Seketika.com, Internasional – Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah secara resmi mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan sekitar 80 pejabat Otoritas Palestina menjelang Sidang Umum PBB bulan depan. Langkah kontroversial ini memicu kecaman keras dari pihak Palestina, yang menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan Perjanjian Markas Besar PBB.
Seorang pejabat anonim dari Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa pembatasan visa ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Trump yang menargetkan Otoritas Palestina melalui tindakan keras, termasuk penangguhan program medis bagi anak-anak Palestina yang terluka.
Meskipun begitu, perwakilan Palestina di misi tetap PBB di New York diberikan pengecualian visa sesuai dengan perjanjian negara tuan rumah.
Rubio memerintahkan penolakan sejumlah permohonan visa baru dari pejabat Palestina, termasuk mereka yang terkait dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Menurut pernyataan resmi Departemen Luar Negeri, langkah ini diambil karena PLO dan Otoritas Palestina dinilai gagal mematuhi komitmen mereka terhadap perdamaian dan masih terlibat dalam hasutan kekerasan, yang bertentangan dengan hukum AS.
“Untuk menjadi mitra perdamaian, kelompok-kelompok ini harus secara konsisten menolak terorisme dan mengakhiri propaganda kekerasan, terutama dalam sistem pendidikan mereka,” ujar Departemen Luar Negeri.
