Termasuk, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW). Menurut dia, ke depan rekrutmen guru harus disatukan melalui satu jalur nasional, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan formasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil di masing-masing daerah.

“Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola guru di Indonesia. Sistem klaster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, harus dihapus dan dilebur menjadi satu sistem kepegawaian nasional melalui jalur CPNS,” kata Lalu dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menilai kebijakan multi-skema dalam pengangkatan guru selama ini justru menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari tumpang tindih regulasi, ketidakpastian status, hingga perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap tenaga pendidik.

Selain itu, Lalu juga menyoroti masih banyaknya guru PPPK di berbagai daerah yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan hak-hak lainnya akibat lemahnya koordinasi tata kelola antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Banyak guru yang justru menjadi korban dari sistem yang tidak sinkron. Ada yang telat menerima gaji, ada ketidakjelasan pengembangan karier, bahkan muncul disparitas kesejahteraan antarwilayah,” ujarnya.

Untuk itu, Wakil Rakyat asal Dapil NTB II itu meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencabut Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, sekaligus menghentikan rekrutmen guru melalui skema tersebut.

The post PPPK Paruh Waktu Dihapus Ini Usulan DPR Soal Guru CPNS appeared first on seketika.com.

“Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi kan ada edaran Menteri PAN-RB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan,” ujarnya di Bale Pakuan Rabu (22/4/2026).

KDM, sapaan akrab gubernur, menegaskan jika tenaga guru honorer, termasuk pegawai yang bekerja di bagian administrasi dan tata usaha serta tenaga kebersihan, masih sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, KDM akan menemui Menteri PAN-RB untuk mencari solusi pembayaran gaji honorer di lingkungan sekolah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, sebanyak 3.823 tenaga honorer guru dan administratif di Jawa Barat belum menerima gaji Maret dan April 2026 karena pembayarannya terbentur aturan Kementerian PAN-RB.

Pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi mempekerjakan tenaga honorer setelah dilaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

The post Gaji Honorer Mandek, Padahal Anggaran Ada, Dedi Mulyadi Bongkar Penyebabnya appeared first on seketika.com.

Dalam arahannya, HD menekankan bahwa Sumatera Selatan tengah memasuki fase “metamorfosis”. Ia menginginkan pola kepemimpinan yang lebih gesit, akseleratif, dan akuntabel tanpa melanggar regulasi yang berlaku.

Deru menyoroti pentingnya menyikapi aturan mandatory, terutama terkait infrastruktur, pendidikan, dan pembatasan belanja pegawai yang sangat ketat.

“Belanja daerah kini dibatasi maksimum 30 persen. Kondisi ini menuntut inovasi dan improvisasi tinggi dari Pemprov Sumsel agar program strategis tetap berjalan maksimal. Kita harus linear dengan pemerintah pusat, karena provinsi adalah kepingan puzzle yang menyatukan kabupaten dan kota,” tegas HD.

Selain efisiensi, ia menaruh perhatian besar pada nasib tenaga pendidik dan PPPK. Baginya, kesejahteraan guru adalah kunci menjamin kualitas SDM di tengah tantangan bonus demografi.

Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran payung hukum agar daerah memiliki ruang improvisasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Targetnya jelas: dengan biaya rendah, dihasilkan ledakan manfaat yang tinggi bagi masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, turut memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Sumsel.

The post Sumsel Masuk Fase Metamorfosis, Herman Deru Bongkar Strategi Rahasia RKPD 2027 appeared first on seketika.com.

Hal ini ditegaskan Sekjen Kemenag saat menerima Ketua Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Heri Purnama di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Sekjen Kamaruddin Amin dan Heri Purnawa mendiskusikan sejumlah langkah untuk memperjuangkan guru-guru kita.

“Kami berdiskusi cukup panjang dan saya menegaskan bahwa Kementerian Agama dengan seluruh kewenangan yang ada akan terus melakukan mengambil langkah-langkah produktif, membuat kebijakan untuk memperjuangkan dan memuliakan guru,” tegas Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

“Termasuk di antaranya, kita masih memperjuangkan bagaimana guru honorer, jika memungkinkan serta masih ada ruang dan masih ada peluang, kita akan terus memperjuangkan itu, agar guru swasta kita itu bisa diangkat menjadi PPPK,” sambungnya.

Selain soal PPPK, Sekjen Kemenag juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan akselerasi dalam program sertifikasi guru.

Saat ini, Kementerian Agama membina 1.157.050 guru, terdiri atas: 360.632 (31.2%) guru PNS dan 796.418 guru Non PNS.

Jumlah ini termasuk guru madrasah, guru pesantren (Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah), serta guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

The post Sekjen Kemenag Tegaskan Perjuangankan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK appeared first on seketika.com.

Sejumlah kebijakan strategis secara bertahap dan berkelanjutan telah disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kepastian status, serta perlindungan bagi guru non-ASN.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kemendikdasmen dalam memastikan guru dapat menjalankan perannya secara profesional dan bermartabat.

“Kami menyadari dan memahami betul tantangan yang dihadapi guru, baik ASN dan non-ASN. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat sejumlah kebijakan strategis termasuk penataan status, sertifikasi, kesejahteraan dan perlindungan guru. Semua ini dilakukan bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait,” ujar Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Nunuk Suryani, di Jakarta, Senin (26/1).

Lebih lanjut, Dirjen Nunuk menguraikan bahwa komitmen tahun 2026 tersebut dibangun di atas berbagai langkah kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Pertama, pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK (Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah secara konsisten telah mengangkat lebih dari 900 ribu guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK.

The post Kabar Gembira Guru Honorer! Pemerintah Anggarkan Rp14 Triliun untuk Tunjangan Guru Non-ASN pada 2026 appeared first on seketika.com.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan keamanan data kepegawaian berbasis Multi-Factor Authentication (MFA), guna memastikan setiap akses layanan ASN berlangsung lebih aman, terverifikasi, dan terlindungi dari penyalahgunaan data.

Cara Aktivasi Akun ASN Digital bagi PPPK yang Belum Pernah Login

Bagi ASN PPPK yang belum pernah mengakses ASN Digital, aktivasi akun dilakukan melalui fitur reset password (lupa password) dengan menggunakan NIP dan email yang terdaftar di SIASN.

Langkah Reset Password Akun ASN Digital

1. Buka situs resmi ASN Digital:
   👉 https://asndigital.bkn.go.id
2. Klik logo BKN di bagian tengah halaman.
3. Pilih menu LOGIN.
4. Pada halaman login, klik opsi RESET.
5. Pilih Reset Password (Lupa Password).
6. Masukkan: Username/NIP – Captcha (perhatikan huruf besar dan kecil)
7. Klik tombol Check.
8. Masukkan alamat email sesuai yang terdaftar di SIASN, lalu klik Kirim.
9. Cek email Anda untuk mendapatkan kode reset password.
10. Pada halaman reset password:

The post ASN Wajib Aktivasi Akun ASN Digital dan MFA, Ini Panduan Lengkap untuk PPPK appeared first on seketika.com.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, pelantikan ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Tangsel dalam memberikan kepastian status dan apresiasi kepada tenaga honorer yang telah mengikuti proses seleksi PPPK.

“Pada dasarnya kepada semua PPPK mereka tidak ber-mindset sebagai seorang tenaga honor tapi sudah menjadi bagian utuh sebagai ASN Kota Tangsel dan tidak ada lagi gambaran mereka level kedua dan sebagainya. Semua hak dan kewajiban melekat di dalam ketentuan-ketentuan ASN,” tegas Bambang.

Ia juga mengingatkan seluruh PPPK yang dilantik agar memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.

Ditekankan pula pentingnya menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.

“Fokus aja kepada apa yang seharusnya mereka lakukan untuk pemerintah kota karena pemerintah kota sudah memberikan status yang lebih baik. Berikan kinerja yang terbaik untuk masyarakat,” lanjutnya.

The post 853 PPPK Resmi Dilantik Pemkot Tangsel, Bukan Lagi Tenaga Honorer appeared first on seketika.com.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan puncak dari penantian panjang para tenaga kerja sukarela (TKS) yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan hingga 15 tahun.

“Akhirnya, 6.139 PPPK Tangerang Selatan tahap 1 sudah dilantik. Ini sebuah penantian panjang bagi teman-teman yang tadinya berstatus tenaga kerja sukarela, alhamdulillah sekarang mereka sudah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan itu patut disyukuri oleh semua pihak,” ujar Benyamin saat memimpin langsung pelantikan PPPK 2025.

Ia menambahkan bahwa pelantikan ini bukan hanya bentuk penghargaan atas dedikasi, tetapi juga awal dari tanggung jawab baru sebagai ASN dengan status PPPK.

Dalam arahannya, Benyamin menegaskan bahwa para PPPK Kota Tangerang Selatan yang baru saja dilantik harus menunjukkan kinerja terbaik demi mendukung pembangunan daerah.

The post 6.139 PPPK Dilantik Serentak di Tangsel: Akhir Penantian 15 Tahun appeared first on seketika.com.

“Saya kurang sepakat dengan wacana memperpanjang usia pensiun ASN. Negara ini bukan milik pribadi. Jika Anda pemilik perusahaan, silakan bekerja sampai kapan pun. Tapi ASN bekerja untuk negara, dan ada siklus yang harus dihormati,” ujar Ateng kepada media baru-baru ini.

Ateng menjelaskan bahwa pensiun bukan sekadar akhir dari masa kerja, tetapi merupakan siklus pengabdian yang wajar bagi abdi negara.

Pensiun juga merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi pegawai, serta memberi kesempatan untuk berkarya di ruang sosial lainnya.

Ia berharap masyarakat dan pemerintah mengubah paradigma bahwa pensiun adalah “kehilangan”.

The post Tolak Wacana Perpanjangan Usia Pensiun ASN, Ateng Sutisna: Jangan Tutup Jalan Generasi Muda! appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pencairan THR ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para penerima dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“THR ASN kami bayarkan sesuai dengan hak mereka, dengan harapan dapat menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya bagi pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Menkeu pada Senin (17/3).

Rincian Pencairan THR untuk PNS, PPPK, Polri, TNI, dan PPNPN

• THR PNS telah dibayarkan sebesar Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai.
• THR PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.
• THR anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil.
• THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.
• THR PPNPN sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

Hingga Senin sore, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84% dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran THR.

The post THR ASN dan Pensiunan 2025 Cair, Meningkatkan Ekonomi Jelang Idulfitri appeared first on seketika.com.