“Banyak anak-anak sekolah juga yang datang untuk menanyakan bagaimana menghadapi perundungan, ciri-ciri perundungan, dan bagaimana menghadapinya.”

Seketika.com, Tangerang – Hari kedua Festival Cisadane berjalan, kunjungan pada booth OPD di lingkup Pemerintah Kota Tangerang tak pernah sepi dari pengunjung. Tiap OPD memberikan berbagai layanan dan informasi yang menarik. Salah satunya, booth milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Kepala DP3AP2KB, Jatmiko mengatakan bahwa di hari ketiga ini total pengunjung sudah mencapai 120 orang. Layanan yang diberikan adalah konsultasi korban kekerasan pada perempuan dan anak, keluarga berencana, dan juga terkait perundungan pada anal.

“Banyak anak-anak sekolah juga yang datang untuk menanyakan bagaimana menghadapi perundungan, ciri-ciri perundungan, dan bagaimana menghadapinya. Untuk orang dewasa, sejauh ini menanyakan bagaimana menggunakan dan memilih KB yang baik, cocok dan manfaatnya. Jika, ada yang ingin berkonultasi terkait korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan dan anak juga bisa. Nanti, akan kami berikan pendampingan secara gratis melalui P2TP2A dan juga Puspaga,” ungkapnya, Jumat (24/11/23).

Ia melanjutkan, booth DP3AP2KB juga memiliki playground mini untuk anak-anak. Sehingga, anak-anak dapat bermain dengan nyaman dan senang saat mengunjungi Festival Cisadane.

“Kami berikan playground mini ada ayunan, dan juga perosotan. Festival Cisadane ini untuk semua masyarakat segala umur. Tentu, untuk anak-anak harus di bawah pendampingan orang tua. Sehingga, di sini kami berikan playground mini agar anak tetap senang mengunjungi Festival Cisadane,” lanjutnya.

The post DP3AP2KB Kota Tangerang Berikan Layanan Gratis Konsultasi Kekerasan pada Perempuan dan Anak appeared first on seketika.com.

Penyelenggaraan bimtek tersebut untuk mendorong Pemerintah Daerah agar segera menginisiasi pembentukan PUSPAGA dan berkontribusi pada pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan indikator tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, dan infrastruktur ramah anak.

“Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang peningkatan peran Ibu dan Keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu upaya pemenuhan hak anak atas pengasuhan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menginisiasi program PUSPAGA dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sejak 2016 yang selanjutnya pada 2020 mulai diinisiasi dengan program Daycare Ramah Anak atau Tamah Asuh Ceria (TARA),” ungkap Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari, Jakarta (14/11).

Rohika menjelaskan, saat ini telah tersedia 258 unit layanan PUSPAGA di 16 Provinsi dan 213 Kabupaten/Kota, 102 lokasi RBRA di 73 Kabupaten/Kota, dan 6 Daycare Ramah Anak di Kementerian/Lembaga dan perusahaan di Indonesia. “Sementara itu, di NTT, khususnya Sumba masih memerlukan penguatan, pengembangan, serta perluasan cakupan untuk peningkatan kemampuan keluarga dalam hal kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak agar proses standardisasi lembaga layanan yang tersedia dapat segera di lakukan,” ujar Rohika.

Perwakilan dari Wahaba Visi Indonesia (WVI), Fenty mengemukakan bahwa NTT merupakan provinsi dengan persentase tertinggi balita yang mendapatkan pengasuhan secara tidak layak. Mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, tercatat sebear 12,24 persen balita di NTT mendapatkan pengasuhan secara tidak layak. WVI telah melakukan baseline nasional pada 2022 dan mendapatkan temuan bahwa hanya 2.048 anak atau 36,40 persen dari 5.621 anak memiliki hubungan yang positif dengan orang tuanya. Selain itu, ditemukan juga bahwa hanya 32 anak atau 1,90 persen dari 1.664 anak di Sumba Barat Daya merasa anam dan terlindungi dari pelecehan, eksploitasi, dan segala bentuk keekrasan lainnya di keluarga dan lingkungan terdekat.

The post Kemen PPPA Perkuat PUSPAGA di Empat Kabupaten Wilayah Sumba NTT appeared first on seketika.com.

Pencegahan dan edukasi masyarakat adalah kunci untuk mengatasi masalah kekerasan dan perlindungan anak.

Seketika.com, Bandung – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung terus berupaya optimal melindungi anak dan perempuan dari tindakan kekerasan. Salah satunya lewat program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Puspaga merupakan support system DP3A Kota Bandung. Programnya berfokus pada prevensi kesehatan mental masyarakat Kota Bandung mulai dari anak sampai dewasa, termasuk masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Salah satu konselor Puspaga sekaligus Ketua Panitia Hari Ayah Kota Bandung Agus Budiman mengatakan, langkah prevensi dilakukan dengan mengadakan Sekolah Keluarga, Ayah Nyentrik, dan Seruni.

“Selain itu melakukan edukasi ke sekolah-sekolah dari SD – SMA, dan ke RW-RW, dan melalui talkshow dan dialog interaktif,” katanya, Jumat (27/10/2023).

Kemudian, penanganan kuratif diberikan juga bagi masyarakat yang membutuhkan untuk kasus seperti adiksi pornografi, perselingkuhan, stress dan lain-lain. Mereka bisa berkonsultasi tentang berbagai hal yang menyangkut masalah psikologis.

The post Peran Penting Ayah Guna Cegah Kekerasan Pada Perempuan dan Anak appeared first on seketika.com.