Ia menyoroti kondisi dapur sekolah dan pusat layanan konsumsi yang sering menurun kualitasnya setelah beberapa bulan beroperasi karena tidak adanya alokasi biaya pemeliharaan rutin.
“Kekurangan kita seringnya tidak ada biaya pemeliharaan. Hari ini SPPG yang kita lihat bagus karena baru tiga minggu. Tapi tiga bulan ke depan tanpa pemeliharaan dan kontrol ketat, saya yakin kualitasnya jeblok,” jelas Irma.
Irma bahkan menyinggung kondisi hotel kelas menengah yang mengalami degradasi sanitasi akibat minimnya biaya perawatan.
Hal serupa, menurutnya, bisa terjadi di SPPG jika tidak diantisipasi sejak awal. “Kalau sudah jorok dan tidak higienis, risiko keracunan makanan akan meningkat. Ini yang harus kita cegah.”
Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), selama 2023–2024 terdapat lebih dari 220 kasus Keracunan Pangan Terlapor (KPT) secara nasional, sebagian besar terjadi di lingkungan komunal seperti sekolah dan pesantren.
Irma menilai fakta ini harus menjadi alarm penting bagi BGN dan pemerintah daerah untuk memperketat standar kebersihan.
Oleh karena itu, Irma meminta BGN, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta seluruh koordinator daerah program gizi untuk memastikan adanya anggaran pemeliharaan rutin SPPG.
