BisnisPolitik

Pembagian 8 Persen Ojol Disorot DPR, Edi Purwanto Minta Hak Driver Tidak Dipotong Aplikator

6
×

Pembagian 8 Persen Ojol Disorot DPR, Edi Purwanto Minta Hak Driver Tidak Dipotong Aplikator

Share this article
Pembagian 8 Persen Ojol Disorot DPR, Edi Purwanto Minta Hak Driver Tidak Dipotong Aplikator, foto:(dpr)

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menegaskan skema pembagian pendapatan sebesar 8 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) harus memberikan manfaat nyata bagi pengemudi. Ia ingin memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara adil dan tidak merugikan pengemudi akibat berbagai potongan dari aplikator.

Edi mengatakan, hingga saat ini Komisi V DPR RI belum menerima secara resmi naskah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur kebijakan tersebut.

Meski demikian, Perpres itu telah mengamanatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM untuk membahas model penerapan yang paling tepat.

“Yang kita pastikan, yang 8 persen itu betul-betul ada manfaatnya bagi rakyat. Harus ada hitam di atas putihnya bahwa yang 8 persen itu adalah hasil bersihnya,” ujar Edi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menyoroti kemungkinan adanya sejumlah potongan dari aplikator sebelum pendapatan pengemudi dihitung sebagai dasar pembagian 8 persen.

Menurutnya, skema tersebut harus diperjelas agar hak pengemudi tidak berkurang akibat berbagai komponen biaya yang dibebankan.

Edi mencontohkan, apabila pendapatan dari suatu perjalanan sebesar Rp15.000, tetapi setelah dipotong biaya aplikasi dan komponen lainnya pengemudi hanya menerima Rp10.000, maka perhitungan 8 persen berdasarkan pendapatan bersih tersebut berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya diterima pengemudi.

“Kalau menurut saya itu sama saja. Yang kita harapkan namanya 8 persen itu dari Rp15.000. Berarti kurang lebih Rp13.000 sekian itu hak pengemudi ojol, Rp10.000 sekian punya aplikator. Nah, inilah yang perlu kita dalami,” jelasnya.

Meski demikian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan Komisi V belum dapat menyimpulkan mekanisme pembagian tersebut sebelum menerima dan mempelajari naskah resmi beserta rumusan pasal-pasalnya.

Ia berharap kebijakan yang disusun pemerintah mampu menciptakan hubungan kemitraan yang adil antara aplikator dan pengemudi ojol.

Dengan demikian, pembagian pendapatan tidak hanya memberikan kepastian bagi perusahaan platform digital, tetapi juga menjamin kesejahteraan para pengemudi.