Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin bulanan Presiden bersama PPATK.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulisnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pertemuan ini difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan, serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana.

Langkah tersebut dinilai penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

“Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah,” kata Seskab Teddy.

Pembahasan dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel serta mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, pelaksanaan program juga harus dilakukan secara tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” tulis Seskab Teddy.

Melalui koordinasi dengan PPATK, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh aliran dana baik di tingkat pusat maupun di daerah dapat dipantau secara ketat, sehingga setiap kebijakan fiskal benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat luas.

The post Ini Hasil Pertemuan Presiden Prabowo Dengan PPATK di Hambalang Soal Dana Negara appeared first on seketika.com.

Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, berdasarkan data resmi Bank Indonesia per 30 September 2025, total dana kas daerah Pemprov Jabar sebesar Rp3,8 triliun tersimpan dalam bentuk rekening giro, bukan deposito.

“Jadi tidak ada dana Pemda Provinsi Jabar yang tersimpan di bank, baik Bank BJB maupun bank lain dalam bentuk deposito, apalagi angkanya Rp4,1 triliun. Yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun. Itu pun tersimpan di rekening giro kas daerah untuk pembayaran berbagai kegiatan Pemdaprov Jabar,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia menambahkan, sejumlah dana lain yang berbentuk deposito bukanlah milik kas daerah, melainkan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing institusi.

Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa per 22 Oktober 2025, saldo kas Pemprov Jabar sebesar Rp2,4 triliun seluruhnya telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional dan pembangunan daerah.

The post KDM Buka-bukaan: Dana Pemprov Jabar Bukan Deposito appeared first on seketika.com.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan – Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan komitmen Pemkot Tangsel dalam memperkuat delapan area utama pencegahan korupsi.

Area tersebut meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan barang dan jasa, Manajemen aset, Sistem pelayanan publik, Pengawasan internal, Rekrutmen SDM dan Tata kelola pemerintahan digital.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur Wilayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.

Acara ini berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2025, bertempat di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan.

The post Pemkot Tangsel Dapat Apresiasi KPK: Strategi Baru Cegah Korupsi Dibongkar appeared first on seketika.com.

Menanggapi isu yang sedang berkembang, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan, bahwa LKPD merupakan dokumen yang wajib dipublikasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Pemkot Tangsel mengapresiasi dan menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dan berkomitmen memberikan penjelasan yang faktual, transparan, dan akuntabel,” jelas Benyamin, pada Selasa (23/09/2025).

Benyamin menuturkan, terkait penggunaan anggaran suvenir dan cendera mata sebesar Rp20,48 Miliar direalisasikan untuk seluruh perangkat daerah di Kota Tangsel. Yakni mencakup seluruh perangkat daerah, kecamatan, serta kelurahan selama satu tahun.

Suvenir tersebut digunakan antara lain untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perlengkapan ibadah yang diberikan kepada masyarakat, penghargaan bagi atlet berprestasi, kelembagaan dan manajemen sekolah.

Anggaran suvenir dibelanjakan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Tangsel.

The post 236 Miliar untuk Suvenir, Konsumsi dan Dinas? Ini Klarifikasi Lengkap Pemkot Tangsel appeared first on seketika.com.

Kegiatan Reviu RKA Perubahan TA 2025 ini berlangsung dari tanggal 30 Juni hingga 11 Juli 2025, bertempat di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua.

Sebanyak 109 perangkat daerah Tangerang berpartisipasi, terdiri dari 31 badan/dinas, 29 kecamatan, dan 49 BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Inspektur Pembantu Wilayah II, H. Samsudin, menegaskan bahwa peran Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah adalah memberikan keyakinan terbatas terhadap data penganggaran dalam RKA Perubahan TA 2025.

Proses reviu ini bertujuan memastikan kesesuaian antara dokumen anggaran perangkat daerah dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) TA 2025 yang telah disepakati.

The post 109 Perangkat Daerah di Tangerang Direviu! Anggaran 2025 Dirombak Demi Akurasi Belanja Publik appeared first on seketika.com.

Penghargaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi, kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, didampingi Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo dan Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid di Kantor BPK RI Banten, Serang, Senin (26/05/2025).

Capaian WTP ke-13 Tangerang Selatan ini merupakan kali keempat selama kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.

Tak hanya itu, Kota Tangerang Selatan juga mencatat hasil membanggakan dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 2024 dari BPK RI, dengan tingkat penyelesaian tertinggi di Provinsi Banten, yakni sebesar 96,31 persen.

Angka tersebut menempatkan Kota Tangsel di atas kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Tangerang (90,97%), Kabupaten Serang (87,77%), dan Kota Cilegon (87,17%).

The post WTP ke-13! Tangsel Bukukan Rekor Baru dalam Transparansi Keuangan Daerah appeared first on seketika.com.

Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator utama.

Di antaranya adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan.

“BPK menyampaikan hasil audit tahun 2024 bahwa Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut,” ujar Bobby dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/5).

Menurut Bobby, capaian Pemprov DKI Jakarta ini berada di atas rata-rata nasional.

The post 8 Kali Beruntun! Pemprov DKI Raih WTP 2024, Kalahkan Rata-Rata Nasional appeared first on seketika.com.

“Saya tidak menyasar individu tertentu, tapi semua penerima dana hibah provinsi siapa pun, dari mana pun harus mempertanggungjawabkan penggunaannya,” ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, di Kota Bandung.

Menurut KDM, bentuk pertanggungjawaban dana hibah mencakup dua aspek penting: fisik dan administratif.

Jika dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, maka hasil fisiknya harus sesuai dengan nominal yang telah dikucurkan oleh pemerintah provinsi.

“Jika dana hibah digunakan untuk pembangunan fisik, maka bangunan tersebut harus berkualitas dan sesuai dengan dana yang diterima,” jelasnya.

The post Dedi Mulyadi Tindak Tegas Penyimpangan Dana Hibah Keagamaan di Jabar appeared first on seketika.com.