Hal ini disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam Lokakarya Supporting Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Towards Accession to the OECD Anti-Bribery Convention, bekerja sama dengan OECD di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurut Setyo, aksesi terhadap Konvensi Anti-Suap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum penting guna memperbaharui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional.

“Dalam UNCAC khususnya Pasal 16, negara didorong mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kita perlu respons secara konkret dalam pembaruan regulasi nasional,” ungkap Setyo.

Menurut Setyo, langkah ini menjadi penting sebab hingga saat ini hukum Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing (foreign bribery).

Selain itu, terdapat sejumlah bentuk tindak pidana lain yang juga belum dikriminalisasi secara eksplisit dalam UU Tipikor.

KPK mengidentifikasi tiga delik korupsi yang saat ini masih kebal hukum karena belum masuk dalam UU Tipikor. Pertama, perdagangan untuk memuluskan kepentingan tertentu (trading in Influence).

Kedua, kepemilikan kekayaan tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan asal usulnya (illicit enrichment). Ketiga, praktik suap murni di sektor swasta yang merusak iklim investasi (bribery in the private sector).

The post KPK Desak Revisi UU Tipikor demi Jerat Suap Asing dan Aksesi OECD appeared first on seketika.com.

Hingga saat ini, menurut pemerintah, kondisi fundamental perekonomian nasional masih tetap kokoh dengan ditopang oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang solid, serta kinerja korporasi yang secara umum masih baik.

Tekanan yang terjadi pada IHSG bersifat sementara dan tidak mencerminkan fundamental ekonomi maupun kualitas emiten secara keseluruhan.

“Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui serangkaian langkah strategis dan terukur,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal nasional, Pemerintah melakukan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan target penyelesaian Peraturan Pemerintah pada Q1-2026.

Transformasi tersebut akan mengubah struktur BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan terbatas, sehingga memperkuat independensi, profesionalisme, dan tata kelola bursa, sekaligus meminimalkan potensi benturan kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI juga memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi publik di pasar modal.

The post Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Kuat di Tengah Koreksi IHSG appeared first on seketika.com.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai negara aksesi OECD bersamaan dengan Argentina dalam pertemuan OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris pada 2-3 Mei 2024.

“Dalam pertemuan Ministerial Council Meeting tersebut, Indonesia bersama Argentina diterima permohonannya. Argentina, sampai rapat kemarin itu, berproses selama lima tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama tujuh bulan,” jelas Airlangga.

Airlangga juga menambahkan bahwa saat ini terdapat sejumlah negara dengan status serupa, termasuk Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania, yang telah berproses lebih dari dua tahun.

“Praktik-praktik yang dilakukan itu beberapa negara yang sudah menjadi anggota dalam aksesi itu Kosta Rika butuh waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, Cile tiga tahun. Jadi kita harus belajar dari Cile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat,” kata Airlangga.

Menko Perekonomian juga melaporkan kemajuan Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework yang mencakup empat pilar penting. Indonesia telah menyelesaikan negosiasi pada pilar kedua terkait rantai pasokan dan akan segera menyelesaikan pilar pertama terkait perdagangan.

The post Indonesia Mempercepat Aksesi ke OECD, Presiden Jokowi Dorong Persiapan Intensif appeared first on seketika.com.

“Agar tidak terjebak dalam middle income trap dan bisa melompat menjadi negara maju”

Seketika.com, Konawe – Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan dari 38 negara untuk keanggotaan Indonesia di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangannya di Rumah Sakit Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 14 Mei 2024.

“Pemerintah sangat mengapresiasi atas telah diterimanya Indonesia sebagai anggota OECD. Ini penting sekali karena organisasi ini untuk negara-negara maju,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi menekankan bahwa keanggotaan OECD merupakan langkah signifikan bagi Indonesia untuk mengakses investasi global dan sumber daya keuangan internasional, yang akan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, ini akan mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga-lembaga internasional yang bermanfaat bagi negara kita,” jelasnya.

Presiden juga menambahkan bahwa keanggotaan di OECD akan membantu Indonesia menghindari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap, serta mendorong transisi menjadi negara maju.

Presiden mengungkapkan bahwa OECD akan memberikan manfaat konkret, terutama agar tidak terjebak dalam middle income trap dan bisa melompat menjadi negara maju. Banyak aturan yang harus diikuti, dan ini akan mendisiplinkan kita menuju tujuan menjadi negara maju.

The post Indonesia Disambut Sebagai Anggota OECD oleh 38 Negara appeared first on seketika.com.

“Proses aksesi Indonesia ke OECD merupakan salah satu strategi Pemerintah RI dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yang memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia akademik,”

Seketika.com, Jakarta – Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terus diperkuat seiring dengan upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pendapatan per kapita minimal mencapai USD30.300 pada tahun 2045.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai focal point dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, dengan terus memantau perkembangan tersebut.

Diskusi mengenai aksesi Indonesia telah dibuka oleh OECD pada tanggal 20 Februari 2024.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, Kemenko Perekonomian menyelenggarakan serangkaian Kuliah Tamu di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada tanggal 22 Februari 2024.

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS, dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa yang antusias.

Dalam siaran pers yang diterbitkan oleh Kemenko Perekonomian pada hari Jumat, 23 Februari 2024, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto, menyoroti kegiatan kuliah tamu di UNS sebagai yang pertama kali diadakan setelah OECD secara resmi membuka diskusi mengenai aksesi Indonesia.

Asdep Ferry juga mengajak perguruan tinggi untuk turut serta dalam kontribusi terhadap proses aksesi tersebut.

The post Komitmen Indonesia Menuju OECD, Mewujudkan Visi Emas 2045 appeared first on seketika.com.

Dalam pertemuan tersebut, PM Trudeau menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia di kawasan yang dinilai cukup berpengaruh.

“Perdana Menteri Trudeau juga mengatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat terasa dan sangat diapresiasi. Terasa sekali pada saat tahun lalu Indonesia menjadi Ketua G20 dan tahun ini menjadi ketua dari ASEAN,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Trudeau juga membahas terkait kemitraan strategis ASEAN-Kanada yang akan segera diluncurkan dan berharap dapat segera ditindaklanjuti dengan hasil kerja sama yang konkret. Bahkan, kedua pemimpin juga sangat puas dengan kenaikan perdagangan bilateral yang cukup tinggi pada tahun 2022 silam.

“Kenaikan perdagangan 37 persen dan ini sudah melampaui nilai sebelum pandemi. Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk mengupayakan agar negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat selesai akhir tahun depan, akhir tahun 2024,” ungkap Menlu Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyambut baik pembentukan gugus tugas bilateral yang diharapkan dapat segera menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang telah dibahas oleh kedua pemimpin. Presiden turut mendorong Pension Fund untuk berinvestasi di Indonesia, terutama pada sejumlah proyek infrastruktur strategis di Indonesia, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan bandara hijau di Kalimantan Utara.

“Kedua pemimpin juga bicara mengenai pentingnya kerja sama untuk ketahanan pangan dan saat ini BUMN Indonesia sedang menjajaki kerja sama pengadaan potas dan juga joint venture dengan perusahaan Kanada dan Presiden sangat mengharapkan agar hal ini dapat segera terealisasi,” ucap Menlu Retno.

Presiden Jokowi dan PM Trudeau turut membahas kerja sama terkait sertifikasi halal. Sedangkan terkait kerja sama critical mineral, Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar Kanada mendukung kebijakan hilirisasi industri yang sedang dijalankan Indonesia.

“PM Trudeau juga mengatakan dukungannya terhadap aplikasi Indonesia di dalam OECD dan tentunya PM (Trudeau) juga akan bicara dengan anggota OECD lagi untuk memberikan konsiderasi atau pertimbangan yang positif terhadap aplikasi Indonesia di OECD,” tutur Menlu Retno.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(BPMI Setpres)

The post Dukungan PM Trudeau terhadap aplikasi Indonesia di dalam OECD appeared first on seketika.com.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa diperlukan kerja sama dan aksi bersama untuk menghadapi tantangan global yang berkembang signifikan. Dinamika geopolitik yang terjadi menciptakan pola kerja sama internasional yang terfragmentasi serta menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia. Dampak dari pandemi COVID-19 dan krisis finansial global masih dirasakan mayoritas masyarakat global.

Menko Airlangga membagikan performa perekonomian Indonesia yang tetap terjaga solid. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% di Kuartal II-2023 atau 5,11% di sepanjang Semester I-2023. Neraca perdagangan melanjutkan tren positif selama 38 bulan berturut-turut, surplus USD 7,82 miliar pada Triwulan II 2023. Hal tersebut turut menjadi modalitas Indonesia dalam berproses untuk menjadi anggota OECD, selain profil sebagai negara demokratis, mitra strategis bagi OECD dan negara anggota OECD, hingga peran kepemimpinan global yang telah teruji, antara lain melalui Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN.

“Tadi dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh Duta Besar yang hadir, satu-persatu menyatakan dukungan kepada Indonesia dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para duta besar ini penting, karena akan ada pertemuan di bulan September (Pertemuan Tingkat Kepala Perwakilan OECD) yang akan memutuskan apakah usulan Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD diterima oleh seluruh negara. Jumlah negara yang di OECD ada 38,” tutur Menko Airlangga.

Keanggotaan Indonesia pada OECD akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional. Indonesia memerlukan sarana dan pendekatan baru untuk memandu para pembuat kebijakan untuk bergerak maju, terutama dengan menyelaraskan diri dengan tolok ukur internasional. “Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,” ungkap Menko Airlangga.

The post Menko Airlangga Undang Dubes Negara OECD Untuk Dukung Aksesi Indonesia di OECD appeared first on seketika.com.

Hal itu tecermin dari sejumlah indikator berupa proyeksi sejumlah lembaga internasional. Di antaranya yang disampaikan dalam rilis Dana Moneter Internasional (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan World Bank (Bank Dunia).

Ketiga lembaga itu diketahui telah mengeluarkan proyeksi ekonomi global 2023 paling tinggi hanya sebesar 3 persen. Demikian halnya dengan proyeksi untuk 2024.

Bahkan, IMF dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Juli 2023 menilai, ekonomi global kini tangguh. Namun, pertumbuhan ekonomi global melambat dan prospeknya dinilai lemah.

IMF sendiri memproyeksikan pertumbuhan global menjadi 3,0 persen pada 2023 dan 2024. Walau begitu, proyeksi ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan April 2023. Demikian pula kebijakan suku bunga bank (The Fed).

The post Global Bergejolak, Stabilitas Ekonomi Nasional Tetap Terjaga appeared first on seketika.com.

“Sekretaris Jenderal (OECD) Cormann juga mengapresiasi leadership Bapak Presiden di dalam melakukan langkah-langkah reformasi karena banyak langkah-langkah reformasi di bidang investasi dan juga di bidang perekonomian adalah sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri di dalam memperkuat perekonomiannya,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama dan Indonesia merupakan mitra kerja utama dari OECD. Bahkan, Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerja sama seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.

“Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait keinginan Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD, Presiden berharap proses keanggotaan dapat berjalan dengan baik dan cepat. Apalagi, Menkeu mengatakan Indonesia banyak melakukan sejumlah reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD.

The post OECD Apresiasi Leadership Presiden Jokowi Lakukan Langkah Reformasi di Indonesia appeared first on seketika.com.