Seketika.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangaan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun anggaran 2022. Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK Kementerian BUMN tahun 2022, dan ini merupakan opini WTP yang keempat kalinya sejak tahun 2019.
“Tentunya, hal ini perlu mendapatkan apresiasi, sebab opini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian BUMN dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujar Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VIISlamet Edy Purnomo saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri BUMN Erick Thohir di kantor pusat BPK, Jumat (1/9).
Lebih lanjut, Anggota VII BPK menjelaskan bahwa, meskipun Kementerian BUMN telah memperoleh opini WTP, bukan berarti LK Kementerian BUMN bebas dari permasalahan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“BPK mengharapkan agar beberapa permasalahan dan kelemahan tersebut mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian BUMN untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif disertai mitigasi risiko yang memadai, sehingga di tahun yang akan datang opini atas LK Kementerian BUMN dapat dipertahankan,” jelas Anggota VII BPK.
Pada kesempatan tersebut, Anggota VII BPKmenegaskan pentingnya pelaksanaaan pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat sesuai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.
