Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan tindakan tegas dengan mencopot dua pejabat Kemenkeu. Langkah ini terkait polemik restitusi pajak yang dinilai tidak terkendali.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan uang negara dalam jumlah besar. Pemerintah ingin memastikan sistem perpajakan lebih transparan dan akurat.

Purbaya menyebut ada lima pejabat yang sedang diperiksa terkait proses restitusi pajak. Dari hasil awal, dua di antaranya dipastikan akan dicopot dari jabatannya.

Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara laporan awal dan realisasi akhir. Tahun 2025, restitusi pajak tercatat mencapai Rp361,15 triliun atau naik sekitar 35 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan internal yang harus segera diperbaiki.

Pemerintah juga menurunkan batas percepatan restitusi PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi risiko pencairan yang tidak terkontrol.

The post Restitusi Pajak Kemenkeu Terungkap, Menkeu Copot 2 Pejabat appeared first on seketika.com.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto mengatakan bahwa kedua tersangka berinisial IM dan DS ditangkap di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

IM diamankan pada Senin (9/3/2026), sedangkan DS ditangkap sehari kemudian pada Selasa (10/3/2026).

“Keduanya saat ini sudah menempati tahanan di Polda Metro Jaya,” kata Budi, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Kerugian negara tersebut diketahui berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

Perkara ini bermula dari laporan resmi pihak Kementerian Pertanian kepada Polda Metro Jaya yang disertai hasil audit terkait penggunaan anggaran Surat Perjalanan Dinas sebesar Rp9 miliar.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti, serta audit lanjutan, penyidik menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp5,94 miliar.

Budi menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara, termasuk penetapan kerugian negara, dilakukan berdasarkan hasil audit resmi dan tidak terdapat praktik pemerasan oleh penyidik.

The post Eks Pejabat Kementan Ditangkap, Polisi Bongkar Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp5,94 Miliar appeared first on seketika.com.

Peringatan ini menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin mengingatkan bahwa korupsi harus dihindari dengan tegas.

“Intinya, anjuran untuk tidak korupsi, kalau korupsi tak sikat,” tegas Jaksa Agung Burhanuddin, mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi tindak pidana korupsi dan selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas mereka.

Jaksa Agung Burhanuddin juga menekankan pentingnya bagi kepala daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.

The post Retret Kepala Daerah: Jaksa Agung Ingatkan Hindari Korupsi atau Kalau Korupsi Tak Sikat appeared first on seketika.com.

Menurut informasi yang diterima pada Selasa (14/1/2025), KPK menahan tersangka IM untuk 20 hari pertama, mulai dari 8 hingga 27 Januari 2025.

Sementara itu, tersangka RPLG dan AJ ditahan mulai 10 hingga 29 Januari 2025. Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dugaan tindak pidana korupsi ini bermula pada tahun 2016, ketika RPLG, pemilik PT PNB, merencanakan pembukaan bisnis data center.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, RPLG meminta bantuan IM dan AJ untuk mencari perusahaan yang dapat menyediakan pendanaan.

Pada Januari 2017, IM dan AJ mengadakan pertemuan dengan BR, Direktur PT SCC, untuk membahas pendanaan pengadaan data center tersebut.

The post KPK Tahan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Server dan Storage PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB) appeared first on seketika.com.

“Upaya mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan”

Seketika.com, Jakarta –  Presiden Joko Widodo menyoroti peran penting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal kelangsungan pembangunan untuk memastikan masyarakat merasakan manfaatnya secara maksimal. Presiden menekankan pentingnya memastikan program pembangunan mencapai tujuannya tanpa pelanggaran aturan dan penyalahgunaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.

“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas. Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu,” ujar Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa tujuan kinerja BPKP dan pengawas internal bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mencegah penyimpangan dengan memberikan bimbingan yang sesuai.

Presiden menyatakan bahwa upaya mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan.

“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan ‘wah ini keliru’ didiemin saja, mestinya dibetulkan di awal diberitahu di awal ini keliru. Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah,” ujar Kepala Negara.

The post Presiden Jokowi Soroti Peran Penting BPKP dalam Pembangunan appeared first on seketika.com.

UMKM menjadikan masyarakat mampu menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Kemandirian di masyarakat ini pula yang membuat meningkatnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan UMKM agar bisa lebih mengepakkan sayapnya.

Jumat, 8 September 2023 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengembangan UMKM Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sao Langke Lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto mengatakan bahwa ia mendukung penuh sinergi ini agar dapat bekerja sama mencapai outcome termasuk menjaga stabilitas ekonomi dan berharap sebisa mungkin ini segera dilaksanakan.

“Jadi memang kita kroyokan tidak hanya disisi supply atau tidak hanya di UMKM-nya saja, tetapi di daerahnya juga, pemerintah daerahnya kita bantu,” ujar Kaper.

The post BPKP Kalbar Bersinergi dalam Program Pengembangan UMKM Kalimantan Barat appeared first on seketika.com.