Seketika.com, Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi kinerja soal subsidi dan kompensasi sektor kelistrikan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama sejumlah subholding, yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN-EPI), PT PLN Indonesia Power (PLN-IP), dan PT PLN Nusantara Power (PLN-NP) di Kota Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026).
Membuka agenda, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa pihaknya mencermati tren peningkatan subsidi dan kompensasi supaya PLN tetap mampu menjaga kinerja sekaligus menjalankan penugasan nasional.
“Kami melanjutkan pertemuan dengan PLN untuk mendalami terkait subsidi dan kompensasi. Karena subsidi meningkat terus, kompensasinya apalagi meningkat dengan sangat besar, tentu kami ingin mendorong PLN tetap handal dan tetap menghasilkan keuntungan, menghasilkan fiskal bagi negara,” ujar Herman.
Dalam pandangannya, kebutuhan ekspansi listrik hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, menuntut kesiapan pembiayaan yang kuat serta tata kelola yang akuntabel.
Di sisi lain, ia juga mencermati bahwa skema penugasan yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional.
“Pada sisi lain PLN juga harus terus melakukan ekspansi supaya bisa mengalirkan listrik ke seluruh warga negara Indonesia, ke seluruh pelosok negeri, ke perbatasan. otomatis butuh anggaran, butuh akuntabilitas, butuh kemampuan secara keuangan, secara finansial,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Pesanggaran, Bali.
