Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, Indonesia perlu memanfaatkan peluang pendanaan dari pinjaman maupun hibah luar negeri mengingat dana abadi riset nasional masih terbatas. Namun, menurutnya, pemanfaatan dana tersebut harus disusun berdasarkan arah dan prioritas riset nasional agar lebih terukur.

“Kalau saya melihat sebenarnya pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri itu adalah peluang besar kita, karena dana abadi riset kita tidak besar. Padahal banyak riset yang diselenggarakan, banyak peneliti-peneliti yang kompeten ada di BRIN,” ujar Ledia.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang dipaparkan BRIN masih terdapat dana pinjaman dan hibah luar negeri yang mengalami pemblokiran. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menghambat pelaksanaan program riset yang strategis.

Menurut Legislator Fraksi PKS itu, BRIN perlu merancang mekanisme yang menghubungkan sumber pendanaan luar negeri dengan kebutuhan riset yang telah ditetapkan dalam rencana induk riset nasional.

“Bisakah kita kemudian mendesain sehingga ketika dapat pinjaman atau hibah luar negeri ini ada prioritas riset apa yang sesuai dengan rencana induk riset. Jadi modelnya bukan sekadar ada pinjaman, ada hibah, tapi kemudian diblokir. Kan sayang, padahal banyak yang seharusnya bisa diakses,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai hasil riset yang telah selesai seharusnya tidak berhenti pada tahap penelitian semata, tetapi dapat dikembangkan hingga memiliki nilai ekonomi melalui proses hilirisasi dan komersialisasi.

“Ketika kemudian riset itu jadi, selesai, kan dia juga bisa dikomersialkan. Artinya mungkin bisa membiayai dirinya sendiri untuk membayar pinjaman itu, bahkan melanjutkan riset berikutnya,” jelanya.

Ledia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat menjadi momentum bagi BRIN untuk menyusun strategi pendanaan riset yang lebih terarah.

Dengan demikian, pendanaan dari dalam maupun luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurutnya, sinergi antara perencanaan riset, dukungan pendanaan, dan pemanfaatan hasil penelitian menjadi faktor penting agar investasi negara di sektor riset mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

The post BRIN Diminta Maksimalkan Hibah Luar Negeri, DPR Soroti Dana Riset yang Masih Terblokir appeared first on seketika.com.

Amerika Serikat dan Iran kini saling melancarkan tekanan militer dan politik, sementara negara-negara kawasan khawatir terhadap gangguan perdagangan energi global.

Blokade AS terhadap Iran kembali diberlakukan setelah Washington merespons meningkatnya serangan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.

Selat Hormuz menjadi titik penting dalam konflik karena jalur laut tersebut merupakan salah satu rute utama pengiriman energi dunia. Gangguan di kawasan ini berpotensi memengaruhi pasokan minyak dan gas internasional.

Menurut laporan Associated Press, langkah terbaru Amerika Serikat terjadi setelah kesepakatan sementara antara kedua pihak mulai mengalami hambatan akibat meningkatnya konflik di kawasan tersebut.

Konflik di Selat Hormuz menjadi perhatian global karena wilayah tersebut memiliki peran besar dalam distribusi energi dunia.

Ketegangan yang meningkat dapat berdampak pada:

• kenaikan harga minyak internasional,
• meningkatnya biaya pengiriman,
• tekanan terhadap pasar energi,
• kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.

Harga minyak Brent sempat mengalami kenaikan akibat kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan gangguan pasokan energi.

Selain faktor ekonomi, konflik ini juga meningkatkan risiko negara-negara sekutu AS di kawasan Teluk ikut terdampak.

AS Kembali Memberlakukan Blokade

Militer AS menyatakan kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran setelah meningkatnya serangan terhadap kapal di sekitar Selat Hormuz.

Langkah tersebut sebelumnya sempat dihentikan ketika terdapat kesepakatan sementara yang membuka ruang negosiasi terkait isu keamanan dan program nuklir Iran. Namun, proses tersebut mengalami kemunduran ketika konflik kembali meningkat.

Garda Revolusi Iran memberikan peringatan bahwa ekspor energi dari kawasan Timur Tengah dapat terdampak apabila tekanan terhadap Iran terus berlangsung.

Ancaman tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik tidak hanya berdampak pada dua negara, tetapi juga pada perdagangan energi global.

Dalam perkembangan terbaru, AS melakukan serangan terhadap sejumlah target di Iran, sementara Teheran melakukan serangan balasan terhadap wilayah dan kepentingan yang terkait dengan sekutu Amerika di kawasan.

Situasi ini membuat upaya diplomasi untuk mempertahankan gencatan senjata sementara semakin sulit.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan produsen energi Teluk Persia dengan pasar dunia.

Karena nilai strategisnya, setiap gangguan terhadap lalu lintas kapal di wilayah tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap ekonomi global.

Mediator regional masih berupaya mendorong Amerika Serikat dan Iran kembali ke meja perundingan.

Namun, dengan meningkatnya aksi militer kedua pihak, masa depan kesepakatan sementara dan stabilitas kawasan masih belum jelas.

The post AS Kembali Blokade Iran Setelah Serangan Kapal, Ini Dampaknya bagi Dunia appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai pelaksanaan APBN 2025 telah berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pasalnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara pada tahun-tahun mendatang.

“Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi kepada pemerintah, bahwa apa yang telah digariskan di dalam program prioritas Pak Presiden itu sudah berjalan dengan bagus,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2026).

Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan pendapatan negara agar mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan belanja negara tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

“Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran,” lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dirinya pun menilai pengelolaan APBN 2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, menurut pandangannya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu disempurnakan, namun secara umum pelaksanaannya menunjukkan hasil yang baik, termasuk dengan capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa APBN 2025 tetap berperan sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11 persen, didukung konsumsi rumah tangga, investasi yang meningkat, serta inflasi yang tetap terkendali di level 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pun, pemerintah juga menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif didukung berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun untuk menjaga konsumsi, memperkuat UMKM, sektor padat karya, perumahan, hingga mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, realisasi defisit APBN 2025 tetap berada pada batas aman sebesar 2,81 persen terhadap PDB.

Disampaikan juga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Menanggapi efektivitas pelaksanaan APBN, Muhidin menilai target-target pemerintah secara umum telah tercapai.

Ke depan, ia berharap optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dapat semakin meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus mendukung penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu,” tandasnya.

Sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal, ia juga menyampaikan bahwa DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2026. Pasalnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika perekonomian.

The post APBN 2025 Dipuji DPR, Pemerintah Diminta Tingkatkan Penerimaan Negara demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi appeared first on seketika.com.

Menurut Mariana, kehadiran rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap harus memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan swasta, tetapi juga bagi masyarakat yang mengandalkan program BPJS dari pemerintah.

“Kita berharap sebagai Anggota BURT bahwa fasilitas kesehatan di rumah sakit ini tidak hanya untuk masyarakat yang mampu saja, yang memiliki asuransi, tetapi kita juga berharap bisa digunakan oleh masyarakat yang menggunakan program BPJS dari pemerintah,” ujarnya kepada Parlementaria.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, BPJS memiliki peran penting dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Karena itu, kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS perlu terus diperkuat agar pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata.

“BPJS juga berperan penting untuk membantu masyarakat yang kesulitan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Legislator Dapil Kalimantan Selatan II tersebut juga berharap Ciputra Mitra Hospital terus meningkatkan kualitas pelayanan maupun kelengkapan fasilitas kesehatan yang dimiliki.

Menurutnya, peningkatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin dan secara umum bagi warga Kalimantan Selatan.

“Kita juga mengharapkan seluruh fasilitas di rumah sakit ini terus ditingkatkan agar bisa membantu khususnya warga masyarakat Banjarmasin dan seluruh warga masyarakat di Kalimantan Selatan ini,” pungkasnya.

The post Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin Diharapkan Terima BPJS, Mariana Soroti Akses Layanan Kesehatan appeared first on seketika.com.

“Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2//2026).

Adapun putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 itu merupakan hasil permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Pengujian tersebut diajukan oleh 4 orang mahasiswa.

Selaku mahasiswa, para pemohon menguji frasa ‘secara langsung dan demokratis’ dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada. Pasal tersebut berbunyi ‘Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis’.

Para pemohon menilai Pasal 1 angka 1 UU Pilkada merupakan norma yang dirumuskan secara kabur atau multitafsir, yang dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan desain demokrasi lokal tanpa melalui proses perubahan konstitusi dan pada akhirnya berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat.

Demi menjamin prinsip kedaulatan rakyat tetap terjaga, para pemohon menilai perlunya penegasan oleh MK terkait mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Dalam keterangannya, para pemohon mengajukan pengujian pasal itu dilatarbelakangi karena munculnya kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sempat berkembang beberapa waktu terakhir.

Sementara mengenai putusannya, MK menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah hingga saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku umum. Namun, tetap menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Terkait hal ini, Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MK sesuai aturan yang berlaku. “Selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan mekanisme yang ada,” tegas Puan.

The post MK Putuskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung, Puan Tegaskan DPR Hormati Putusan appeared first on seketika.com.

Rieke membeberkan bahwa Komnas HAM sebenarnya memikul tanggung jawab besar yang diperintahkan oleh sedikitnya lima undang-undang berbeda. Tugas itu mulai dari penyelidikan pelanggaran HAM berat, penghapusan diskriminasi ras, penanganan konflik sosial, hingga pengawasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Artinya, terdapat sedikitnya 5 Undang-Undang yang secara langsung memberikan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada Komnas HAM. Namun, dalam RKA tahun 2027, Komnas HAM hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp94,24 miliar,” ujar Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026).

Lebih lanjut, Rieke menyayangkan cara pembagian anggaran tersebut. Dari total dana yang ada, lebih dari separuhnya habis untuk membayar gaji pegawai dan membiayai operasional kantor. Akibatnya, fungsi utama Komnas HAM untuk membela hak rakyat justru kekurangan dana.

“Sekitar 75,9 persen anggaran terserap untuk kebutuhan administratif. Sementara, fungsi substantif utama Komnas HAM hanya memperoleh Rp5,66 milar atau hanya dialokasikan sebesar 6,01 persen dari total pagu anggaran. Padahal fungsi pengkaji, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan penyelidikan merupakan jantung pelaksanaan mandat negara di bidang HAM,” jelas Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut Rieke, situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi saat ini Indonesia sedang memegang posisi terhormat di tingkat internasional sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council). Komitmen global itu harus dibuktikan dengan dukungan dana yang nyata di dalam negeri.

“Kami berpandangan, kepemimpinan global tersebut harus tercermin dalam komitmen nasional melalui perencanaan pembangunan dan politik anggaran yang memadai di bidang HAM. HAM tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran. HAM adalah fondasi negara hukum, demokrasi, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Rieke menyampaikan rekomendasi agar Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran operasional penanganan kasus secara bertahap dan mengintegrasikan sistem pengaduan HAM ke dalam sistem digital nasional.

“Politik anggaran negara harus mencerminkan keseriusan negara dalam melaksanakan mandat konstitusi dan lima undang-undang yang telah mempercayakan Komnas HAM sebagai salah satu garda terdepan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia,” pungkas Rieke.

The post Anggaran Komnas HAM Dikritik DPR, 75,9 Persen Habis untuk Administrasi appeared first on seketika.com.

“Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg,” ucap Said Iqbal.

Sejumlah hal yang akan dilaporkan kepada Presiden salah satunya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ini harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata.

“Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” katanya.

Sementara itu terkait kesejahteraan buruh, Said Iqbal memandang bahwa ke depan kesejahteraan buruh meliputi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Pandangan-pandangan tersebut, kata Said Iqbal, akan disampaikan kepada Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam analisa kebijakan.

“Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Said Iqbal juga akan menyampaikan pandangannya terkait upah layak bagi para buruh. Termasuk juga terkait pekerja buruh migran yang saat ini menurutnya masih memerlukan perlindungan dari negara.

“Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan,” ujarnya.

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi nasional memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

The post Said Iqbal Penasihat Khusus Presiden, Langsung Soroti Upah Layak dan Kesejahteraan Buruh appeared first on seketika.com.

Menurut Irma, Komisi IX kerap menerima pengaduan dari mahasiswa kedokteran yang harus berulang kali mengikuti uji kompetensi sebelum dinyatakan lulus. Bahkan, ia mengungkapkan adanya laporan mengenai peserta yang harus mengikuti ujian hingga tujuh sampai sebelas kali meskipun memiliki rekam akademik yang baik selama masa pendidikan.

“Banyak anak-anak yang mengadu kepada saya karena tidak lulus uji kompetensi, padahal ada yang lulus pendidikan dokter dengan predikat cumlaude. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut masa depan tenaga kesehatan kita,” ujar Irma.

Pernyataan tersebut muncul di tengah kebutuhan nasional terhadap tenaga dokter yang masih tinggi. Pemerintah saat ini tengah mendorong pemerataan layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil dan kawasan tertinggal sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional.

Namun, Irma mengingatkan bahwa upaya memenuhi kebutuhan dokter tidak boleh mengabaikan aspek kualitas pendidikan dan kompetensi lulusan.

Ia menilai salah satu akar persoalan terletak pada menjamurnya pembukaan fakultas kedokteran baru yang belum didukung kesiapan sumber daya pengajar, fasilitas pendidikan, maupun rumah sakit pendidikan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi kualitas lulusan dan rendahnya tingkat kelulusan uji kompetensi.

“Kalau ada fakultas kedokteran yang tingkat kelulusan uji kompetensinya di bawah 40 atau 50 persen secara konsisten, itu harus dievaluasi serius. Jangan sampai izin pembukaan fakultas kedokteran diberikan begitu saja tanpa memastikan kualitas pendidikannya,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Irma berpandangan bahwa pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan penambahan kuota mahasiswa pada fakultas kedokteran yang telah terbukti memiliki kualitas pendidikan baik dibanding terus membuka program studi baru yang belum siap secara akademik maupun infrastruktur.

The post UKMPPD Jadi Sorotan, DPR Minta Evaluasi Fakultas Kedokteran dengan Kelulusan Rendah appeared first on seketika.com.

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Tidak hanya itu, ia mendorong agar pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk dan sekitar sekolah/posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum. Pun, dirinya meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis saat Karhulta masih terus melanda.

“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkapnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.

“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” sebut Puan.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.

The post Karhutla Riau Meningkat, Puan Maharani Minta Pemerintah Siapkan Perlindungan Warga dari Kabut Asap appeared first on seketika.com.

Hal itu disampaikan Nasir Djamil ke awak media seusai Rapat Koordinasi Timwas Haji DPR RI dengan stakeholder terkait di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).

Nasir menegaskan pengalaman pelaksanaan haji tahun lalu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, terutama terkait banyaknya jemaah lanjut usia yang terlantar usai mabit di Muzdalifah. Saat itu, sejumlah jemaah kesulitan menemukan tenda pemondokan di Mina hingga menunggu berjam-jam dalam kondisi kelelahan fisik dan tekanan psikologis.

“Tahun lalu banyak jemaah lansia yang terdampar setelah mabit di Muzdalifah. Sampai waktu zuhur mereka belum menemukan pemondokan di Mina, sementara mereka juga harus mengejar waktu lempar jumrah,” ujar Nasir.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, lemahnya pengendalian lapangan dan koordinasi petugas menjadi salah satu penyebab munculnya kepanikan jemaah. Karena itu, ia meminta petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu menjalankan fungsi pendampingan secara maksimal selama proses perpindahan jamaah berlangsung.

“Jika petugas kloter, ketua rombongan dan ketua regu efektif melakukan tugasnya maka kepanikan tersebut akan lebih mudah diatasi,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Nasir menilai peran petugas haji tidak hanya terbatas pada administrasi perjalanan, tetapi juga memastikan jemaah tetap tenang, terarah, dan memperoleh informasi yang jelas di tengah situasi padat dan melelahkan.

Terlebih, mayoritas jemaah ndonesia didominasi kelompok lanjut usia yang rentan mengalami disorientasi saat perpindahan massal menuju Mina.

The post Mitigasi Risiko Haji 2026: DPR Minta Petugas Siaga Hadapi Puncak Armuzna appeared first on seketika.com.