Menurut Hetifah, LPDP bukan sekadar skema pembiayaan studi, melainkan instrumen strategis negara untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang kelak berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Karena itu, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi agar penerima beasiswa menunjukkan dedikasi terhadap Indonesia.

“Dana LPDP berasal dari publik, sehingga ada tanggung jawab moral dan politik agar penerimanya kembali serta berkontribusi bagi bangsa,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menilai, viralnya pernyataan yang beredar wajar memunculkan sensitivitas publik.

Di tengah harapan besar terhadap kontribusi alumni beasiswa negara, narasi yang terkesan menjauh dari semangat keindonesiaan dapat menimbulkan kekecewaan.

Namun demikian, Hetifah mengingatkan agar persoalan tersebut disikapi secara proporsional. Ia menegaskan bahwa status kewarganegaraan dalam lingkup keluarga merupakan hak personal.

The post Ketua Komisi X DPR Sentil Penerima LPDP: Dana Publik, Wajib Pulang dan Mengabdi appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Adian saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, perdebatan terkait sertifikasi dan berbagai persyaratan administratif tidak boleh mengaburkan substansi utama, yakni peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Hak itu tidak boleh hilang karena birokrasi. Yang substansi tidak boleh kalah oleh hal-hal administratif. Mereka mencerdaskan rakyat kita,” tegasnya.

Adian menilai, jika negara benar-benar memandang guru sebagai pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia, maka tidak perlu ada perdebatan panjang soal kenaikan gaji.

Keberanian politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas, katanya, harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.

“Tidak usah banyak perdebatan, naikin saja gajinya. Negara tidak akan rugi. Bangsa ini tidak akan rugi kalau gaji guru naik setinggi-tingginya,” ujar Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

The post Adian Napitupulu Desak Kenaikan Gaji Guru, Tegaskan Hak Tak Boleh Terhambat Birokrasi appeared first on seketika.com.

Menurut Hetifah, apapun alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut, cara yang digunakan sama sekali tidak dapat diterima dan mencerminkan kegagalan dalam memahami batas kewenangan seorang pendidik.

“Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat terjadinya praktik yang merendahkan martabat dan mempermalukan peserta didik,” ujarnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (13/1/2026)

Ia menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada sanksi ringan.

Mutasi atau teguran semata dinilai tidak memadai dan berpotensi memindahkan masalah ke lingkungan sekolah lain tanpa penyelesaian yang tuntas.

“Penegakan sanksi harus memberikan efek jera. Jika terbukti terjadi pelanggaran berat dan tidak ada kesadaran atas kesalahan yang dilakukan, maka opsi pemberhentian harus dipertimbangkan secara serius demi melindungi peserta didik di masa depan,” tegasnya.

Lebih jauh, Legislator Fraksi Golkar itu menilai bahwa tindakan tersebut telah melanggar hak privasi anak dan berpotensi masuk ke ranah pidana.

The post Guru SD di Jember Diduga Telanjangi Puluhan Murid, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Tegas: “Ini Bisa Masuk Ranah Pidana!” appeared first on seketika.com.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, rerata nilai Bahasa Inggris wajib hanya mencapai 24,93 dari 3.509.688 siswa.

Sementara itu, rerata nilai Matematika wajib sebesar 36,10 dari 3.489.148 siswa, dan rerata nilai Bahasa Indonesia sebesar 55,38 dari 3.477.893 siswa.

Menurut Lalu Hadrian, hasil TKA 2025 bukan sekadar angka statistik, melainkan harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendidikan nasional.

“Hasil TKA 2025 ini harus menjadi alarm sekaligus bahan evaluasi total bagi dunia pendidikan kita, terutama untuk tiga mata pelajaran yang diujikan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika,” tegas Lalu Hadrian di Jakarta, Rabu (24/5/2025).

Legislator asal Dapil NTB II ini menekankan, evaluasi harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan mencakup semua aspek, baik dari sisi guru maupun peserta didik.

“Jika kelemahan ada pada guru, maka peningkatan kualitas guru harus diprioritaskan. Sebaliknya, jika kekurangan ada pada siswa, maka pendampingan dan peningkatan kualitas siswa juga harus digalakkan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

The post Hasil TKA 2025: Nilai Matematika dan Bahasa Inggris Masih Memprihatinkan appeared first on seketika.com.

Keputusan ini didasari oleh Surat Presiden RI No. R-04/Pres/01/2025, No. R-05/Pres/01/2025 tertanggal 15 Januari 2025, dan No. R-08/Pres/01/2025 tertanggal 22 Januari 2025.

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (03/02/2025), Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengajukan pertanyaan kepada anggota Komisi X DPR RI mengenai permohonan pemberian kewarganegaraan kepada tiga atlet tersebut.

Pertanyaan ini dijawab dengan seruan ‘setuju’ oleh seluruh anggota yang hadir.

Pemberian kewarganegaraan RI kepada Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard ter Haar Romenij dilakukan dengan dua catatan utama.

The post Tok! Komisi X DPR RI Setujui Naturalisasi Ole Romeny, Tim Geypens, dan Dion Markx appeared first on seketika.com.

Pernyataan resmi mengenai hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, dalam laporan singkat pada agenda Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/9/2024).

Meskipun pagu anggaran tersebut belum memenuhi seluruh harapan, Hetifah Sjaifudian mengharapkan Kemenparekraf dapat memanfaatkan anggaran ini secara optimal selama periode pemerintahan yang akan datang.

“Komisi X DPR RI dan Kemenparekraf sepakat bahwa program strategis nasional yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR selama pembahasan RAPBN 2025, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Hetifah.

Anggaran definitif Kemenparekraf untuk tahun 2025 akan dialokasikan untuk empat program utama.

Rinciannya adalah sebagai berikut: Rp581,3 miliar akan digunakan untuk program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; Rp637,9 miliar untuk program Dukungan Manajemen Pariwisata; Rp304,5 miliar untuk program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Rp244,4 miliar untuk program Dukungan Manajemen Pendidikan.

The post Komisi X DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kemenparekraf 2025 Rp1,7 Triliun appeared first on seketika.com.

Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbudristek yang diadakan di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta pada Kamis, 29 Agustus 2024, Purnamasidi menyatakan, “Karena sekarang kita sudah mengangkat orang tapi belum tersertifikasi”

Purnamasidi juga mencatat bahwa Kemendikbudristek memiliki anggaran khusus untuk sertifikasi, yakni anggaran Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Ia mendorong agar anggaran tersebut segera digunakan untuk kepentingan sertifikasi. “Jika kita memiliki anggaran, harusnya segera dilaksanakan. Ada konsekuensi bahwa kita harus membayar untuk proses sertifikasi ini, dan kita bisa melakukannya,” ujar politisi dari Fraksi Golkar ini.

Menurut Purnamasidi, sertifikasi guru sangat penting untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Ia juga mengingatkan bahwa Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2024 yang mengatur penerapan Kurikulum Merdeka.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan merupakan salah satu kebijakan Kemendikbudristek untuk menyelesaikan sertifikasi guru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

The post Muhammad Purnamasidi Tekankan Pentingnya Sertifikasi 1,6 juta Guru dan Penggunaan Anggaran PPG appeared first on seketika.com.

“Tetapi ada juga sekolah-sekolah Kristen yang sangat membutuhkan bantuan perpustakaan,” kata Anita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Plt. Kepala Perpusnas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Ia menilai bahwa bantuan penguatan sarana dan prasarana perpustakaan untuk sekolah Kristen sangat minim dibandingkan dengan bantuan untuk pengembangan perpustakaan madrasah dan perguruan tinggi, yang mencapai 111 perpustakaan selama tahun 2024.

“Bagaimana dengan sekolah Kristen? Apakah tidak perlu dibantu? Apakah tidak perlu diperhatikan? Jadi saya minta kalau bicara soal anggaran negara harusnya berpegang pada keadilan sosial,” tambah Legislator Dapil NTT II ini.

Dalam rapat tersebut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga meminta Plt. Perpusnas E. Aminudin Aziz untuk memperhatikan berbagai masalah perpustakaan sekolah yang dihadapi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

The post Sorotan Anggota DPR Anita Jacoba Gah, Dukungan Perpustakaan untuk Sekolah Kristen Masih Minim appeared first on seketika.com.

“Agar seni dan budaya lokal memiliki nilai jual dan nilai kultural yang tinggi, serta tetap terjaga dengan baik.”

Seketika.com, bandung – Ketua Tim Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan pandangannya saat memimpin rombongan Komisi X DPR RI dalam kunjungan mereka ke Balai Kota Bandung pada Kamis, 21 Maret 2024.

Menurut Dede, Kota Bandung dikenal dengan ciri khasnya dalam bidang budaya, ekonomi kreatif, dan kuliner. Hal ini tercermin dari pakaian tradisional yang dikenakan oleh pejabat setempat, yang menunjukkan identitas khas Sunda.

Kunjungan Komisi X DPR RI ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan, khususnya terkait pemajuan bahasa dan budaya.

Dede menyampaikan bahwa di Jawa Barat, terdapat tiga bahasa daerah utama, yaitu Bahasa Sunda, Cirebon, dan Betawi. Komisi ingin mengetahui sejauh mana Undang-Undang pemajuan Kebudayaan telah diimplementasikan di wilayah tersebut.

Dalam tanggapannya, Penjabat Wali Kota Bandung menegaskan bahwa Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur kemajuan Kebudayaan.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dalam memajukan seni dan budaya di wilayah tersebut.

Perda tersebut turut dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelestarian Seni Tradisional.

The post Tinjauan dari Kunjungan Komisi X DPR RI, Pemajuan Kebudayaan di Kota Bandung Sangat Baik appeared first on seketika.com.