Menurut Benyamin, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek krusial dalam mencegah korupsi sejak tahap awal perencanaan.
Ia menekankan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab inspektorat, tetapi harus menjadi budaya kerja di setiap Perangkat Daerah.
“Pengawasan bukan hanya tanggung jawab inspektorat, tetapi juga melekat di setiap Perangkat Daerah secara berjenjang, mulai dari pengguna anggaran hingga pelaksana di lapangan,” jelas Benyamin.
Benyamin mendorong peran aktif Inspektorat Kota untuk tidak hanya menjadi auditor, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam proses perencanaan hingga evaluasi.
Pemkot juga fokus pada peningkatan nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sebagai indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan.
