Seketika.com, Internasional – Kerusuhan di Prancis menjadi sorotan setelah gelombang demonstrasi nasional berujung pada penjarahan toko, pembakaran fasilitas umum, dan bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan. Aksi yang dipicu persoalan biaya hidup dan kondisi sekolah itu juga menimbulkan kekhawatiran warga terhadap keamanan lingkungan mereka.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam kekerasan yang terjadi dan menegaskan bahwa pelaku perusakan harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Sementara itu, aparat keamanan meningkatkan pengawasan untuk melindungi bangunan publik dan tempat usaha.
Sedikitnya 2.400 orang ditangkap setelah rangkaian demonstrasi di berbagai wilayah Prancis disertai aksi kekerasan. Data tersebut dilaporkan pada Minggu, 18 Oktober 2026, ketika ketegangan masih berlangsung di sejumlah kota, termasuk Paris.
Aksi protes awalnya berkaitan dengan kenaikan biaya hidup dan keluhan mengenai buruknya kondisi sekolah. Demonstrasi tersebut melibatkan serikat pekerja, organisasi mahasiswa, serta kelompok aktivis yang ingin menghidupkan kembali semangat gerakan rompi kuning atau Yellow Vests.
Namun, sejumlah aksi berujung pada penjarahan dan perusakan fasilitas umum. Kelompok bertopeng dilaporkan menyerang bangunan publik, membakar benda-benda di jalan, serta merusak sejumlah tempat usaha.
Macron menyampaikan kemarahan sekaligus rasa malu atas kekerasan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penjarahan atau mengganggu ketertiban umum.
Dampak demonstrasi meluas dari bentrokan jalanan hingga kerusakan bangunan dan fasilitas publik. Sejumlah warga menemukan pecahan kaca, etalase toko yang hancur, serta kendaraan yang hangus terbakar setelah aksi berlangsung.
Salah satu insiden paling serius terjadi di Limoges, Prancis tengah. Kebakaran melanda balai kota bersejarah dari abad ke-19 hingga bagian atap bangunan tersebut runtuh dan bangunan nyaris hancur.
Menurut pejabat setempat, kelompok perusuh menerobos masuk ketika pejabat terpilih, pegawai, petugas keamanan, dan anggota masyarakat berada di dalam gedung. Insiden tersebut dinilai sebagai tindakan serius karena menyasar fasilitas pemerintahan.
Di Paris, kerusakan terlihat di sekitar Place de la République. Sejumlah toko dilaporkan dijarah, sementara batu paving, pecahan kaca, dan bagian fasilitas umum berserakan di kawasan tersebut.
Kepolisian Paris menyebut 855 orang ditangkap di wilayah ibu kota. Jaksa penuntut menyatakan 557 orang masih berada dalam tahanan polisi.
Petugas juga menggunakan gas air mata ketika ketegangan kembali muncul pada Minggu. Sejumlah kelompok kecil dilaporkan mencoba membakar sepeda dan tempat sampah.
Kerusuhan tidak hanya terjadi di ibu kota. Di Marseille, sejumlah demonstran dilaporkan memasuki lobi balai kota, sementara kelompok bertopeng merusak kantor polisi.
Di Lyon, kebakaran terjadi di dalam kantor pariwisata. Rangkaian insiden tersebut memperbesar kekhawatiran pemerintah daerah terhadap keselamatan warga dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Berikut rangkaian peristiwa utama berdasarkan laporan yang tersedia.
1. Demonstrasi dipicu persoalan sosial
Serikat pekerja, organisasi mahasiswa, dan aktivis menyerukan aksi nasional untuk menyuarakan persoalan biaya hidup serta kondisi sekolah. Gerakan ini juga dikaitkan dengan upaya menghidupkan kembali mobilisasi sosial seperti gerakan rompi kuning yang mencuat pada 2018.
2. Ratusan ribu orang mengikuti demonstrasi
Pihak berwenang memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi pada Sabtu. Sementara itu, penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan estimasi antara aparat dan pihak penyelenggara. Namun, kedua pihak sama-sama menggambarkan aksi berskala besar.
3. Penjarahan dan pembakaran terjadi di sejumlah kota
Di tengah demonstrasi, kelompok-kelompok tertentu dilaporkan melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran. Insiden terjadi di Paris, Marseille, Lyon, serta Limoges.
Aksi kekerasan tersebut memicu bentrokan dengan polisi dan meningkatkan kerusakan di sejumlah kawasan perkotaan.
4. Macron menggelar pertemuan darurat
Setelah insiden di sejumlah kota, Macron mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat senior pemerintah. Ia menginstruksikan para prefek untuk berkoordinasi dengan wali kota guna melindungi bangunan publik dan tempat usaha dalam beberapa minggu berikutnya.
Pemerintah juga membuka kemungkinan melarang demonstrasi apabila diperlukan untuk menjaga keamanan.
5. Jumlah penangkapan mencapai sedikitnya 2.400 orang
Pada Minggu, jumlah orang yang ditangkap dilaporkan mencapai sedikitnya 2.400 orang di seluruh negeri. Angka tersebut mendekati jumlah penangkapan yang tercatat selama satu hari demonstrasi gerakan rompi kuning pada Desember 2018.
Polisi Paris juga melaporkan seorang warga meninggal akibat serangan jantung. Kantor kejaksaan Paris menyatakan penyelidikan sedang berlangsung, tetapi materi sumber tidak menjelaskan adanya hubungan langsung antara kematian tersebut dan tindakan kekerasan.
Pernyataan Macron memperlihatkan sikap keras pemerintah terhadap aksi penjarahan dan perusakan. Ia menegaskan bahwa pelaku harus menanggung konsekuensi atas kerugian yang ditimbulkan.
Macron dan sejumlah pejabat pemerintah menyalahkan kelompok sayap kiri radikal serta pelaku kriminal atas sebagian besar kekerasan. Tuduhan tersebut merupakan pernyataan pihak pemerintah dan tidak berarti seluruh demonstran terlibat dalam kerusuhan.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez juga menegaskan bahwa hak untuk berdemonstrasi harus dibedakan dari tindakan yang sengaja menimbulkan kekacauan.
Kerusuhan ini turut memanaskan persaingan politik menjelang pemilihan presiden Prancis pada musim semi mendatang.
Marine Le Pen, tokoh sayap kanan, mengkritik pemerintahan Macron yang dinilainya tidak mampu menangani situasi. Sementara itu, tokoh sayap kiri Jean-Luc Mélenchon menuduh Perdana Menteri Sébastien Lecornu memperburuk ketegangan.
Meski mendukung gerakan protes, Mélenchon juga menegaskan bahwa penjarahan dan perusakan tidak dapat dibenarkan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut berkomentar melalui media sosial dengan menghubungkan kerusuhan tersebut dengan persoalan imigrasi. Namun, berdasarkan materi sumber, pihak berwenang dan kepolisian Prancis belum mengaitkan imigran dengan kerusuhan tersebut.
Kerusakan akibat kerusuhan memunculkan kekhawatiran di kalangan warga dan pemilik usaha. Sejumlah penduduk Paris mengaku terkejut melihat kondisi toko dan ruang publik yang rusak setelah demonstrasi.
Sebagian warga mendukung tuntutan demonstran, tetapi menyayangkan aksi kekerasan yang dinilai merusak tujuan gerakan sosial tersebut.
Selain kerusakan bangunan, penanganan demonstrasi juga menjadi sorotan akibat laporan cedera serius. Kantor kejaksaan Mulhouse membuka penyelidikan setelah seorang remaja berusia 17 tahun kehilangan satu mata saat demonstrasi.
Penyelidikan lain juga dibuka setelah seorang demonstran muda dilaporkan kehilangan satu tangan di Saint-Étienne. Insiden-insiden tersebut terjadi di tengah kritik terhadap penggunaan granat dan peralatan pengendalian massa oleh polisi.
Pemerintah Prancis menghadapi dua persoalan sekaligus: menjaga keamanan publik dan merespons keluhan sosial yang mendorong demonstrasi. Koordinasi antara pemerintah pusat, prefek, dan wali kota menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk mencegah kerusakan lanjutan.
Di sisi lain, tuntutan mengenai biaya hidup dan kondisi sekolah tetap menjadi bagian penting dari latar belakang protes. Penanganan kerusuhan saja belum tentu menjawab persoalan sosial yang mendorong masyarakat turun ke jalan.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses penyelidikan, langkah penegakan hukum, serta kemampuan pemerintah meredakan ketegangan tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
