Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan penyesalan dan keterkejutannya terhadap keputusan ini.
Ia menilai pencabutan visa tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak Negara Palestina sebagai pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Abbas direncanakan memimpin delegasi Palestina dan memberikan pidato penting dalam Sidang Umum PBB serta menghadiri pertemuan tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang akan diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi pada 22 September.
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa badan dunia tersebut sedang meminta klarifikasi resmi dari pemerintah AS mengenai keputusan ini.
“Penting bagi semua negara anggota dan pengamat tetap untuk memiliki akses dan perwakilan penuh di PBB,” ujarnya.
Langkah Marco Rubio ini menuai kekhawatiran luas terkait netralitas AS sebagai negara tuan rumah PBB.
Para pengamat menyebut bahwa kebijakan tersebut bisa merusak kredibilitas diplomatik AS dan mengganggu proses perdamaian antara Israel dan Palestina.
(apnews)
