Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi upaya Pemprov Jawa Barat membangun sistem pendidikan yang lebih transparan dan berintegritas.
Dedi meminta kepala sekolah dan panitia penerimaan menjaga integritas selama proses seleksi berlangsung.
Ia menegaskan tidak akan ragu memberhentikan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Tak hanya sanksi administratif, Pemprov Jawa Barat juga membuka kemungkinan proses hukum bagi pelaku kecurangan dalam penerimaan siswa baru.
Menurut Dedi, budaya titip-menitip dapat merusak tujuan utama pembentukan sekolah unggulan, yakni mencetak sumber daya manusia berkualitas.
Ia bahkan menyatakan pemerintah akan mengumumkan kepada publik pihak-pihak yang mencoba menitipkan siswa melalui jalur yang melanggar aturan.
Proses pendaftaran Sekolah Maung akan berlangsung hingga 29 Mei 2026.
Masyarakat kini menunggu bagaimana pelaksanaan seleksi berjalan di lapangan, termasuk konsistensi pemerintah dalam menindak praktik curang selama SPMB Jabar 2026.
