino diperkirakan ikut memperkuat kekeringan. Penurunan curah hujan bisa terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

BMKG menjelaskan cuaca gerah yang dirasakan saat ini adalah bagian dari fase transisi musim. Kenaikan suhu masih tergolong normal dan tidak mencapai level ekstrem seperti di beberapa negara lain.

Kemungkinan terjadinya gelombang panas di Indonesia juga dinilai kecil. Faktor geografis sebagai negara kepulauan membuat panas ekstrem sulit terakumulasi.

The post Puncak Musim Kemarau 2026 Terungkap, Ini Dampak yang Harus Diwaspadai Masyarakat appeared first on seketika.com.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa beberapa wilayah yang telah memasuki musim kemarau adalah sebagian kecil wilayah Aceh, sebagian kecil wilayah Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian kecil NTB, sebagian kecil NTT dan Maluku, serta sebagian kecil Papua Barat.

“BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika iklim global dan regional serta menyampaikan pembaruan informasi secara berkala. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia,” kata Faisal di Jakarta, Minggu (5/4).

Di sisi lain, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan BMKG juga memprediksi peluang berkembangnya fenomena El Niño pada semester kedua tahun ini.

Hingga akhir Maret 2026, kondisi El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) terpantau masih berada pada fase Netral.

Namun, pemodelan iklim menunjukkan bahwa ENSO dapat berkembang menjadi fase El Niño pada semester kedua tahun 2026.

“Pada saat ini, prediksi BMKG untuk intensitas El Niño berada pada kategori lemah hingga moderat dengan peluang 50-80%, dan mencatat adanya kemungkinan kecil (kurang dari 20%) fenomena ini berkembang menjadi kategori kuat” ujarnya.

The post Prediksi BMKG El Nino 2026: Musim Kemarau Diprediksi Lebih Kering dan Panjang, Wilayah Ini Sudah Terdampak appeared first on seketika.com.

Suhu di beberapa wilayah di negara ini telah mencapai sekitar 40 derajat Celcius (104 derajat Fahrenheit) dalam beberapa hari terakhir, dengan indeks panas seperti apa suhunya, dengan mempertimbangkan kelembapan di satu wilayah mencapai 53C.

Di Filipina, yang merupakan salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, hasil panen mendatang kemungkinan besar akan “di bawah rata-rata”, demikian peringatan PBB.

Kerugian panen diperkirakan lebih dari empat miliar peso ($69 juta) dan para petani akan menghadapi kesulitan lebih lanjut jika kekeringan tidak segera teratasi.

Banyak petani di Nueva Ecija biasanya mengandalkan Bendungan Pantabangan untuk irigasi, namun ketinggian air telah turun hampir 50 meter (164 kaki) dan bendungan tersebut tidak lagi mencapai ladang mereka.

Ada petani yang beralih dari padi ke sayuran yang membutuhkan lebih sedikit air, tapi malah mati karena air tanah mengering.

Seiring dengan menurunnya permukaan bendungan, beberapa daerah perkotaan tidak mempunyai air. Lebih dari 100 kota dan kota telah menyatakan kekeringan sebagai bencana untuk mengakses dana darurat. (Foto: AFP/@jamstarosa)

The post FOTO: Perjuangan Petani Filipina Hadapi Kekeringan appeared first on seketika.com.

“Ancaman kekeringan dan kebakaran mulai terlihat sebagai dampak dari perubahan iklim yang terjadi. Upaya antisipasi untuk menekan dampak tersebut meluas harus segera dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/8).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 23 Agustus 2023 sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami bencana hidrometeorologi kekeringan di 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten, Provinsi Jabar. Bencana serupa juga terjadi di lima kabupaten di Jawa Tengah dan satu kabupaten di Jawa Timur.

Menurut Lestari, ancaman kekeringan tersebut harus segera mendapat perhatian para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, mengingat kekurangan air bersih bisa berdampak pada aspek kesehatan masyarakat.

Merujuk catatan UNESCO, rata-rata hak manusia atas air yaitu sebesar 60 liter per orang per hari.
Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum juga membagi standar kebutuhan air bersih berdasarkan wilayah.

Standar kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan misalnya rata-rata 60 liter per kapita per hari, warga kota kecil kebutuhan air bersihnya 90 liter per kapita per hari, warga kota sedang dengan kebutuhan air bersih 110 liter per kapita per hari, warga kota besar dengan kebutuhan air bersih 130 liter per kapita per hari, dan warga metropolitan dengan kebutuhan air bersih 150 liter per kapita per hari.

Berdasarkan angka kebutuhan air bersih itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, warga metropolitan merupakan kelompok yang paling terancam bila menghadapi kekeringan.

Meski begitu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, dengan mulai kekeringannya 16 kabupaten di Pulau Jawa, ancaman kekurangan air bersih mulai menghampiri perdesaan, kota kecil dan kota sedang.

Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat berharap masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah mulai mengambil langkah untuk mengatasi ancaman kekurangan air bersih itu.

Selain itu, Rerie juga mendorong agar perencanaan pengembangan wilayah di setiap daerah juga harus mengantisipasi sejumlah potensi ancaman bencana, sebagai dampak perubahan iklim yang terjadi.

Setiap daerah, ujar Rerie, harus memiliki kawasan tangkapan air hujan, menggencarkan penghijauan dan sosialisasi penghematan pemanfaatan air bersih, sehingga ketersediaan air bersih bagi daerah tersebut tetap terjaga.

Rerie juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup yang bijaksana dalam memanfaatkan air bersih dalam keseharian, sehingga dampak perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan. ***
Dr. Lestari Moerdijat S.S., M.M.

The post Lestari Moerdijat : Segera Antisipasi Dampak Kekeringan di Tanah Air appeared first on seketika.com.

Dengan pengukuhan tersebut, diharapkan manajemen irigasi menjadi lebih efektif, efisien, lestari, dan ketahanan pangan terus terjaga.

“Irigasi ini menjadi peran yang sangat penting terkait ketahanan pangan di Jawa Tengah. Karena produksi-produksi pertanian kita banyak di-support dari irigasi. Mungkin kalau dari persentase produk kita yang beririgasi teknis dengan yang tidak beririgasi teknis, lebih banyak di irigasi teknis,” ujar Sumarno, seusai pengukuhan Komisi Irigasi Provinsi Jateng.

Sekda menjelaskan, dengan adanya Komisi Irigasi yang merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, serta pengguna air dan jaringan irigasi, diharapkan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antaranggota, dapat berjalan lebih efektif. Dengan infrastruktur irigasi yang baik, maka upaya pencapaian ketahanan pangan melalui penyediaan air irigasi untuk kegiatan pertanian.

“Komisi Irigasi ini menjadi wadah untuk koordinasi semua stakeholder yang ada terkait irigasi. Jadi dengan adanya wadah ini, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama tentu akan berjalan lebih efektif,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Komisi Irigasi sangat diperlukan, mengingat ketahanan produksi pangan di Jateng sangat tergantung pada irigasi. Karenanya, perhatian pemerintah terhadap irigasi pertanian terus ditingkatkan. Di antaranya melalui pembangunan saluran infrastruktur irigasi di berbagai daerah, sehingga penggunaan air lebih efektif dan efisien.

The post Sekda Sumarno : Komisi Irigasi wadah koordinasi semua stakeholder terkait irigasi appeared first on seketika.com.

“Tadi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, ada beberapa langkah yang akan ditindaklanjuti untuk jangka pendek itu akan membangun gudang stok pangan di dua tempat, yaitu di Agandugume dan di Sinak,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam keterangan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu, untuk penanganan jangka menengah, Muhadjir menyebut bahwa pemerintah akan memperpanjang landasan pacu (runway) Bandara Sinak, Kabupaten Puncak. Langkah tersebut diambil pemerintah agar pesawat-pesawat berbadan besar dapat mendarat di Bandara Sinak.

“Kalau nanti pesawat Hercules sudah bisa mendarat di Sinak, nanti bukan hanya bahan pangan saja yang bisa diangkut tapi material untuk pembangunan infrastruktur, terutama untuk jalan supaya tidak high cost karena satu kali penerbangan itu Rp35 juta, dari Timika ke Agandugume dan Sinak itu Rp35 juta. Nanti kalau sudah bisa melalui darat, itu kita harapkan akan lebih murah,” ungkap Muhadjir.

The post Wabah Kekeringan di Papua Tengah, Pemerintah Lakukan Sejumlah Langkah appeared first on seketika.com.