“Redistribusi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan guru di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Sekolah swasta yang menerima guru ASN tetap diharuskan berupaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara mandiri,” ujar Mu’ti.
Selain redistribusi, Kementerian juga merancang transformasi sistem penilaian kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
Sistem baru ini bertujuan menyederhanakan proses administratif serta menjadikan penilaian lebih bermakna dan fokus pada pengembangan kompetensi.
“Pengisian kinerja cukup dilakukan satu kali dalam setahun dan akan diverifikasi langsung oleh atasan. Pengembangan kompetensi akan berbasis refleksi diri,” jelas Mu’ti.
Sistem penilaian terbaru ini akan terintegrasi dengan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga guru cukup mengakses satu platform terpadu.
Integrasi ini telah dikukuhkan melalui nota kesepahaman (MoU) antara Kemendikbud dan BKN, dan akan mulai diterapkan tahun ini.
