Dalam aspek administrasi kependudukan, Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk posko pelayanan dengan sembilan tim khusus untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran secara gratis.
Tito juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan kemudahan dan pembebasan biaya bagi pengurusan dokumen penting lainnya, termasuk sertifikat tanah, ijazah, dan dokumen perbankan.
Terkait kondisi wilayah, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa yang harus direlokasi karena tidak lagi aman akibat longsor dan kerusakan lingkungan.
Relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, demi menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerja sama dengan bupati di daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru. Namanya lama, tapi pemerintahnya baru, Pak,” ungkap Tito.
(BPMI Setpres)
