Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan perkembangan pelaksanaan anggaran dan program tahun 2026, dalam Tahun Anggaran 2026, pagu awal BMKG ditetapkan sebesar Rp2.675.438.903.000 Dalam pelaksanaannya, anggaran mengalami sejumlah penyesuaian sesuai kebutuhan dan kebijakan anggaran pemerintah, antara lain melalui tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pergeseran anggaran, pemblokiran, serta tambahan anggaran. Per 13 Agustus 2026, pagu efektif BMKG tercatat Rp2.463.409.331.000

Faisal menegaskan bahwa BMKG terus mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pekerjaan strategis hingga akhir tahun.

“Dengan sisa pagu sekitar Rp1,082 triliun, BMKG akan terus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun, khususnya yang terkait dengan program strategis BMKG 2026,” ujar Faisal.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga memaparkan perkembangan pelaksanaan program kerja, langkah penguatan layanan MKG, serta strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BMKG memiliki peran penting dalam pemantauan cuaca dan kualitas udara yang menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya risiko karhutla di berbagai daerah. Pemantauan ini krusial karena kondisi atmosfer berpengaruh langsung terhadap persebaran asap serta penurunan kualitas udara. Di beberapa daerah, BMKG sempat mencatat kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Bahkan, jarak pandang di sejumlah bandara sempat turun di bawah satu kilometer sehingga memerlukan perhatian ekstra demi keselamatan penerbangan.

Untuk menanggulangi dampak karhutla, BMKG aktif mendukung penanganan di lapangan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pelaksanaan OMC ini bersifat situasional dengan memperhitungkan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial penabur hujan. Saat ini, operasi modifikasi cuaca masih berlangsung di beberapa wilayah rawan seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Selain penanganan cuaca ekstrem, BMKG terus memastikan infrastruktur pengamatan dan sistem peringatan dini beroperasi secara optimal. Sepanjang tahun 2026, BMKG rutin melakukan pemeliharaan operasional terhadap 1.914 unit peralatan utama MKG di daerah. Di sisi lain, penguatan kapasitas masyarakat juga terus ditingkatkan melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempa Bumi, serta Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Melalui program ini, masyarakat dibekali pemahaman agar mampu memanfaatkan data MKG secara mandiri demi keselamatan dan aktivitas harian mereka.

Terkait kinerja anggaran, realisasi keuangan BMKG per 31 Agustus 2026 telah mencapai 56,06 persen dari pagu efektif, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 62,52 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi keuangan maupun fisik BMKG sampai dengan akhir Agustus berada di atas target yang telah ditetapkan.

Guna menjaga keberlanjutan layanan tersebut, BMKG memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2.522.814.936.000. Anggaran ini dibagi menjadi dua fokus utama, yakni Rp1.242.705.967.000 untuk dukungan manajemen dan Rp1.280.108.969.000 untuk pelaksanaan program MKG. Pada tahun 2027 mendatang, dana ini akan diprioritaskan untuk pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa Bumi dengan sasaran 2.370 peserta, penguatan Sekolah Lapang Iklim, pemeliharaan 1.914 unit peralatan di daerah dan 314 unit di pusat, serta penguatan infrastruktur radar, pengamatan kelautan, satelit, hingga sistem peringatan dini banjir pesisir.

Menanggapi pemaparan tersebut, Pimpinan Rapat Komisi V DPR RI, Lasarus membacakan empat keputusan resmi yang disetujui bersama. Pertama, Komisi V DPR RI mewajibkan BMKG untuk terus meningkatkan capaian serapan APBN 2026. Kedua, DPR menyetujui pagu akhir sementara APBN TA 2026 untuk BMKG sebesar Rp2.463.409.331.000, yang sudah memperhitungkan tambahan anggaran sebesar Rp1.282.757.000.

Ketiga, Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN TA 2027 untuk BMKG sebesar Rp2.522.814.936.000 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Terakhir, DPR dan BMKG sepakat untuk mengadakan RDP lanjutan guna melakukan pendalaman rinci terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi, dan program Eselon I pada RAPBN 2027.

BMKG menegaskan bahwa optimalisasi anggaran ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab lembaga untuk memastikan informasi MKG dapat hadir secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Langkah penguatan sistem pengamatan, pemeliharaan aloptama, dan edukasi masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional terhadap risiko bencana, sekaligus mendukung keselamatan transportasi, ketahanan pangan, hingga aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

The post Anggaran BMKG 2027 Tembus Rp2,52 Triliun, Ini Daftar Program yang Jadi Prioritas appeared first on seketika.com.

Dalam menyikapi kondisi darurat ini, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya nasional, termasuk menggunakan dana darurat (dana on call) APBN 2025 sebesar Rp4 triliun untuk percepatan penanganan bencana di Sumatra.

Pemanfaatan dana on call APBN 2025 serta pengerahan penuh sumber daya nasional untuk tanggap darurat bencana, pemulihan pascabencana, program rehabilitasi dan rekonstruksi multiyears.

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ungkapnya melalui rilis di Jakarta, Kamis (4/12/2025). 

Tiga provinsi terdampak utama Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

Lebih lanjut, Said mengatakan, anggaran on call juga dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat juga menggunakan anggaran multiyears, yakni anggaran pada 2026 dan seterusnya karena kebutuhan program ini sangat besar.

The post Banjir Bandang Sumatra Makan 753 Korban, DPR: Pemerintah Dapat Gunakan Dana On Call  Rp4 Triliun appeared first on seketika.com.

BMKG Wilayah II menginformasikan meningkatnya potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, angin kencang, dan pohon tumbang di wilayah Kota Tangerang.

BPBD Kota Tangerang, di bawah komando Kepala Pelaksana Mahdiar, mengoordinasikan seluruh langkah mitigasi lintas sektor dan memastikan kesiapan personel serta fasilitas pendukung.

Kesiapsiagaan intensif dilakukan mulai awal Desember 2025, bertepatan dengan puncak musim penghujan di wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya.

Pengawasan dipusatkan di Command Center BPBD Kota Tangerang, yang berfungsi sebagai pusat kendali informasi bencana, pemantauan kondisi cuaca, serta koordinasi cepat dengan tim lapangan di berbagai titik rawan.

Dengan meningkatnya potensi cuaca ekstrem, BPBD perlu memastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan terkoordinasi untuk meminimalkan dampak risiko bencana hidrometeorologi.

Melalui Command Center 24 jam, BPBD siap merespons berbagai kondisi darurat, mulai dari laporan genangan, pohon tumbang, hingga keadaan darurat lain yang berpotensi terjadi. Mahdiar menegaskan seluruh tim telah disiagakan.

The post Cuaca Ekstrem Mengintai! BPBD Tangerang Siaga 24 Jam di Puncak Hujan Desember 2025 appeared first on seketika.com.

Bencana hidrometeorologi yang menimpa wilayah Sumatra Barat menyebabkan kerusakan luas, korban jiwa, serta ribuan warga terpaksa mengungsi.

Proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa data korban hilang masih bersifat dinamis.

“Tercatat 116 orang masih dilaporkan hilang pada pukul sembilan pagi ini. Angka ini fluktuatif karena laporan dari keluarga terus masuk. Semoga tidak ada penambahan,” ujar Arry dalam konferensi pers di Padang.

Arry juga menegaskan bahwa beberapa wilayah masih terisolasi sehingga pendataan diperkirakan masih akan bertambah.

Menurut laporan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang terkoordinasi dengan posko utama penanganan bencana, jumlah pengungsi mencapai 17.402 orang yang tersebar di sejumlah titik.

The post Bencana Sumbar 2025: Korban Tembus 193 Jiwa, Ribuan Mengungsi Operasi SAR Berlangsung appeared first on seketika.com.

Apel kesiapan ini merupakan bagian dari kegiatan serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapsiagaan personel dan perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor.

Dalam amanatnya, Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol. M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., menekankan pentingnya apel ini untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi bencana hidrometeorologi.

“Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan risiko bencana yang tinggi. Dampak bencana alam bukan hanya menimbulkan kerugian harta dan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat,” ujar Wakapolda.

Wakapolda juga mengingatkan bahwa puncak musim bencana hidrometeorologi di Indonesia diperkirakan berlangsung mulai November 2025 hingga Februari 2026.

The post Sumsel Siaga Bencana: Sekda Edward Candra Pimpin Apel Kesiapan Hidrometeorologi appeared first on seketika.com.

Dalam rapat koordinasi, Dwikorita memaparkan potensi cuaca ekstrem yang akan memengaruhi Jawa Timur, dipicu oleh fenomena anomali iklim global, seperti La Nina.

La Nina menyebabkan pendinginan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang memperburuk pembentukan awan hujan. Fenomena ini berisiko meningkatkan intensitas curah hujan, yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di Jawa Timur.

Berbeda dengan kondisi tahun lalu yang dipengaruhi oleh El Nino kering, fenomena La Nina disertai oleh sirkulasi siklonik yang dapat menyebabkan angin kencang, gelombang tinggi, dan potensi hujan ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.

Selain La Nina, sejumlah fenomena atmosfer lain juga turut memperburuk cuaca ekstrem di Jawa Timur, seperti aktivitas Monsoon Asia, gelombang MJO, dan gelombang Kelvin serta Rossby ekuator.

Semua fenomena ini diprediksi akan memuncak pada Desember hingga Januari 2025, berpotensi memengaruhi wilayah Laut Natuna, Bangka Belitung, Jabodetabek, dan Jawa Barat.

The post Fenomena La Nina Picu Cuaca Ekstrem, BMKG Siapkan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur appeared first on seketika.com.

Dalam amanatnya, Pj Bupati Andy Ony menegaskan bahwa Apel Siaga Bencana ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan Kabupaten Tangerang dalam menghadapi potensi bencana, sambil memastikan kesiapan personel dan peralatan pendukung dalam penanganan bencana.

Pj Bupati Andy Ony juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan pengetahuan masyarakat terkait risiko bencana.

Ia mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui budaya gotong royong, serta penguatan komunitas relawan kebencanaan. “Bencana adalah urusan kita bersama,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pj Bupati juga menyoroti pentingnya Desa Tangguh Bencana yang telah terbentuk di Kabupaten Tangerang. Desa-desa ini berperan vital dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

“Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah akan memperkuat kesiapan Kabupaten Tangerang dalam menghadapi bencana dengan lebih tangguh dan efektif,” tambahnya.

The post Apel Siaga Bencana 2024 Kabupaten Tangerang: Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Sinergi Masyarakat appeared first on seketika.com.

“Keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana”

Seketika.com, Kabupaten Bandung – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta kabupaten dan kota waspada bencana memasuki musim hujan.

Menurut Bey, musim hujan sudah mulai turun secara sporadis di beberapa daerah di Jabar dan prediksi BMKG puncak musim akan terjadi Januari – Maret 2024.

Banjir dan longsor menjadi bencana yang paling patut diwaspadai. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah per November 2023, terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah menengah – tinggi.

“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada,” ujar Bey Machmudin saat apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (8/11/23).

Menurut Bey, langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana.

Kedua, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik. Ketiga, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.

The post Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin: Puncak Musim Hujan, Kabupaten Dan Kota Waspada Bencana  appeared first on seketika.com.