Kasus ini menjadi pukulan telak bagi pelayanan publik di sektor keimigrasian yang tengah gencar melakukan pembenahan. Skandal serupa sebelumnya juga sempat menjadi sorotan publik dari wilayah ujung Sumatra hingga Indonesia Timur, terutama saat momentum libur panjang seperti bulan ramadan, di mana arus pengawasan dan administrasi dokumen asing kerap mengalami lonjakan volume kerja.
KPK menegaskan tidak akan menoleransi adanya celah korupsi dalam pelayanan dokumen negara. Detail mengenai kepastian jumlah barang bukti, identitas para tersangka, serta modus operandi lengkap akan dibeberkan secara resmi dalam konferensi pers dalam waktu dekat.
